Bank Dunia Diminta Hentikan Pendanaan Sektor Tambang

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta, Bank Dunia (World Bank Group) untuk keluar atau menghentikan pendanaannya untuk sektor pertambangan umum, minyak, maupun gas. Pasalnya, proyek-proyek sektor yang berbasis pada industri ektraktif dengan didanai oleh ADB tersebut lebih banyak menimbulkan masalah lingkungan dan sosial, disamping adanya fakta yang menunjukkan bahwa negara yang bergantung kepada sektor tersebut lebih cenderung terlibat dalam perang saudara.
“Mengacu pada kajian industri ekstraktif (Extractive Industries Review atau EIR) yang dipimpin oleh Bapak Emil Salim, kami pun meminta Bank Dunia untuk keluar atau menghentikan pendanaannya untuk sektor pertambangan umum, minyak maupun gas di Indonesia. Proyek-proyek sektor ini dengan didanai ADB lebih banyak menimbulkan masalah lingkungan dan sosial, selain adanya fakta yang menunjukkan bahwa negara yang bergantung kepada sektor itu lebih cenderung terlibat dalam perang saudara. Perang, kemiskinan, perubahan iklim, kerakusan, korupsi, serta pelanggaran hak asasi manusia, khususnya masyarakat adat, terlalu sering berkaitan dengan industri minyak dan pertambangan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Longgena Ginting pada wartawan, Rabu (21/7), di Jakarta.
Secara spesifik Ginting menyatakan, terdapat 10 masalah akibat pengembangan sektor tersebut, diantaranya terjadinya peningkatan degradasi lingkungan, pengabaian hak-hak masyarakat adat atas tanah, peningkatan lilitan utang negara, serta penyebab korupsi yang tinggi dan penyalahgunaan dana dari keuntungan dan royalti penghasilan sektor tambang. “Belum lagi timbulnya gejala ekonomi destruktif dan jangka pendek dan meningkatnya pembukaan wilayah terlarang, seperti wilayah hutan lindung, meningkatnya penggunaan kekuatan militer dan terjadinya peningkatan kerentanan komunitas lokal terhadap alkoholisme dan sifat negatif lainnya,” ujar Ginting.
Menurut Ginting, seharusnya Bank Dunia sadar akan hal tersebut dan sudah saatnya angkat kaki dari sektor tersebut yang telah nyata-nyata tidak sesuai dengan misi sesungguhnya yang diemban oleh Bank Dunia.
Dengan kembali mengacu pada rekomendasi EIR, Ginting menyatakan, jika Bank Dunia berkeinginan memenuhi mandatnya guna mencapai pengentasan kemiskinan, seharusnya Bank Dunia hanya mendukung industri ekstraktif dengan sejumlah kondisi good governance dan kondisi yang positif lainnya yang sudah ada. “Demikian juga jika Bank Dunia ingin menyumbang kepada pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif, maka sebaiknya Bank Dunia dan grupnya menjadikan dirinya pendukung utama bagi energi terbarukan, daripada terus mendanai pertambangan batubara dan minyak,” kata Ginting.
Selain itu, tutur Ginting, akan lebih baik jika Bank Dunia merelokasikan dana-dananya dan secara agresif meningkatkan portfolio proyek-proyek energi terbarukan sebesar 20% per tahun. Sehingga, pada tahun 2008 nanti portfolio energi Bank Dunia didominasi oleh proyek-proyek energi terbarukan. “Sudah cukup kemerosotan lingkungan yang diakibatkan oleh industri ekstraktif ini, dan seharusnya pihak Bank Dunia tanpa alasan apapun harus mengadopsi hasil rekomendasi ini EIR guna lebih mendorong investasinya kepada energi terbarukan dan ramah lingkungan,” ujar Ginting
Guna mencari jawaban apakah Bank Dunia akan mengadopsi rekomendasi EIR tersebut, hari ini (22/7) Walhi bersama LSM lainnya akan menyerukan hal tersebut dengan melakukan aksi dari Bundaran HI menuju Kantor Bank Dunia di kawasan Sudirman. Kejadian ini bertepatan dengan ulang tahun Bank Dunia yang ke-60. (c51)