Pekan Ini, DPU Bahas Penetapan Tarif Cipularang II

(Investor Daily, 21 Juni 2006)

Jakarta-Departemen Pekerjaan Umum (DPU) pekan ini membahas penetapan tarif tol Cipularang II.
“Penetapannya tergantung pak Menteri PU. Senin (20/6), hasil rekomendasi dari Tim Kelaikan yang terdiri dari DPU dan Departemen Perhubungan (Dephub) kita bahas bersama pak menteri,” jelas Direktur Sistem Jaringan Prasarana DPU Eduard P Pauner, kepada Investor Daily, di Jakarta, Senin (20/6). Menurut Eduard, Tim Kelaikan menyampaikan beberapa catatan. “Khususnya untuk safety (keamanan pengguna tol,red) di antaranya ada catatan untuk penambahan rambu-rambu di beberapa ruas tol tersebut,” tutur dia.
Saat ditanya apakah penetapan tarif akan dilakukan pekan ini, Eduard mengatakan, “Pak Menteri inginnya secepat mungkin ditetapkan. Tergantung pembahasan hari ini,” katanya.
Kantor berita Antara melaporkan, Menteri PU hingga kini belum juga menetapkan tarif Tol Cipularang II karena masih terdapat ruas yang masih diperbaiki akibat amblas di kilometer 92 yang digarap PT Adhi Karya. Karena dianggap belum aman betul maka status dari tol tersebut masih uji coba, kata Eduard menjelaskan. Menurut Eduard, meskipun PT Jasa Marga dan Adhi Karya telah memperbaiki ruas yang amblas tersebut, tetapi perbaikan itu masih harus mendapat rekomendasi dari tim pemantau yang akan disampaikan pekan ini. Apabila tim tersebut merekomendasikan sudah memenuhi standar kelaikan jalan serta sudah aman untuk dilalui, dan seluruh ruas direkomendasikan sama maka dalam waktu dekat kebijakan tarif harus sudah dikeluarkan. PT Jasa Marga mengusulkan besaran tarif tol Cipularang II sebesar Rp 355 per kilometer.
Sementara itu, mengenai rencana kenaikan tol dalam kota, Eduard menjelaskan, akan dibahas dalam pertemuan Senin. “Tol dalam kota juga dibahas hari ini, menteri minta disesuaikan tarifnya dengan inflasi,” kata dia.
Sebelum diumumkan kenaikkan tol tersebut, tambah Edurad, DPU akan menyosialisasikan nya terlebih dahulu. “Kenaikkan tarif tol tidak boleh mendadak,” katanya.
Penyelesaian JORRMengenai penyelesaian lahan di Cikunir Bekasi yang menjadi bagian ruas Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR), Eduard mengatakan, telah menerima rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rekomendasi berdasarkan zoning itu nantinya dapat dipergunakan sebagai pegangan selanjutnya (second opinion) dalam proses pembebasan lahan, sementara ini penanganan akan menggunakan Perpres 36 tahun 2005. "Sekarang wewenangnya berada di Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang di Ketuai Walikota Bekasi. Dalam rekomendasi itu belum bicara harga tetapi kita akan memakai tata cara pengadaan lahan sesuai Perpres," kata Eduard.

Tol Balikpapan-Samarinda
Sementara itu, rencana Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) membangun tol Balikpapan-Samarinda-Bontang (Basabo) dinilai sangat tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim ke depan. "Dengan adanya jalan tolnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di tiga daerah itu seperti akan memacu daerah pertumbuhan baru termasuk akan lahirnya kawasan industri pada kawasan yang dilintasi," kata pemerhati masalah ekonomi Kaltim Zamaruddin Hasid, di Samarinda, Senin. Zamaruddin yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman mengatakan, rencana pembangunan jalan Basabo akan mempercepat program pengembangan ekonomi Kaltim yang lain. Misalnya mendukung Kapet Sasamba (Kawasan Pengembangan Samarinda-Sangasanga-Muara Jawa-Balikpapan) yang selama ini terkesan pengembangannya jalan di tempat. "Kita tahu bahu jalan adalah urat nadi perekonomian, sehingga adanya akses jalan cepat untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi di tiga kota yang saat ini mulai menunjukan kemajuan luar biasa," katanya. Dengan Basabo itu, maka jarak tempuh perjalanan Balikpapan-Samarinda-Bontang yang sebelumnya sekitar 4,5 jam akan bisa ditempuh hanya sekitar tiga jam. "Kita harus berpikir tentang kebutuhan untuk 10-20 tahun ke depan dan jangan melihat kondisi sekarang, sehingga wajar jika pembangunan jalan tersebut perlu diprioritaskan meskipun dana pembangunannya cukup besar yakni sekitar Rp 5,2 triliun," ujarnya. (ed)