Asing Diundang Biayai Proyek Tol dan PDAM

JAKARTA- Departemen Pekerjaan Umum (PU) akan mengundang investor asing untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol dan pengadaan air minum. “Kami akan mempergunakan kesempatan dalam Infrastructure Summit Januari 2005 nanti untuk mengundang investor asing,” kata Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum (PU) Budiman Arief kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (16/12).
Seperti diberitakan sebelumnya, kebutuhan dana investasi untuk membangun proyek infrastruktur sepanjang 2005-2009 mencapai Rp 1.303 triliun. Dari jumlah itu, Rp 25,9 triliun di antaranya untuk membiayai pembangunan jalan tol dan Rp 85,2 triliun untuk investasi air minum (PDAM)
Budiman menyebutkan, selain dukungan dana, pengembangan jalan tol juga membutuhkan aturan main yang jelas. “Sekarang ini sudah ada UU Jalan, tetapi aturan pendukungnya, seperti peraturan pemerintah, belum ada,” kata dia. Selain itu, rencana pembentukan badan pengelola jalan tol (BPJT) perlu secepatnya direalisasikan.
Di tempat terpisah, Corporate Secretary Jasa Marga Hengky Herwanto
menegaskan, selain menggunakan pendanaan internal, pihaknya juga mengupayakan pendanaan dari mitra bisnis. Ia memberi contoh proyek prioritas tahun 2005, proyek tol Gempol-Pasuruan (32,4 km) dan Semarang-Bawen-Solo (82,6 km). Untuk membiayai pembangunan ke dua jalan tol yang membutuhkan dana masing-masing Rp 1,5 triliun dan US$ 357 juta itu, Jasa Marga menggandeng pemda setempat. Kerjasamanya dengan pola bagi hasil (Joint Operation/Build Transfer Operate).
Sedangkan ruas tol Bogor Outer Ring Road sepanjang 11,2 km yang diperkirakan menelan dana Rp 1 triliun, Jasa Marga mempunyai dua opsi, kemungkinan dikerjakan sendiri atau bekerjasama dengan investor lain.
Sementara itu, Dirut PT Pipa Gas Negara Tbk (PGN) WMP Simanjuntak menegaskan, kebutuhan dana infrastruktur PGN
pada 2005-2009 sekitar Rp 19,5 triliun. “Strategi pembiayaannya bisa berupa project financing, bisa dari donor dan pinjaman lembaga keuangan asing maupun domestik,” kata Simandjuntak.
Untuk proyek prioritas tahun 2005, lanjut Simandjuntak, pihaknya menggunakan pola project financing. “Nanti akan kita umumkan. Beauty contest-nya pada kuartal pertama 2005,” tukasnya.
Ia optimistis, jika kondisi sosial politik terus membaik, investor akan berminat investasi di Indonesia. “Selama ini, pendanaan kami sebagian dari pinjaman, seperti dari International Finance Corportaion dan ADB dan juga dari ekuiti,” kata dia.

Perluasan Tanjung Priok
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan laut, menurut Sekretaris Perusahaan PT Pelindo II Hendra Budi, membutuhkan dana sedikitnya Rp 6,5 triliun. “Itu pun hanya untuk Pelindo II, yang kini berkonsentrasi untuk memperluas Pelabuhan Tanjung Priok dan pembangunan infrastruktur dasar Pelabuhan Bojonegara,” kata Hendra. Kedua pembangunan dan pengembangan pelabuhan tersebut dimulai pada 2005 dan diharapkan rampung pada 2009.
Hendra menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Bojonegara pada tahap pertama menelan dana sekitar Rp 1,9 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah memberikan bantuan Rp 248,1 miliar, selebihnya dari BUMN dan kerja sama operasi (KSO) dengan swasta senilai Rp 1,661 triliun. (abe/har/ed)