Surat Penggantian Direksi 15 BUMN Bikin Heboh

JAKARTA – Rumor penggantian direksi BUMN terus merebak. Selasa kemarin (12/4), beredar surat penggantian direksi 15 BUMN strategis yang dibuat Menneg BUMN Sugiharto dan ditujukan kepada Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.
Surat bernomor S-107/MBU/2005 tertanggal 26 Maret 2005 tersebut tidak hanya beredar di kalangan media, tapi juga sejumlah anggota DPR, tokoh-tokoh pemerintahan, serta jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sehingga cukup membuat heboh.
Dalam surat rahasia itu, Menneg BUMN menindaklanjuti permintaan Menko Perekonomian tentang pemanfaatan sumber dana di BUMN untuk pembiayaan proyek infrastruktur, serta hasil pertemuan di kediaman Menko Perekonomian. Ada beberapa nama yang disebut hadir dalam pertemuan, seperti Ginandjar Kartasasmita, Adi Sasono, Tamsil Linrung, Robby Djohan, dan Aris.
Dalam konteks itu, demikian isi surat, Menneg BUMN telah mengambil sejumlah langkah. Pertama, penempatan direksi-direksi baru di BUMN terutama yang mempunyai sumber dana cukup besar akan segera dimulai. Pada tahap pertama akan dilakukan di 15 BUMN strategis. Para direksi yang ditempatkan telah mendukung penghimpunan dana di BUMN dengan target Rp 43 triliun untuk proyek infrastruktur.
Kedua, nama-nama direksi baru tersebut tidak jauh berubah dari nama yang disepakati dalam pertemuan. Namun, ada beberapa nama yang perlu dibahas lebih lanjut, yakni direksi Bank Mandiri, Pertamina, Semen Gresik, dan Pupuk Kaltim.
Ketiga, untuk menetralisasi gejolak, waktu penggantian akan dilakukan bertahap, yakni pada saat DPR reses sekarang ini dan Presiden sedang sibuk melakukan kunjungan ke luar negeri.
Menanggapi beredarnya surat tersebut, Menneg BUMN Sugiharto langsung berkirim surat kepada Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, kemarin. “Saya sudah kirim surat kepada Menko Perekonomian, di-cc (ditembuskan, red) ke Sekneg dan Sekab, yang menyatakan bahwa surat ini palsu. Surat ini nomornya benar, tetapi surat yang asli merupakan surat saya kepada salah satu BUMN dan tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Demi Allah, saya tidak pernah mengirimkan surat seperti ini. Ini fitnah,” tegas Sugiharto saat ditemui di kantornya, tadi malam.
Tentang pertemuan di kediaman Aburizal yang menggodok nama-nama direksi BUMN, Sugiharto juga menampik isu itu. “Tidak ada sama sekali. Apalagi disebut-sebut nama orang-orang itu, naudzubillah (amit-amit, red),” tuturnya.
Sugiharto menekankan bahwa dirinya tidak pernah ikut campur dalam urusan politik yang tidak sesuai dengan UU BUMN No 19 tahun 2003.
Dia juga tidak berminat untuk mengusut siapa yang menyebarkan surat ini. “Saya kira masyarakat tahu bahwa Menneg BUMN tidak mudah dipengaruhi. Serahkan saja kepada penilaian masyarakat,” lanjutnya.
Sedangkan Aburizal Bakrie hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala ketika ditanya soal surat Menneg BUMN tersebut. Saat didesak apakah pihaknya menghendaki adanya dana BUMN untuk proyek infrastruktur, Ical hanya menjawab, “I wish.”
Ngawur
Adi Sasono cukup berang saat dikonfirmasi bahwa namanya disebut-sebut dalam surat itu, serta menilai surat tersebut palsu dan ngawur.
Namun sebuah sumber yang dekat dengan Kementerian BUMN menilai substansi surat itu benar, kecuali untuk poin ketiga. “Nama orang-orang yang disebut dalam surat itu memang selama ini merupakan god father BUMN atau king maker di jajaran BUMN. Yang luput disebut cuma satu, yaitu Tanri Abeng (mantan Menneg BUMN, red),” ujarnya.
Seorang ekonom senior di pemerintahan yang mendapat kopi surat heboh tersebut juga terkejut setelah membaca isi surat. “Kalau benar, ini merupakan konspirasi busuk para preman dinas. Itu sangat mengerikan,” ujar dia.
Kepala Biro Umum Kementerian BUMN Mantaris Siagian –yang mengurusi surat menyurat-- kepada Investor Daily menegaskan, ada beberapa kejanggalan dalam surat tersebut. Ejaan beberapa nama tokoh yang disebutkan salah, misalnya Robby Djohan. Nomor surat benar, tapi tanggalnya tidak sinkron. Artinya, kata Mantaris, secara nomenklatur tujuan suratnya salah. Tanda tangan Sugiharto juga berbeda. “Isi suratnya sangat vulgar untuk etika surat dinas, terutama poin ketiga. Itu aneh. Jadi, jelas surat itu palsu,” ungkapnya.
Dia mengimbau agar masyarakat mengetahui bahwa surat itu tidak pernah dibuat dan dikeluarkan oleh Menneg BUMN. “Jelas surat itu dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menginginkan adanya keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Tanggapan serupa dibeberkan oleh sekretaris pribadi Menneg BUMN, Tatat, yang mengaku surat itu palsu. “Pak Menteri sudah membuat surat klarifikasi ke Menko Perekonomian,” katanya. Yang benar, katanya, surat tersebut tertanggal 8 Maret 2005 dan isinya menyangkut penjualan aset di salah satu BUMN.
DPR Pertanyakan
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid terheran-heran mengetahui adanya surat seperti itu. Terutama pada poin ketiga, yang menyatakan penggantian direksi akan dilakukan saat DPR reses. Jika surat itu benar, kata Nusron, dia akan mempertanyakan kepada Sugiharto. “Surat itu mencurigakan. Kenapa dia harus menghindar dari DPR, apa karena takut ada kontrol dari DPR,” ujarnya.
Nusron mempertanyakan pula kenapa Sugiharto harus melibatkan sejumlah tokoh partai politik untuk pemilihan direksi BUMN. “Ini paradoks. Mennneg BUMN kan selalu menekankan pentingnya clean governance, kok melibatkan orang parpol. Publik harus tahu soal kebenaran pertemuan tersebut,” katanya. Dia juga menilai pertemuan informal tersebut tidak bisa dipakai sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di bidang pemerintahan.
Beranjak dari hal itu, Nusron akan mempertanyakan masalah ini kepada Menneg BUMN Sugiharto. Dan jika surat itu valid, bukan mustahil dia akan mengusulkan kepada ketua Komisi VI DPR untuk menggelar rapat khusus soal ini.
Sementara itu, Ketua Umum BUMN Wacth Naldy Nazar Haroen menuntut pelacakan soal kebenaran surat itu. Menneg BUMN harus tegas membuktikan surat itu palsu atau benar. "Saya mendapat informasi dari sekretaris Menneg BUMN bahwa benar ada surat bernomor 107 yang ditujukan ke Menko Perekonomian. Tapi, isinya bukan seperti yang beredar di wartawan," ujar Naldy.
Naldy mengaku pesimistis jika Menneg BUMN mampu menghimpun dana Rp 43 triliun dari BUMN-BUMN untuk membiayai proyek infrastruktur. "Dari mana duitnya? Dividen yang dikumpulkan dari BUMN saja tidak sebesar itu? Apa manajemen BUMN disuruh maling? Tahun 2004, laba seluruh BUMN hanya Rp 29 triliun," ujarnya.
Menurut dia, jika benar Sugiharto menulis kata-kata seperti tertera di surat tersebut bahwa pergantian direksi 15 BUMN dilakukan saat DPR sedang reses dan presiden dalam kesibukan ke luar negeri, akan berisiko bagi Sugiharto. "Dia bisa dipecat Presiden," tutur Naldy.
Mencuatnya surat tersebut, menurut Naldy, merupakan indikasi bahwa mekanisme pengangkatan direksi BUMN tidak menerapkan sepenuhnya fit and proper test dan penggunaan tim independen untuk menyeleksi calon direksi. "Misalnya soal pengangkatan direksi Jamsostek yang tidak transparan itu," katanya. (rie/fen/ed/hg)