Menanti Merger Pelindo

Oleh : Edo Rusyanto
Wartawan Investor Daily

SIANG itu, Kamis (17/2/2005), ruang rapat Komisi V DPR, di gedung DPR-MPR RI Jakarta dipenuhi jajaran direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia(Pelindo) I hingga IV.Kehadiran mereka bukan untuk berdemonstrasi. Para direksi pengelola pelabuhan di Tanah Air itu sedang terlibat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR.
Layaknya RDP-RDP lainnya di Gedung DPR-MPR RI, sesungguhnya para anggota DPR telah mengantongi apa yang akan diutarakan para direksi BUMN tersebut. Termasuk wacana menggabungkan (merger) ke-4 BUMN yang mengantongi pendapatan Rp 3,75 triliun pada tahun 2004 tersebut.
Sebelum RDP itu, wacana penggabungan Pelindo sempat dilontarkan Menneg BUMN Sugiharto saat membuka rapat kerja Pelindo II, Senin (31/1). "Merger di lingkungan Pelindo dimungkinkan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi produksi perusahaan," kata Sugiharto.
Menneg BUMN mengaku sedang mengkaji merger ke-4 perusahaan yang mengelola total 107 pelabuhan.
Bagi pengamat transportasi Institut Teknologi Surabaya Saut Gurning, merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV kemungkinan besar dapat dilakukan tahun ini.
“Lebih cepat lebih bagus. Kajian-kajian sudah ada dan saya lihat pemerintah juga ingin segera melakukan efisiensi serta mengurangi bujet untuk pelabuhan,” tutur Saut.
Saut menekankan, pelaksanaan merger Pelindo untuk menciptakan perusahaan pelabuhan yang mampu bersaing secara regional. Dan, pada akhirnya pengelola pelabuhan akan memberikan tarif yang murah bagi pengguna jasa pelabuhan. Ia menyarankan agar Pelindo harus melakukan rekonstruksi hubungan dengan instansi terkait pelabuhan, antara lain Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi dan kepolisian.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo III Rias Wisnoewardana menegaskan, masih banyak hal yang harus dilakukan manajemen Pelindo sebelum memutuskan merger.
Ia menambahkan, persoalan kultur juga harus dicermati sebelum memutuskan merger. Namun, kata dia, jika sudah dipertimbangkan masak-masak bahwa merger pada akhirnya untuk meningkatkan daya saing Pelindo, karyawan pasti mendukung merger.
Urusan gabung menggabung BUMN bukan perkara mudah. Tahun 2003, sempat mencuat kabar merger Pelindo III yang berkantor di Makassar dengan Pelindo IV yang berkantor di Surabaya.
Apa yang terjadi? Reaksi bertubi-tubi muncul untuk menggagalkan niatan tersebut. Merger dianggap kurang menguntungkan bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Rencana merger Pelindo itu program Kantor Menteri Negara BUMN. Hanya saja, rencana ini pun sepertinya tidak sinkron dengan instansi terkait. Sebab, Departemen Perhubungan memiliki rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan di KTI yang jauh berbeda dan jauh lebih maju," kata Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI Manuel Kaisiepo, saat berdialog dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) se-KTI di Jakarta, Kamis (3/4/2003).
Sebagaimana dilansir Kompas, pada kesempatan sama Kadinda se-KTI juga menyampaikan hal senada. Kadinda se-KTI menilai kinerja kedua Pelindo masih lemah dan belum memberikan keuntungan bagi negara.
Hanya saja, upaya untuk peningkatan kinerja bukan harus dengan merger, dengan memusatkan pengelolaan di Surabaya. "Ini kebijakan yang sentralistis dan sangat menghambat kemajuan KTI," kata Ketua Kadinda Sulsel Aksa Mahmud.
Sebulan kemudian, gelombang penolakan kembali mencuat. Kali ini Badan Kerja Sama Pembangunan Regional se-Sulawesi (BKPRS) dengan tegas menolak rencana penggabungan Pelindo III dan Pelindo IV. Bahkan, penolakan itu dianggap harga mati. Tidak dapat ditawar lagi.
"Setelah bertemu dengan pemerintah provinsi se-Sulawesi, kami sepakat menolak rencana merger Pelindo III dan IV. Ini keputusan akhir yang tidak bisa ditawar lagi. Menggabungkan Pelindo III dan Pelindo IV sama saja dengan upaya membunuh KTI dan makin menenggelamkan daerah ini. Karena itu, tidak ada kompromi lagi, kami menolak," tegas Ketua Dewan Pembina BKPRS yang juga Gubernur Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad, di Makassar, Sabtu (17/5/2003).
Pernyataan Fadel tersebut bak merespons hasil kajian sejumlah lembaga perguruan tinggi. Seminggu sebelumnya (12/5/2003), hasil kajian Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya, Lembaga Penelitian Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dan Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin Makassar, diseminarkan di Hotel Sahid, Makassar.
Seminar menyimpulkan, pertama,merger merupakan salah satu alternatif dalam pengembangan perusahaan menuju pelabuhan berdaya saing global dan mempercepat pembangunan daerah, tapi perlu juga mempertimbangkan alternatif lain yaitu membentuk holding company. Kedua, merger belum saatnya dilakukan saat itu. Disarankan agar terlebih dahulu melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja melalui reengineering.
Belakangan, kinerja keempat Pelindo terus membaik. (lihat tabel)
Setelah itu, wacana merger Pelindo lenyap bak ditelan bumi.
Baru, ketika Menneg BUMN beralih dari Laksamana Sukardi kepada Menneg Sugiharto, wacana itu kembali muncul.
Kali ini, direktur utama ke-4 Pelindo bak paduan suara menyatakan kesepakatannya untuk digabung. “Kami sependapat dengan rencana (merger) tersebut sepanjang pelaksanaan merger dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada pengguna jasa maupun masyarakat pada umumnya,” tukas A. Syaifuddin, dirut Pelindo I.
Baginya, merger harus dilakukan dalam kerangka mewujudkan improving efficiency, reducing cost, reducingbureaucracy, enhanching innovation dan improving performance.
Menggabung empat perusahaan bukan persoalan mudah. Menurut Dirut Pelindo IV Djarwo Surjanto, hal pokok yang harus dijawab melalui rencana merger pelabuhan ke depan adalah; pertama, berkaitan dengan otonomi daerah, bagaimana aspirasi pemerintah daerah (pemda) dapat diakomodasi tanpa harus mengganggu eksistensi pelabuhan. “Artinya, terbuka peluang bagi pemda untuk terlibat dalam kepemilikan dan pengelolaan pelabuhan sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” katanya.
Hal pokok kedua, lanjut Djarwo, pelabuhan harus siap menghadapi persaingan global. “Tindak lanjut atas hal di atas harus dicermati secara komprehensif dan membutuhkan waktu yang tidak singkat,” katanya.
Oleh karena itu, Dirut Pelindo I Prayitno menegaskan, merger empat Pelindo perlu kajian yang lebih mendalam karena masing-masing pihak perlu melakukan pembenahan terutama mengenai manajemen dan keuangan masing-masing perusahaan. “Diharapkan akan membawa dampak positif karena adanya sinergi,” tukas Prayitno. Guna mencapai hal itu,peranan sumber daya manusia (SDM) di Pelindo menjadi kuncinya. Studi Society for Human Resources Management Foundation dan Towers Perrin pada tahun 2000 menyebutkan, ada tujuh penghalang utama dalam mencapai hasil dari merger atau sinergi yang diharapkan, yaitu; ketidakmampuan mempertahankan kinerja (keuangan), menurunnya produktivitas, perbedaan budaya antar-organisasi yang terlibat merger, hilang/mundurnya para karyawan andalan,persaingan atau pertentangan gaya/ego antaranggota manajemen, ketidakmampuan melakukan manajemen perubahan, lemahnya komunikasi dan ketidakjelasan tujuan merger atau sinergi. Lima dari tujuh hal di atas menyangkut SDM. Dalam merger yang dianggap sukses, SDM terlibat intensif dan mendapat perhatian serius sejak pre-deal dan due diligence. *