Parpol Besar Berebut Dirut Telkom

JAKARTA – Sejumlah partai politik (parpol) besar berambisi menempatkan kadernya di posisi direktur utama (dirut) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Gerilya politik sudah dilakukan kendati pergantian direksi Telkom baru akan berlangsung April 2005.

“Dari nama-nama kandidat yang muncul, paling tidak ada orang-orang terafiliasi dengan Partai Golkar, PDIP, PKS, atau Partai Demokrat,” tutur sumber Investor Daily yang dihubungi di Jakarta, Sabtu (26/2).

Ia miris jika posisi dirut Telkom berada di tangan kader parpol. Sebab, hal itu membuka peluang praktik setor-menyetor sejumlah dana guna kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini juga membuktikan bahwa stigma BUMN sebagai sapi perah parpol belum berubah. “Mestinya, orang nomor satu di Telkom itu profesional murni yang tidak terafiliasi dengan parpol. Bukankah Presiden SBY telah menegaskan direksi BUMN agar bukan orang titipan parpol?” ungkap dia.

Sumber tadi menyebutkan, kemungkinan pergantian Kristiono yang diangkat Juni 2002 itu akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada April 2005. Isu upaya mengganti orang nomor satu di Telkom itu mulai terendus akhir Februari 2005.

Ada beberapa kandidat yang sudah mencuat ke permukaan. Selain sejumlah calon yang terafilisasi dengan parpol, ada pula profesional murni dan mantan direksi Telkom. “Beberapa nama di antaranya adalah Garuda Sugardo, Guntur Siregar, Abdul Harris, Cahyana Ahmadjayadi, SK Komaruddin, dan Andi Sewaka,” kata dia.

Seorang kandidat dirut yang disebut-sebut terafiliasi dengan PDIP saat dikonfirmasi kabar itu enggan menjawab. “No comment. Itu soal sensitif. Lagi pula itu bukan wewenang saya. Itu wewenang Menneg BUMN,” katanya.

Di tempat terpisah, mantan Direktur Keuangan Telkom Guntur Siregar mengaku belum tahu kalau ia akan masuk orang yang dijagokan sebagai calon. “Saya belum pernah dihubungi oleh pihak siapa pun. Tapi kalau saya diminta kembali ke Telkom, ya saya bersedia dan dengan senang hati. Saya ini pegawai profesional murni yang tidak berafiliasi degan partai mana pun,” ujarnya kepada Investor Daily, Minggu (27/2).
Namun, mantan direktur PT Indosat Tbk itu heran, kenapa direksi BUMN itu begitu cepat diganti karena jajaran direksi dan komisaris baru diangkat. Siregar akan memasuki masa pensiun tahun 2007.
Berbagai sumber yang dihimpun Investor Daily menyebutkan, saat ini sudah terjadi gerilya politik yang dilakukan sejumlah partai besar untuk menempatkan kadernya di jajaran BUMN.
Sebelumnya, tenaga ahli Menneg BUMN Aris Mufti mengatakan, proses pergantian direksi BUMN melibatkan beberapa lembaga independen guna menyeleksi calon. Lembaga independen tersebut berfungsi menyeleksi level psikologi dan level kompetensi calon direksi. Sedangkan pengujian level moral dilakukan tim Kementerian BUMN. “Misalnya dari 15 nama digodok tim independen, kemudian dikocok menjadi tiga nama. Setelah itu diserahkan kepada Menneg BUMN untuk memilih siapa calon yang tepat,” katanya.
Perjalanan Kristiono selaku dirut Telkom bukan tanpa kerikil. Kristiono yang diangkat menjadi dirut Telkom 21 Juni 2002 menggantikan Muhammad Nazif, sempat diisukan akan diganti pada Maret 2004. Itu gara-gara kasus laporan keuangan tahun 2002 yang ditolak Badan Pengawas Pasar Modal AS (US SEC). Namun, niat pemerintah selaku pemegang saham mayoritas Telkom berubah. RUPSLB memutuskan Kristiono tetap sebagai dirut.

Politisasi Birokrasi
Sementara itu, anggota Komisi V dari F-PP DPR Ahmad Muqowam mengimbau agar parpol tidak melakukan politisasi jabatan birokrasi. “Hal itu bisa menimbulkan persoalan besar, seperti skandal divestasi PT Indosat yang sampai saat ini masih bermasalah,” katanya.
Sebaliknya, jajaran birokrasi juga jangan bermain politik dengan parpol untuk meminta dukungan, sehingga bisa berpengaruh terhadap proses rekrutmen direksi BUMN. “Biarkan mereka bekerja secara profesional dan tidak melakukan politicking dengan cara-cara yang kotor, seperti yang terjadi di masa Laksamana Sukardi menjabat Menneg BUMN,” tegasnya.
Muqowam juga mengimbau agar restrukturisasi BUMN tidak dilakukan tergesa-gesa, apalagi kalau sampai menempatkan orang-orang yang bermasalah. Sebelum merombak direksi BUMN, Menneg BUMN Sugiharto harus ‘bersih lingkungan’ dulu, membenahi kinerja dan jajarannya dengan mengangkat orang-orang yang bersih dan kredibel, serta bukan partisan.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring enggan berkomentar seputar perebutan jabatan dirut Telkom. Namun dia menekankan, perilaku parpol memanfaatkan BUMN harus diberantas. Selain itu, sudah selayaknya direksi BUMN yang gagal mencetak laba segera diganti, agar tidak menjadi beban pemerintah dan masyarakat. “Kita harus tinggalkan perilaku masa lalu, ketika BUMN hanya dijadikan lumbung untuk segelintir orang,” tegasnya.
Tifatul menyesalkan bahwa BUMN merupakan sarang KKN karena perilaku para pengelolanya yang tidak bermoral.
“Bagaimana PLN yang menyedot dana dari masyarakat selalu mengaku rugi. Kapan untungnya?” tanya Tifatul.
Ia menilai pemerintah terlalu kompromistis terhadap setiap kegagalan pengelolaan BUMN. Itu karena sejumlah direksi punya cantolan di parpol.
Itu sebabnya, kata Tifatul, direksi BUMN di masa mendatang harus benar-benar teruji dalam profesionalime, moralitas dan visi.

Calon Dirut Garuda
Sementara itu, Menneg BUMN Sugiharto enggan menjawab saat ditanya seputar pergantian dirut Telkom. Menurut dia, pergantian direksi BUMN adalah sesuatu yang wajar. “Pergantian jajaran kepemimpinan merupakan hal rutin yang berlaku di 158 BUMN. Tidak ada yang istimewa,” ungkapnya di sela Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Budaya dan Pariwisata di Pura Batur, Bali, Minggu (27/2).
Sugiharto malah menyebutkan penggantian direksi PT Garuda Indonesia dan PT Merpati Nusantara Airlines yang akan dilakukan dalam satu bulan ini. Menurut dia, pergantian direksi Garuda dan Merpati itu dilakukan karena kinerjanya buruk, sekaligus untuk mengubah paradigma menghadapi arus lonjakan wisatawan mancanegara.
Sumber di Garuda menyebutkan, Emirsyah Satar, wakil direktur utama Bank Danamon, dipastikan menduduki posisi direktur utama Garuda. Emirsyah Satar pernah menjabat sebagai direktur keuangan Garuda dan pernah masuk bursa calon dirut Garuda bersama Samudra Sukardi, namun tersisih oleh Indra Setiawan. Sedangkan Direktur Keuangan Merpati A Prasetyo yang baru dilantik 18 Oktober 2004, akan dimutasi ke Garuda dalam posisi yang sama.
Sugiharto menambahkan, pergantian direksi juga sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghendaki pembenahan dan perubahan paradigma secara menyeluruh di tubuh kedua maskapai penerbangan itu. “Saya harus bersungguh-sungguh melakukan pembaruan karena diperlukan penyegaran dan pembaruan mindset di Garuda dan Merpati,” kata dia.
Menurut Sugiharto, pergantian tersebut erat kaitannya dengan target pemerintah untuk menjaring 10 juta wisatawan mancanegara pada akhir 2009. Untuk mewujudkan target itu, pihaknya telah menyusun business plan untuk merevitalisasi Garuda dan Merpati. (ed/dun/ref/ad/nov)