Dephub Tawarkan Tiga Proyek KA

JAKARTA -Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah akan menawarkan tiga proyek raksasa jalur kereta api (KA) pada Indonesia Infrastructure Summit kedua, November 2005.
“Proyek tersebut meliputi pembangunan jalur kereta api di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” tuturnya saat berkunjung ke redaksi Investor Daily, Rabu (25/5).
Ia menuturkan, pembangunan jalur KA diyakini dapat memperbaiki sistem transportasi yang kurang efisien di basis-basis produksi kelapa sawit dan batu bara. “Selama ini sistem transportasi di Sumatera dan Kalimantan kurang mendukung roda perekonomian di basis produksi sawit dan batu bara,” ujarnya.
Menurut Menhub, proyek jalur KA tersebut bakal diminati para calon investor, terutama untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Selain proyek KA, tutur Menhub, pada Infrastructure Summit mendatang, Departemen Perhubungan (Dephub) juga akan menawarkan beberapa proyek pelabuhan laut jembatan atau terowongan yang menghubungkan Jawa-Sumatera.
Khusus untuk DKI Jakarta, Dephub menyiapkan proyek commuter, yang akan terintegrasi dengan proyek monorel. Sejauh ini, investor Korea Selatan sudah menyatakan minatnya. Jepang sejatinya juga sudah bersedia mendanai proyek mass rapid transportation (MRT), tapi masih terganjal mahalnya proyek yang mencapai Rp 400 miliar per km.
Saat disinggung kelanjutan proyek Dephub yang ditawarkan pada Infrastructure Summit pertama Januari 2005, Hatta menuturkan, ada empat proyek yang siap ditenderkan. Keempat proyek tersebut melibatkan investor swasta domestik. Di antaranya adalah proyek jalur KA ke bandara Soekarno-Hatta yang digarap bersama antara PT Kereta Api dan PT Angkasa Pura II. “Selain itu, proyek pelabuhan Balikpapan yang digarap Pelindo dengan investor lokal Kalimantan plus proyek bandara Lombok Internasional,” jelas Hatta.
Ia menambahkan, untuk proyek Lombok Internasional, PT Angkasa Pura I memperoleh pendanaan dari penjualan bandara yang dikelolanya. “Itu pun belum cukup, sehingga harus menggandeng investor lokal,” kata Menhub.
Menurut catatan Investor Daily, Dephub pada Infrastructure Summit pertama menawarkan sembilan proyek senilai total Rp 19,5 triliun. Proyek-proyek tersebut meliputi, pertama, perluasan terminal I Bandara Soekarno-Hatta. Kedua, fasilitas pemrosesan kargo dan industri terpadu Bandara Soekarno-Hatta. Ketiga, Bandara Kualanamu Medan Baru. Keempat, Bandara Lombok Internasional. Nilai investasi yang dibutuhkan, untuk bandara Medan Rp 2,25 triliun. Untuk ekspansi airport terminal Bandara Soekarno-Hatta Rp 2,9 triliun. Kemudian untuk pembangunan fasilitas pemrosesan kargo Soekarno-Hatta Rp 431,354 miliar. Sedangkan untuk Bandara Lombok Internasional Rp 1,25 triliun.
Kemudian akses transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta melalui jalur kereta api dan menuju Stasiun Manggarai membutuhkan investasi Rp 696,080 miliar.
Selanjutnya, proyek pelabuhan Bojonegara yang menelan investasi Rp 1,909 triliun. Kemudian pengembangan pelabuhan Tanjung Priok di Ancol Timur menelan Rp 4,38 triliun. Sedangkan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong diperkirakan menelan investasi senilai Rp 6,43 triliun. Terakhir, pengembangan Pelabuhan Balikpapan senilai Rp 648 miliar.

Peraturan Pendukung
Menurut Menhub, guna mendukung penawaran proyek infrastruktur di lingkungan Dephub, pihaknya bekerja keras agar perundangan pendukung dapat rampung pada tahun ini. Perundangan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang tentang Pelayaran. “Saat ini drafnya sudah berada di Departemen Hukum dan HAM. Selanjutnya diajukan ke DPR,” kata dia.
Hatta berharap perundangan tersebut dapat rampung pada tahun ini. Menurut dia, banyak calon investor asing yang ragu-ragu karena terganjal kepastian perundangan. “Jika tidak rampung tahun ini,hal itu akan menunda tender proyek-proyek infrastruktur,” jelas Menhub.
Sementara itu, Ketua Tim Pembangunan Pembiayaan Infrastruktur Raden Pardede mengatakan, proses tender proyek-proyek infrastuktur menunjukkan kemajuan positif, khususnya jalan tol dan pembangkit tenaga listrik. Namun, proyek pelabuhan dan bandara udara sedikit terhambat disebabkan belum rampungnya undang-undang. Oleh sebab itu, pembangunan proyek jalan tol dipastikan lebih cepat dilakukan dibanding proyek pelabuhan dan bandar udara.
“Tidak gampang menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dalam waktu dekat. Itu butuh waktu lebih dari satu tahun. Sebab, banyak hal yang harus dituntaskan dengan tepat mengingat Indonesia baru pertama sekali menawarkan proyek infrastruktur berskala besar kepada investor asing dan lokal,” ujar Raden Pardede kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu, (25/5).
Pardede mengaku, proses tender infrastuktur yang tengah berjalan sekarang ini tergolong normal sebagaimana terjadi di negara-negara Asia lainnya. Banyak prosedur dan tahapan yang harus dilalui oleh investor. Pardede menegaskan, lebih dari 18 konsorsium investor asing dan domestik tengah mengikuti proses tender dan pemenangnya segera diumumkan. Sehingga, pemenang tender akan menandatangani letter of concession (surat konsesi) antara September dan Oktober 2005. “Kemudian pemenang tender menandatangani surat perjanjian empat bulan setelah surat konsesi diparaf. Lalu mereka melakukan financing closing (penutupan keuangan) yang dilanjutkan dengan pembebasan tanah. Dengan demikian bila semua berjalan mulus, paling lambat Februari 2006 proyek sudah mulai dibangun,” tegasnya.
Karena RUU Pelayaran masih dalam tahap pembahasan intensif oleh Dephub, kini Tim Pembangunan Pembiayaan Infrastruktur memfokuskan kegiatan di jalan tol. Sebab, pembahasan harus melibatkan PT Pelindo untuk RUU Pelayaran. Ia memperkirakan, RUU itu bisa rampung akhir tahun ini. Lebih jauh ia menjelaskan, kendati proyek-proyek infrastruktur masih dalam tahap proses tender, bisnis pendukung terkait lainnya seperti perusahaan semen, batu dan baja sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas produksi.(ed/dun)