Setoran Dividen BUMN Digenjot

Besaran dividen jangan dipukul rata, tapi berdasarkan kekuatan finansial masing-masing BUMN.

JAKARTA- Kementerian BUMN akan menggenjot penerimaan dari dividen interim BUMN untuk memenuhi kekurangan setoran ke APBN Perubahan (APBN-P) 2004 sebesar Rp 500 miliar. Revisi setoran dividen BUMN akan difokuskan pada 10 BUMN besar. Menneg BUMN Sugiharto optimistis, BUMN besar masih bisa mengoptimalkan kinerja sehingga bisa memberikan kontribusi dividen yang lebih tinggi.

Untuk itu, Sugiharto telah memberikan kiat-kiat untuk menambal kekurangan setoran APBN. “Kiatnya adalah merevisi kembali target dividen, yakni dividen 2003 yang dibagikan di tahun 2004. Menjelang tutup tahun ini sebagian BUMN saya minta enhance ability (meningkatkan kemampuan) sehingga dividen interimnya lebih besar,” papar Sugiharto di sela-sela Halal bi Halal Kementerian BUMN, Senin (22/11), di Jakarta. Seperti diberitakan, target setoran dividen BUMN dalam APBN-P 2004 ditetapkan Rp 9,1 triliun dan baru terpenuhi Rp 8,6 triliun.

Menurut Sugiharto, revisi setoran dividen merupakan topik yang dibahas dalam rapat dengan para deputinya kemarin. Namun, ia mengaku belum dapat menyebutkan dari BUMN mana saja dividen interim bisa didapatkan. “Saya tidak mau berspekulasi. Ada beberapa BUMN yang berdasarkan laporan keuangan Juni dan September 2004 masih bisa dioptimalkan profitnya,” ujar dia. Dalam konteks itu, Sugiharto menyebutkan, setidaknya ada 10 BUMN yang bisa memenuhi permintaan tersebut, terutama yang bergerak di sektor-sektor strategis, misalnya Telkom dan Pertamina.

Sugiharto menekankan, bukan hal baru jika pemerintah meminta dividen interim. Ia menyatakan, programnya mengutamakan peningkatan profitabilitas BUMN. Dengan peningkatan tersebut, BUMN bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap APBN dari sisi pajak, dividen, maupun hasil privatisasi. Pada 30 hari pertama masa tugasnya, Kementerian BUMN fokus pada pencapaian target-target prognosa APBN-P 2004. “Mudah-mudahan bisa dicapai,” lanjut dia.

Sementara itu, Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya menyatakan, permintaan akan dividen interim itu juga akan mempertimbangkan arus kas perusahaan.

Jangan Pukul Rata
Rencana Menneg BUMN menaikkan setoran dividen BUMN ke negara mendapat respons beragam dari para direksi dan komisaris BUMN yang dihubungi Investor Daily. Menurut Deddy Aditya Soemanegara, direktur utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), selaku manajemen pihaknya memiliki berbagai argumen sebagai pertimbangan para pemegang saham mengambil keputusan soal setoran dividen. "Misalnya saja soal keterikatan dengan pemegang obligasi dan kreditor. Selain itu, rencana-rencana ekspansi usaha Antam," tutur Deddy tadi malam.

Menurut Deddy, jumlah dividen yang cukup proporsional adalah 35% dari laba bersih perseroan. "Kisarannya 30 hingga 35%. Itu cukup proporsional bagi Antam. Tahun lalu kita memberi dividen 32,5%. Memang tahun-tahun sebelumnya pernah 50% dari laba bersih," kata Deddy.
.
Sedangkan Dirut PT Indofarma Tbk Dani M Pratomo menilai, besaran permintaan dividen pemerintah ke BUMN mestinya tidak pukul rata. "Tergantung kekuatan finansial masing-masing," pinta Dani. Indofarma, kata dia, tahun 2001 memang membayar dividen sebesar 50% dari laba bersih.

Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Tanri Abeng menegaskan, bagi Telkom permintaan dividen sebesar 50% dari laba bersih tidak masalah. Telkom tahun 2002 membayar dividen 40% dari laba bersih dan 2003 sebesar 50%. “Tahun ini, 50 persen it's ok," tegas Tanri.

Sedangkan Dirut Pertamina Widya Purnama menolak berkomentar seputar kenaikan setoran dividen. "Waduh, jangan tanya saya soal itu," katanya.

Sementara itu, seorang direktur bank BUMN menilai, rencana kenaikan dividen bisa tidak sejalan dengan misi Bank Indonesia (BI) dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). “Sebab, konsekuensinya akan menghambat pertumbuhan modal, walaupun tidak terlalu mengganggu kinerja,” ujarnya.

Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) tengah berupaya membenahi perbankan nasional dari sisi permodalan. Salah satu strateginya adalah dengan mengakumulasi modal ditahan. Untuk itu, kata direktur bank BUMN tersebut, pemerintah semestinya justru menurunkan setoran dividen.

Enam Kelas BUMN
Pada kesempatan ini Menneg BUMN menyatakan, dalam penyusunan road map atau blue print BUMN 2005-2009, pihaknya akan melakukan klasifikasi BUMN menjadi lima atau enam kelas. Namun dia belum bersedia merinci klasifikasi itu. “Pokoknya kita analisa objektif mana BUMN yang slow moving (lamban), mana yang average (rata-rata), mana yang high priority (prioritas tinggi) itu akan kelihatan,” ujar dia.

Kementerian BUMN melakukan kajian tersebut berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2004. Artinya, pengelompokan tersebut benar-benar berdasarkan nilai yang sesungguhnya. Untuk BUMN yang tidak strategis, hanya memberatkan keuangan negara, dan tidak ada prospeknya tentu akan digunakan berbagai alternatif. Namun, BUMN yang melaksanakan fungsi public service obligation (PSO) tetap harus dipertahankan meskipun merugi.

Kelak, dalam road map BUMN akan ada pemisahan yang jelas antara kelompok-kelompok BUMN tersebut.(rie/ed/alf)