Tuesday, February 06, 2007

Potensi Kerugian Akibat Banjir Rp 5 Triliun

JAKARTA – Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan banjir bandang di Jakarta diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun. Sementara itu, kalangan asuransi memprediksi klaim banjir bisa mencapai Rp 400 miliar atau dua kali lebih besar dibanding 2002 sebesar Rp 200 miliar.
Ekonom Indef Iman Sugema mengatakan, potensi kerugian ekonomi akibat banjir kemungkinan di atas Rp 5 triliun. Asumsinya, aktivitas ekonomi di Jakarta nyaris lumpuh sejak Jumat (2/2) dan hingga kini hujan belum jua reda, bahkan dikabarkan belum mencapai peak (puncaknya). “Perhitungan saya, jika aktivitas ekonomi Jakarta berhenti, kerugian mencapai Rp 1 triliun per hari,” kata dia, di Jakarta, Senin (5/2).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan dampak ekonomi dari banjir bandang di Jakarta sangat signifikan. “Banyak pabrik dan toko-toko yang tidak beroperasi. Pabrik saya juga terendam banjir. Saya perkirakan total kerugian yang diderita pengusaha tak kurang dari Rp 1 triliun,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Frans Sahusilawane mengatakan, taksiran kerugian asuransi banjir 2007 bisa lebih dari dua kali lipat asuransi banjir 2002 karena area yang terendam lebih luas. “Banyak area yang historically aman, kali ini kena,” kata dia.
Menurut Frans, nilai klaim asuransi banjir pada 2002 sekitar Rp 200 miliar. “Saya perkirakan tahun ini klaim banjir lebih dari Rp 400 milir,” kata dia.
Ditanya tentang potensial loss secara menyeluruh yang ditaksir mencapai Rp 5 triliun, Frans tidak berani memprediksi. Ia mengakui, sejumlah kalangan memperkirakan potensi kerugian ekonomi pada banjir 2002 sekitar Rp 2 trilin sehingga tahun ini bisa saja mencapai Rp 5 triliun.
Ia menegaskan, perusahaan asuransi umumnya siap menghadapi kerugian akibatnya banyaknya klaim banjir karena pertanggungan tersebut direasuransikan. “AAUI secepatnya menghimpun data kerugian dari anggotanya dan akan mengadakan pertemuan dengan adjuster untuk membicarakan koordinasi penanganan klaim agar lancar,” kata Frans.
Direktur Asuransi Bintang Djunajdi Mahari juga mengatakan bahwa klaim asuransi banjir tahun ini lebih besar dari 2002. PT Asuransi Bintang, kata dia, memperkirakan jumlah klaim yang akan dipikul sekitar Rp 45 miliar. Dari jumlah itu, yang menjadi beban perusahaan sekitar Rp 11,3 miliar. “Mengingat musibah banjir ini terjadi awal Februari 2007, beban ini akan tercatat pada tahun buku 2007,” katanya dalam suratnya kepada BEJ, kemarin.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Selamet Daroyni, kerugian warga Jakarta akibat banjir bisa mencapai Rp 92,5 miliar per hari. Asumsinya, warga yang terkena musibah banjir sekitar 370.167 KK yang belokasi di 514 RW (hasil breakdown 78 daerah rawan banjir di Jakarta). Setiap KK diperkirakan mengalami kerugian materi Rp 250 ribu perhari.
“Angka Rp 250 ribu tersebut berdasarkan lima aspek, yakni hilangnya akses bekerja, gangguan kesehatan, gangguan kenyamanan, kerusakan fisik bangunan dan perbaikan rumah,” kata dia.
Sejauh ini, Walhi belum berani merilis perkiraan kerugian akibat banjir yang sudah berlangsung selama tiga hari ini. "Kalau mau menghitung cepat, kerugian per hari tadi dikalikan lamanya banjir menggenangi Jakarta," kata dia.

Merugikan Perbankan
Banjir bandang juga mengganggu sistem perbankan. Banyak mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak berfungsi akibat listrik pada di wilayah yang tergenang banjir. Ketua Umum Persatuan Perbankan Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, mesin-mesin ATM itu umumnya diasuransikan.
Ditanya total kerugian yang diderita perbankan secara keseluruhan, Sigit belum bisa memprediksi. “Kerugian langsung prasarana fisik jumlahnya tidak terlalu signifikan sebab sudah diasuransikan. Yang besar adalah kerugian tidak langsung berupa hilangnya potensi bisnis akibat banjir dan kerugian debitor yang pada akhirnya berimbas pada perbankan,” kata dia.
Perbanas, kata dia, berkomitmen memberikan keringanan kepada para nasabah dan debitor yang terkena banjir dengan memberikan keringanan. Namun Sigit tidak mau menjelaskan jenis keringanan yang akan diberikan. “Masih terlalu dini untuk ditentukan sekarang ini,” kata dia.
Menurut Sigit, potensi kerugian BNI akibat banjir sekitar Rp 2,64 miliar, yang terdiri atas potensi hilangnya pendapatan (opportunity loss) akibat terendamnya beberapa outlet kantor cabang dan ATM, serta mesin yang terendam diperkirakan Rp 2,157 miliar.
Sementara itu, pendapatan BNI juga berpotensi hilang sebesar Rp 485 juta. "Nilai potensi kerugian tidak material terhadap keseluruhan bisnis BNI,” kata Sekretaris Perusahaan BNI Intan Abdams Katopo.
Head Corporate Secretary Bank Permata Imam T Saptono mengatakan, layanan perbankan di Bank Permata nyaris normal kembali. Sekitar 80% dari 258 ATM Bank Permata yang tersebar di wilayah Jakarta telah beroperasi secara normal.

Kerugian Telekomunikasi
Direktur Utama PT Telkom Arwin Rasyid memperkirakan potensi kerugian pulsa akibat banjir yang merendam Jakarta selama tiga hari mencapai Rp 1,5 miliar. Perhitungannya, tagihan telepon rata-rata per bulan Rp 250 ribu atau Rp 8 ribu per hari. “Kalau dikalikan 70 ribu SST (satuan sambungan telepon, red), potensi kerugian mencapai Rp 560 ribu per hari. Kalau tiga hari hasilnya sekitar Rp 1,5 miliar,” jelasnya.
Berbeda dgn Arwin, Wadirut PT Telkom Garuda Sugardo memperkirakan potensi kerugian pulsa mencapai Rp 3 miliar karena jaringan telepon yang rusak sekitar 120 ribu SST. Selain kerugian pulsa, kata dia, PT Telkom juga berpotensi rugi peralatan fisik. Hanya saja, kerugian peralatan itu telah diturup oleh perusahaan asuransi.
PT Telkom juga mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang jaringannya terganggu selama lebih tiga hari. Kompensasi itu, kata Garuda, dapat berupa sejumlah uang maupun pembebasan tagihan pada bulan berikutnya.
Menurut dia, perbaikan jaringan untuk pelanggan korporasi sudah selesai. “Telkom telah mengalihkan jaringan yg harusnya melewati STO (Sentral Telepon Otomat, red) Semanggi II ke STO Gambir,” katanya. STO Semanggi II menjadi sentral telepon untuk korporasi, seperti Bank Mandiri, Polda Metro Jaya, dan Bank Danamon.
Sementara itu, Adita Irawati, group head PR PT Indosat mengatakan, selama banjir tiga hari penjualan pulsa Indosat naik 300%. “Hal itu karena seluler kami tidak kena gangguan,” katanya.
Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja mengatakan, sejak banjir hari pertama, Telkomsel melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi gangguan.“Wilayah Jabodetabek 90% masih bisa ter-cover oleh sinyal Telkomsel,” ujarnya.

Kerugian PLN
Direktur Utama PLN Eddie Widiono mengatakan, PLN kehilangan potensi pendapatan sekurangnya Rp 17 miliar per hari akibat pemadaman listrik yang dilakukan sejak Jumat (1/2). Selain itu, PLN juga harus memberikan kompensasi berupa pengurangan biaya beban sebesar 10% kepada satu juta pelanggan yang terkena pemadaman.
“Kerugian secara materi misalnya kerusakan alat, jumlahnya belum kami hitung dan kemungkinan tidak terlalu signifikan. Kerugian yang besar adalah hilangnya potensi pendapatan dari penjualan listrik sebesar Rp 17 miliar per hari, atau setara 1.000 MW,” katanya, di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, sejak terjadi banjir, beban pemakaian listrik untuk wilayah DKI Jakarta turun dari 4.000 MW per hari menjadi 3.000 MW. Dia mengakui, banjir kali ini lebih parah dibandingkan 2002. Pada 2002, PLN memadamkan aliran listrik di 1.800 gardu, sedangkan saat ini aliran listrik yang dipadamkan mencapai 2.000 gardu. “Pemadaman ini menyebabkan sekitar satu juta pelanggan tidak bisa menikmati aliran listrik,” ujar dia.
PLN, kata dia, juga akan memberikan kompensasi berupa pemotongan biaya beban sebesar 10% bagi para pelanggan PLN yang listriknya terkena pemadaman selama tiga hari berturut-turut. “Pemotongan ini dilakukan secara otomatis pada tagihan listrik bulan depan, dan akan tertera pada rekening listrik yang diterima pelanggan,” kata Eddie.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api (PT KA) Ronny Wahyudi mengatakan, potential loss PT KA mencapai miliaran rupiah. Kerugian tersebut meliputi terhentinya operasional kereta api, tersendatnya penerbangan, serta terganggungnya kegiatan ekspor-impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. “PT KA merugi sampai Rp 500 juta per hari, sehingga dalam empat hari ini, kerugian PT KA ditaksir mencapai Rp 2 miliar,” kata dia.
Selain itu, PT KA juga merugi akibat rel dan stasiun rusak. Contohnya, PT KA mengeluarkan dana sebesar Rp 400 juta untuk memperbaiki rel yang longsor di lintasan Cakung-Bekasi. “Padahal, di Serpong juga ada dua jembatan yang rusak,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan, industri pelayaran mengalami kerugian cukup signifikan. “Potential loss diperkirakan mencapai Rp 15 miliar per hari akibat truk pengangkut tidak beroperasi normal,” kata dia
Selain itu, pengusaha terbebani biaya penumpukan akibat tidak terangkutnya muatan serta L/C yang kadaluarsa. “Potensi kerugian itu belum memperhitungkan biaya ekstra untuk barang-barang impor yang harus ditumpuk di pelabuhan,” imbuhnya.
Sementara itu, angkutan udara tidak luput dari imbas banjir. Contohnya, maskapai penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines tidak mengoperasikan kantor pusatnya karena jalan menuju kantor itu tidak bisa dilalui. Selain itu, banyak rumah karyawan Merpati yang bolos. “Besok (hari ini-red) baru dibuka normal,” kata Sekretaris Perusahaan Merpati Irvan Harijanto.
Manajer Humas Batavia Air Anton Situmeang mengatakan, banjir menyebabkan kru dan penumpang pesawat Batavia Air terlambat ke bandara sehingga sejumlah penerbangan ditunda. Selain itu, Batavia Air menggagalkan beberapa penerbangan dan menggabungkannya dengan penerbangan lain. “Sebagian besar penerbangan tertunda, namun kini mulai normal kembali,” katanya. (dip/c104/c94/jad/es/idi/tri/ed/ls)

Labels:

Friday, February 02, 2007

Pengusaha Tunggu Langkah Konkret SBY

JAKARTA – Kalangan pengusaha menunggu langkah konkret Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadikan tahun 2007 sebagai tonggak kebangkitan sektor riil dan investasi. Janji pemberian insentif pajak, reformasi birokrasi, dan pemberantasan pungutan liar harus segera diimplementasikan
Selain itu, mereka berharap agar pemerintah segera menyelesaikan masalah perburuhan yang menjadi salah satu faktor penghambat investasi. Revisi RUU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan harus diselesaikan secepatnya untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengingat masalah itu sampai saat ini masih terkatung-katung.
Demikian rangkuman Investor Daily dari wawancara dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Chris Kanter, CEO Garuda Food Sudhamek AWS, Wakil Dirut PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welirang, Presdir PT Indomobil Sukses International Gunadi Sindhuwinata, Presdir PT Henkel Indonesien Bunardy Limantono, di Jakarta, Kamis (1/2).
Mereka diminta tanggapannya terkait pidato awal tahun Presiden SBY di bidang ekonomi. Presiden SBY menjanjikan sejumlah insetif untuk menggerakkan investasi, antara lain pemberian insentif pajak berupa pengurangan pajak (tax deduction) untuk cabang usaha tertentu yang menggerakkan sektor riil dan mampu membuka lapangan kerja, penyelesaian RUU Perpajakan dan RUU Penanaman Modal, reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, dan kepastian hukum.
Sofjan Wanandi mengatakan, apa yang menjadi concern Presiden SBY tentang investasi dan sektor riil sangat menggembirakan pengusaha. Sejumlah insentif yang dijanjikan juga sudah lama diwacanakan. “Semuanya oke, tinggal bagaimana implementasinya,” katanya.
Pendapat serupa diungkapkan oleh Chris Kanter, Franciscus Welirang, dan Gunadi Sindhuwinata. Menurut Gunadi, pidato awal tahun Presiden SBY merupakan sinyal positif bagi kebangkitan sektor riil pada 2007. “Pengusaha mengharapkan semua janji yang disampaikan bisa segera diimplemantasikan di lapangan,” kata dia.
Sementara itu, Franciscus Welirang mengatakan, insentif pajak berupa pengurangan pajak (tax deduction) untuk cabang-cabang tertentu mesti dijabarkan secara teknis oleh menteri-menteri terkait. “Harus ada perumusan konkret. Insentif ini sangat ditunggu pengusaha karena akan mengurangi biaya sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” ucapnya.

Masalah Perburuan
Chris Kanter menekankan perlunya pemerintah all out untuk menjadikan 2007 sebagai kebangkitan sektor riil, mengingat pada 2006 investasi, baik PMA dan PMDN turun drastis, masing-masing 32,96% dan 32,21%. Sementara itu, banyak perusahaan yang tutup sehingga pengangguran dan kemiskinan bertambah banyak.
“Tak bisa ditawarkan lagi, pemerintah harus kerja keras pada 2007 untuk menggulirkan sektor riil, sebab pada 2008 dan 2009 bakal disibukkan dengan agenda pemilihan umum,” katanya. Chris berharap, urusan yang sensitif bagi rakyat tetapi sangat dibutuhkan oleh pengusaha harus diselesaikan pada tahun ini. Ia khawatir, kalau hal itu ditunda, kebijakan publik tentang hal yang sensitif berpotensi diputuskan secara tidak objektif.
Contoh masalah yang sensitif adalah urusan tanah dan perburuan. Masalah pembebasan tanah, kata dia, menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur. Padahal, sarana infratruktur sangat dibutuhkan untuk membangun perekonomian bangsa.
Hal lainnya adalah masalah perburuan, khususnya tentang revisi RUU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Saat ini nasibnya terkatung-katung, meskipun sudah selesai dibahas di tingkat akademisi. Padahal, penyelesaian masalah ini sangat ditunggu-tunggu oleh pengusaha,” ungkapnya.
Ia mengkhawatirkan, jika hal ini tidak ditindaklajuti membuat investasi kembali mandeg karena pengusaha enggan membuka pabrik baru. Banyaknya serikat kerja yang melakukan demo, sementara produktivitas kerja menurun membuat pengusaha menjadi pening. Belum lagi sistem pesangon yang dianggap memberatkan dunia usaha. “Pengusaha bukannya tidak ingin meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya, tetapi minta agar buruh juga mau meningkatkan produktivitas kerjanya,” ungkapnya.
Banyaknya serikat kerja, kata dia, membuat dunia usaha sulit mencapai kesepakatan. “Soal pesangon, misalnya, Serikat buruh sudah setuju, tetapi diprotes serikat pekerja perbankan. Hal semacam ini membuat masalah ketenagakerjaan blunder terus,” kata dia.
Chris khawatir, belum selesainya masalah ketenagakerjaan tersebut akan menghambat investasi dan akhirnya justru menjadi bumerang bagi pemerintah karena lapangan kerja tidak tercipta. Akibatnya, pengangguran makin banyak, dan angka kemiskinan meningkat.
Hal senada diungkapkan oleh Sofjan Wanandi. “Dalam pidatonya, Presiden berjanji meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi itu harus diimbangi dengan kenaikan produktivitas kerja,” katanya.
Sofjan meminta SBY membuat terobosan untuk mengatasi kebuntuan masalah ketenagakerjaan. Kalau yang mendengarkan suara buruh saja, kata dia, dunia usaha sulit bergerak dan lapangan kerja tidak betumbuh. “Harus ada saling pengertian antara pengusaha dan buruh, demi kepentingan ekonomi secara nansional,” kata dia.
Hal senada diungkapkan oleh Sudhamek. Menurut dia, salah satu yang dikeluhkan oleh investor asing adalahnya sulitnya mendapatkan SDM yang berkualitas di Indonesia. Di sisi lain, frekuensi demo buruh cukup tinggi dan seringkali mengganggu operasional pabrik. “Kita bisa mencontoh Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara itu berhasil mengembangkan SDM-nya sehingga mampu menjadi negara maju,” tutur dia.

Konsisten
Sementara itu, Gunadi mengharapkan pemerintah konsisten dalam memicu kebangkitan sektor riil tahun ini. Pertama, konsistensi memberantas segala bentuk pungutan liar. Kedua, pertahankan sentimen positif dari perbaikan makro ekonomi. Ketiga, realisasi dan penyerapan anggaran negara pada tahun ini harus dipercepat. Sebab, faktor terakhir ini sangat mempengaruhi roda ekonomi, terutama sektor riil.
Hal senada diungkapkan Franciscus Welirang. Menurut dia, Presiden sangat tahu masalah bangsa, termasuk menyelesaikan masalah ekonomi. “Kunci masalah Indonesia adalah soal implementasi yang lemah,” kata dia.
Presdir PT Eterindo Wahanatama Tbk Immanuel Sutarto menambahkan, sinyal positif yang disampaikan SBY dalam pidato awal tahun harus secara konsisten direalisasikan di tingkat bawahannya, terutama para menteri terkait. “Kalau janji itu bisa segera direalisasikan, kalangan pengusaha yakin kebangkitan sektor riil bisa dimulai tahun ini. Asal jangan sebaliknya, hanya janji belaka,” ucapnya.
Presdir PT Henkel Indonesien Bunardy Limanto juga mengungkapkan hal serupa. Ia menegaskan, 2007 harus diawali dengan sebuah keyakinan bahwa sektor riil harus bangkit. Ia berharap pemerintah peka dengan kondisi psikologis pengusaha di sektor manufakturing “. Mereka ini sangat sensitif dan rawan mengambil keputusan untuk merelokasi pabriknya ke negaralain, seperti India, Cina, Vietnam dan Brazil,” kata dia.
Menurut dia, terobosan yang bisa dilakukan pemerintah dan ini sangat ditunggu pengusaha, antara lain pemotongan atau penurunan persentase besaran tarif pajak, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan selesainya perumusan RUU pajak dan investasi dan reformasi kultur perbankan.
Terkait infrastruktur, Sudhamek mengatakan, pemerintah harus mampu menjamin pasokan listrik yang dibutuhkan industri sehingga tidak ada lagi pemadaman bergulir. Untuk itu, pembangunan pembangkit listrik 100.000 MW yang menggunakan bahan baku batu bara harus segera direalisasikan. (dry/kzy/ed/ls)

Labels: