Tol Cipularang II Rampung 15 April 2005

Jakarta- Jalan tol Cikampek-Padalarang (Cipularang) II dipastikan rampung pada 15 April 2005. Saat ini, pengerjaan tahap akhir jalan tol sepanjang 40 km itu terus dilakukan kontraktor.
“Pak Menteri Pekerjaan Umum minta pada 9 April pengerjaan terakhir sudah tuntas. Saya pastikan 15 April Cipularang II sudah dapat dilalui kendaraan,”jelas Eduard T Pauner, direktur Sistem Jaringan Prasarana Ditjen Prasarana Wilayah Departemen Pekerjaan Umum (DPU),kepada Investor Daily, Senin (4/4).
Menurut Eduard, saat ada ada sekitar 200 meter ruas Cipularang II yang mendekati Padalarang, kondisi tanahnya labil. Kondisi seperti itu terjadi di dua lokasi. “Untuk ruas itu saya rasa dalam waktu singkat sudah rampung,” katanya.
Sebelumnya, Dirut PT Jasa Marga Syarifuddin Alambai mengatakan, dua lokasi yang sulit ditembus itu berada di seksi dua dengan kontraktor PT Adhi Karya dan seksi 4.4 yang dilaksanakan kontraktor PT Sumber Mitra Jaya bekerjasama dengan Ircon. Menurut Alambai, pekerjaan di dua seksi itu terhambat karena jenis tanahnya sulit untuk diperkeras.
Menteri PU Djoko Kirmanto saat meninjau pelaksanaan Proyek Cipularang II di Padalarang, Minggu(3/4) mengatakan bahwa berdasarkan pengamatannya, Cipularang II saat ini sudah mencapai kemajuan 98,5%, ada peningkatan dibandingkan Jumat lalu (25/3) yang mencapai 95%, diharapkan dalam lima hari ini sudah diperkeras (rigid) sehingga dapat dilalui kendaraan.
Sementara itu, seperti dikutip Antara, jembatan Cikubang sepanjang 520 meter yang pada kunjungan pertama Menteri PU belum dapat dilalui, namun dalam kunjungan Minggu, kondisi jalan jembatan paling tinggi itu sudah mulus untuk dilalui, tinggal pemasangan pagar baja di kanan-kirinya. Apabila Tol Cipularang II selesai maka diperkirakan akan mempersingkat waktu tempuh dari Cawang Jakarta - Dawuan - Sadang - Cikamuning - Padaleunyi Bandung sekitar 130 kilometer menjadi hanya 1,5 jam, apabila melalui jalan non tol waktu tempuh 4-5 jam. Menurut Alambai, sulitnya pekerjaan tanah mengakibatkan nilai kontrak yang semula ditetapkan sebesar Rp1,4 triliun, diperkirakan akan mengalami kenaikan. "Nanti akan dihitung lagi dengan kontraktor yang mengerjakan sesuai sistem Contractor`s Full Pre-Financing (CPF), kontraktor menalangi dulu pekerjaan proyek baru nanti dibayar," ujarnya. Sementara itu, Direktur Operasi Jasa Marga Marijanto mengatakan, nantinya ada empat akses yang dibuat di Cipularang II untuk masuk dan keluar (interchange) yakni Sadang, Purwakarta Selatan (Ciganea), Plered, dan Cikalong Wetan. Dua yang terakhir, menurut Marijanto, yakni Plered dan Cikalong Wetan akan dikerjakan kemudian setelah pekerjaan Cipularang II selesai seluruhnya, sementara ini akses hanya dibuat ke Sadang dan Purwakarta Selatan. Alambai mengakui saat ini telah dilibatkan beberapa kontraktor untuk membantu percepatan pembangunan Cipularang II di luar sembilan kontraktor yang telah ditetapkan. "Kita sekarang sistemnya keroyokan," tuturnya. Hal ini diakui Dirut PT Wijaya Karya, A Sutjipto. Wijaya Karya telah diminta untuk membantu pembangunan batas jalan sepanjang 30 kilometer, di samping membantu percepatan pembangunan Jembatan Cikubang yang dilaksanakan PT Propelat. "Kalau tidak dibantu oleh kita, mungkin pekerjaan tidak akan terkejar," tuturnya.

Tarif Dibahas
Menyinggung tarif tol yang akan diterapkan untuk ruas tol Cipularang, menurut Eduard, saat ini Departemen Pekerjaan Umum masih mengevaluasinya. Ia mengatakan, sesuai Undang-undang tentang Jalan dan peraturan pemerintah (PP) No.15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, Menteri PU memiliki wewenang menentukan tarif jalan tol.
“Untuk tarif Cipularang kami masih hitung lagi. Memang ada usulan sebesar Rp 335 per kilometer,” kata dia. Ia menambahkan, ketentuan besaran tarif akan tuntas berbarengan dengan pengoperasian Cipularang.
Menurut Eduard, jika Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah terbentuk maka besaran tarif akan digodok oleh badan tersebut. “Meski akhirnya yang memutuskan tetap Menteri PU,” katanya. Selain mengajukan tarif, dan menyelenggarakan tender tol, peran krusial BPJT lainnya adalah dapat mengambilalih proyek tol yang pembangunannya tersendat akibat investor tidak mampu membiayai. “Diambilalih untuk dicarikan investor baru,” jelas Eduard.
BPJT, kata dia, paling lambat harus terbentuk pada November 2005. Anggota BPJT terdiri dari lima orang, yakni tiga dari unsur pejabat pegawai negeri sipil (PNS) dan dua nonPNS. (ed)