Parpol Besar Berebut Dirut Telkom

JAKARTA – Sejumlah partai politik (parpol) besar berambisi menempatkan kadernya di posisi direktur utama (dirut) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Gerilya politik sudah dilakukan kendati pergantian direksi Telkom baru akan berlangsung April 2005.

“Dari nama-nama kandidat yang muncul, paling tidak ada orang-orang terafiliasi dengan Partai Golkar, PDIP, PKS, atau Partai Demokrat,” tutur sumber Investor Daily yang dihubungi di Jakarta, Sabtu (26/2).

Ia miris jika posisi dirut Telkom berada di tangan kader parpol. Sebab, hal itu membuka peluang praktik setor-menyetor sejumlah dana guna kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini juga membuktikan bahwa stigma BUMN sebagai sapi perah parpol belum berubah. “Mestinya, orang nomor satu di Telkom itu profesional murni yang tidak terafiliasi dengan parpol. Bukankah Presiden SBY telah menegaskan direksi BUMN agar bukan orang titipan parpol?” ungkap dia.

Sumber tadi menyebutkan, kemungkinan pergantian Kristiono yang diangkat Juni 2002 itu akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada April 2005. Isu upaya mengganti orang nomor satu di Telkom itu mulai terendus akhir Februari 2005.

Ada beberapa kandidat yang sudah mencuat ke permukaan. Selain sejumlah calon yang terafilisasi dengan parpol, ada pula profesional murni dan mantan direksi Telkom. “Beberapa nama di antaranya adalah Garuda Sugardo, Guntur Siregar, Abdul Harris, Cahyana Ahmadjayadi, SK Komaruddin, dan Andi Sewaka,” kata dia.

Seorang kandidat dirut yang disebut-sebut terafiliasi dengan PDIP saat dikonfirmasi kabar itu enggan menjawab. “No comment. Itu soal sensitif. Lagi pula itu bukan wewenang saya. Itu wewenang Menneg BUMN,” katanya.

Di tempat terpisah, mantan Direktur Keuangan Telkom Guntur Siregar mengaku belum tahu kalau ia akan masuk orang yang dijagokan sebagai calon. “Saya belum pernah dihubungi oleh pihak siapa pun. Tapi kalau saya diminta kembali ke Telkom, ya saya bersedia dan dengan senang hati. Saya ini pegawai profesional murni yang tidak berafiliasi degan partai mana pun,” ujarnya kepada Investor Daily, Minggu (27/2).
Namun, mantan direktur PT Indosat Tbk itu heran, kenapa direksi BUMN itu begitu cepat diganti karena jajaran direksi dan komisaris baru diangkat. Siregar akan memasuki masa pensiun tahun 2007.
Berbagai sumber yang dihimpun Investor Daily menyebutkan, saat ini sudah terjadi gerilya politik yang dilakukan sejumlah partai besar untuk menempatkan kadernya di jajaran BUMN.
Sebelumnya, tenaga ahli Menneg BUMN Aris Mufti mengatakan, proses pergantian direksi BUMN melibatkan beberapa lembaga independen guna menyeleksi calon. Lembaga independen tersebut berfungsi menyeleksi level psikologi dan level kompetensi calon direksi. Sedangkan pengujian level moral dilakukan tim Kementerian BUMN. “Misalnya dari 15 nama digodok tim independen, kemudian dikocok menjadi tiga nama. Setelah itu diserahkan kepada Menneg BUMN untuk memilih siapa calon yang tepat,” katanya.
Perjalanan Kristiono selaku dirut Telkom bukan tanpa kerikil. Kristiono yang diangkat menjadi dirut Telkom 21 Juni 2002 menggantikan Muhammad Nazif, sempat diisukan akan diganti pada Maret 2004. Itu gara-gara kasus laporan keuangan tahun 2002 yang ditolak Badan Pengawas Pasar Modal AS (US SEC). Namun, niat pemerintah selaku pemegang saham mayoritas Telkom berubah. RUPSLB memutuskan Kristiono tetap sebagai dirut.

Politisasi Birokrasi
Sementara itu, anggota Komisi V dari F-PP DPR Ahmad Muqowam mengimbau agar parpol tidak melakukan politisasi jabatan birokrasi. “Hal itu bisa menimbulkan persoalan besar, seperti skandal divestasi PT Indosat yang sampai saat ini masih bermasalah,” katanya.
Sebaliknya, jajaran birokrasi juga jangan bermain politik dengan parpol untuk meminta dukungan, sehingga bisa berpengaruh terhadap proses rekrutmen direksi BUMN. “Biarkan mereka bekerja secara profesional dan tidak melakukan politicking dengan cara-cara yang kotor, seperti yang terjadi di masa Laksamana Sukardi menjabat Menneg BUMN,” tegasnya.
Muqowam juga mengimbau agar restrukturisasi BUMN tidak dilakukan tergesa-gesa, apalagi kalau sampai menempatkan orang-orang yang bermasalah. Sebelum merombak direksi BUMN, Menneg BUMN Sugiharto harus ‘bersih lingkungan’ dulu, membenahi kinerja dan jajarannya dengan mengangkat orang-orang yang bersih dan kredibel, serta bukan partisan.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring enggan berkomentar seputar perebutan jabatan dirut Telkom. Namun dia menekankan, perilaku parpol memanfaatkan BUMN harus diberantas. Selain itu, sudah selayaknya direksi BUMN yang gagal mencetak laba segera diganti, agar tidak menjadi beban pemerintah dan masyarakat. “Kita harus tinggalkan perilaku masa lalu, ketika BUMN hanya dijadikan lumbung untuk segelintir orang,” tegasnya.
Tifatul menyesalkan bahwa BUMN merupakan sarang KKN karena perilaku para pengelolanya yang tidak bermoral.
“Bagaimana PLN yang menyedot dana dari masyarakat selalu mengaku rugi. Kapan untungnya?” tanya Tifatul.
Ia menilai pemerintah terlalu kompromistis terhadap setiap kegagalan pengelolaan BUMN. Itu karena sejumlah direksi punya cantolan di parpol.
Itu sebabnya, kata Tifatul, direksi BUMN di masa mendatang harus benar-benar teruji dalam profesionalime, moralitas dan visi.

Calon Dirut Garuda
Sementara itu, Menneg BUMN Sugiharto enggan menjawab saat ditanya seputar pergantian dirut Telkom. Menurut dia, pergantian direksi BUMN adalah sesuatu yang wajar. “Pergantian jajaran kepemimpinan merupakan hal rutin yang berlaku di 158 BUMN. Tidak ada yang istimewa,” ungkapnya di sela Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Budaya dan Pariwisata di Pura Batur, Bali, Minggu (27/2).
Sugiharto malah menyebutkan penggantian direksi PT Garuda Indonesia dan PT Merpati Nusantara Airlines yang akan dilakukan dalam satu bulan ini. Menurut dia, pergantian direksi Garuda dan Merpati itu dilakukan karena kinerjanya buruk, sekaligus untuk mengubah paradigma menghadapi arus lonjakan wisatawan mancanegara.
Sumber di Garuda menyebutkan, Emirsyah Satar, wakil direktur utama Bank Danamon, dipastikan menduduki posisi direktur utama Garuda. Emirsyah Satar pernah menjabat sebagai direktur keuangan Garuda dan pernah masuk bursa calon dirut Garuda bersama Samudra Sukardi, namun tersisih oleh Indra Setiawan. Sedangkan Direktur Keuangan Merpati A Prasetyo yang baru dilantik 18 Oktober 2004, akan dimutasi ke Garuda dalam posisi yang sama.
Sugiharto menambahkan, pergantian direksi juga sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menghendaki pembenahan dan perubahan paradigma secara menyeluruh di tubuh kedua maskapai penerbangan itu. “Saya harus bersungguh-sungguh melakukan pembaruan karena diperlukan penyegaran dan pembaruan mindset di Garuda dan Merpati,” kata dia.
Menurut Sugiharto, pergantian tersebut erat kaitannya dengan target pemerintah untuk menjaring 10 juta wisatawan mancanegara pada akhir 2009. Untuk mewujudkan target itu, pihaknya telah menyusun business plan untuk merevitalisasi Garuda dan Merpati. (ed/dun/ref/ad/nov)

Kiskenda Calon Dirut Telkomsel

JAKARTA -Teka-teki siapa yang bakal menggantikan Bajoe Narbito selaku direktur utama PT Telkomsel segera terjawab. Nama Kiskenda Suriaharja, kepala Divisi Regional (Divre) II PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), makin santer disebut-sebut. Sinyal itu kian kuat karena hari Senin (28/2) ini, Kiskenda yang mantan kepala Divre V Telkom, menjalani serah terima jabatan.
"Iya benar, Senin (28/2), akan ada serah terima jabatan kepala divre II Telkom," kata General Manager Corporate Communication Telkom Mundarwiyarso, kepada Investor Daily, Sabtu (26/2), saat dihubungi di
Bandung. Menurut Mundar, peluang Kiskenda ditunjuk menjadi dirut Telkomsel amat besar. "Telkom kan menguasai 65% saham Telkomsel," katanya.
Sementara itu, sumber Investor Daily mengatakan, setelah lepas dari kepala Divre II, Kiskenda akan diberi tugas menjadi dirut Telkomsel pada tanggal 1 Maret. "Dari sisi profesionalisme atau pemahaman terhadap landscape bisnis telekomunikasi, Pak Kiskenda cukup memenuhi syarat," kata sumber itu.
Ia menambahkan, Kiskenda harus mampu menghadapi tekanan-tekanan yang bakal muncul dari eksternal Telkomsel. "Misalnya saja tekanan dari regulator," kata dia.
Di tempat terpisah, Dirut Telkomsel Bajoe Narbito yang dihubungi Jumat (25/2) malam menegaskan, "Saya diminta komisaris utama Telkomsel untuk buat undangan pergantian jabatan pada 1 Maret 2005."
Bajoe yang semestinya lengser pada Desember 2004 itu, menyatakan bahwa dirinya belum tahu siapa penggantinya. "Soal pengganti saya siapa, tanya Pak Kristiono saja," tutur Bajoe yang sukses membawa Telkomsel menguasai pangsa pasar seluler hingga 51%. Setelah lengser dari Telkomsel,
Bajoe akan kembali ke Telkom, perusahaan tempat asalnya.
Sementara itu, Dirut Telkom Kristiono menegaskan, pergantian dirut Telkomsel masih dalam proses. "Siapa orangnya, tunggu saja kalau sudah waktunya," tutur Kristiono kepada Investor Daily, Sabtu (26/2). Ia menuturkan, proses pergantian dirut Telkomsel diharapkan rampung 1 Maret.
Sumber Investor Daily di Telkom menjelaskan, saat ini surat keputusan untuk mengangkat Kiskenda telah dipersiapkan. "Tinggal menunggu persetujuan Singtel, dan tampaknya akan berlangsung pada 1 Maret," katanya.
Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, Selasa (22/2), Kristiono mengatakan bahwa pengganti dirut Telkomsel akan berasal dari orang Telkom. Tidak hanya Kiskenda yang muncul sebagai kandidat dirut Telkomsel. Ada dua kandidat lainnya, yakni Kepala Divre I Telkom I Nyoman Wiranate dan Kepala Divre VII Telkom Syafrudin Syakuni.
Pergantian dirut Telkomsel tidak melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan pola bergilir (circular resolution) yang telah disepakati pemegang saham.
Menurut Kristiono, keputusan penggantian dirut melalui circular resolution dilakukan dengan pertimbangan kepraktisan. Selain itu, dari aspek legal juga memang dimungkinkan. Cara yang sama bahkan telah digunakan ketika terjadi penggantian direktur pemasaran Telkomsel yang berasal dari Singtel pada Januari 2005.
Pergantian dirut Telkomsel harus segera dilaksanakan, mengingat Bajoe Narbito telah memasuki masa pensiun dan sudah mengalami masa perpanjangan dua kali. Bajoe memasuki masa pensiun pada pertengahan 2004. Kemudian, direksi Telkom memperpanjang hingga akhir tahun 2004, dan diperpanjang lagi sampai akhir Februari 2005.
Telkomsel hingga kini telah memiliki sekitar 16,6 juta pelanggan. Sepanjang 2005, perseroan menargetkan pertambahan jumlah pelanggan hingga enam juta. (ed)

Telkom Bangun Serat Optik Kalimantan-Sulawesi

Jakarta - Direktur Bisnis Jaringan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Abdul Haris mengatakan, di Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya untuk pembangunan jaringan telekomunikasi trans Kalimantan dan Sulawesi, Telkom menggunakan kabel darat atau serat optik. Rencananya, peresmian pembangunan tersebut dilakukan 17 Februari mendatang.
“Dari Ujung Pandang sampai ke Palu, kemudian nanti disambungkan ke
Banjarmasin terus ke Surabaya,” tukas Abdul Haris, pekan lalu.
Haris belum menjelaskan secara detail proyek pembangunan serat optik tersebut. Namun, informasi yang diperoleh Investor Daily, setidaknya dana yang dikeluarkan Telkom mencapai Rp 222,6 miliar.
Ia menjelaskan, pembangunan sarana telekomunikasi di wilayah Kalimantan yang Telkom bangun adalah dari Pontianak dan sekitarnya. Di daerah Singkawang menggunakan radio. “Dari Pontianak ke Jakarta melalui Tanjungpandan. Dari sini akan dibangun jaringan ke Batam, dan Pontianak Jakarta memalui kabel laut,” katanya.
Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, jelas Haris, dari Palu lalu ke Menado sarana telekomunikasi menggunakan frekuensi radio. “Di stasiun operasi Medano (STM I) Telkom mempunyai kapasitas 4x 155 MB,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, untuk daerah Ambon dan Papua, tahun ini Telkom belum membangun jaringan telekomunikasi fiber optic. Namun, “Kami membangun transmisi melalui statelit. Dalam waktu dekat ini statelit ini akan kami luncurkan. Satelit yang akan kami luncurkan ini adalah Telkom Satelit II yang merupakan pengganti Satelit B4.”
Khusus untuk wilayah Sulawesi, sambung Haris, yang dapat Telkom bangun adalah TelkomFlexi berikut transmisinya. Untuk KTI, daerah-daerah yang sudah ada jaringan TelkomFlexsi adalah Makassar, Menado, Denpasar, Irian, dan mayoritas kota-kota di Kalimantan.
Sementara itu, untuk telepon kabel (fixed lines) itu masih menjadi kewajiban mitra kerjasama operasi (KSO) Bukaka Singtel. “Melalui KSO dengan para investornya mereka membangun jaringan untuk penetrasi di KTI,” jelas Haris.
Pembangunan sarana telekomunikasi di KTI, khususnya untuk wilayah Sulawesi masih di kelola sistem KSO dengan Singtel. Kontrak akan selesai pada 2010. (ed)

Kimia Farma Siap Merger dengan Indofarma

JAKARTA – PT Kimia Farma Tbk siap dimerger dengan PT Indofarma Tbk guna menciptakan nilai tambah dan memperluas pangsa pasar. Merger kedua perusahaan itu diharapkan dapat menyaingi pebisnis farmasi asing yang kini merajai pasar Indonesia.
Demikian rangkuman Investor Daily dari wawancara dengan Direktur Utama PT Indofarma Tbk Dani M Pratomo, Direktur Keuangan PT Kimia Farma Tbk Syamsul Arifin, Staf Ahli Kementerian Negara BUMN Sunarsip dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Ade Komaruddin, di Jakarta, Rabu (2/2).
Berdasarkan program revitalisasi BUMN 2005-2009, BUMN farmasi termasuk 54 BUMN yang akan di-roll up menjadi 21 BUMN baru hasil merger.
Menurut Syamsul Arifin, Kimia Farma sangat cocok jika dilebur dengan Indofarma. “Soal bentuknya bisa apa saja. Usulan kami, fasilitas manufaktur Kimia Farma dilebur dengan Indofarma sehingga Kimia Farma bisa fokus pada pemasaran, sedangkan Indofarma menjadi parent company,” kata dia.
Induk usaha, kata dia, bertugas memberikan arahan yang jelas dalam mencapai target-target bisnis. “Bukan berorientasi mengejar dividen dan mendulang pajak dari anak usaha semata,” tambah dia.
Selain kedua BUMN di atas, menurut Syamsul, BUMN farmasi lainnya yang bisa digabungkan adalah PT Biofarma dan PT Phapros. “Masing-masing punya manufaktur dan distribusi. Kimia Farma kuat didistribusi,” katanya.
Sementara itu, Dani Pratomo mengatakan, rencana pemerintah menggabungkan BUMN farmasi sebaiknya merupakan opsi terakhir. Untuk menciptakan nilai tambah, menurut dia, BUMN farmasi sebaiknya dibentuk holding, sebab biaya pembentukan holding lebih murah, tanpa mengubah nama perusahaan. Hal itu juga bermanfaat untuk menghindari rasionalisasi karyawan.
“Kalau merger harus mengikuti ketentuan pasar modal sehingga ongkosnya mahal dan butuh waktu lama. Selain itu, dipastikan selalu ada rasionalisasi karyawan,” tegasnya.
Menurut dia, masing-masing BUMN farmasi memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya, Indofarma unggul di bidang instalasi fabrikasi, riset dan temuan obat baru dan mengambil segmen produksi di bidang obat generic. Sedangkan Kimia Farma memiliki keunggulan di jalur distribusi, apotik dan ritel. Phapros unggul dalam memproduksi obat-obat ethical branded dengan value added tinggi. “Dengan pembentukan holding, akan terjadi optimalisasi pemanfaatan keunggulan masing-masing secara sinergi,” tambah dia.
Jika dilakukan spot analysis, kata dia, Indofarma sendiri mempunyai peluang untuk berkembang karena kapasitas produksinya cukup besar dan industrinya berteknologi tinggi. “Kapasitas produksi belum seluruhnya dipakai,” kata dia.
Saat ini, bisnis Indofarma bertumpu pada produksi obat generik. Meskipun penjualannya sangat besar, namun struktur utang perseroan akhirnya menggerogoti profit. Posisi utang pokok Indofarma akhir 2004 (belum diaudit), sekitar rp 25 – Rp 50 miliar. Pada 2003, perseroan membayar beban bunga Rp 40 miliar dan pada tahun 2004 sebesar Rp 18 miliar. “Bagi Indofarma, pembentukan holding akan mempercepat penyelesaian utang (restrukturisasi),” jelasnya.


Potensi Besar
Menurut Dani Pratomo, potensi BUMN farmasi cukup besar dalam memenangkan persaingan di bisnis farmasi nasional. “Tapi, jangan lupa dengan tugas menjamin kebutuhan publik,” tambah dia.
Tahun 2004, Indofarma yang memiliki omzet sekitar Rp 700 miliar diperkirakan membukukan keuntungan sekitar Rp 10 miliar. Sedangkan Kimia Farma, dengan omzet sekitar Rp 1,2 triliun diperkirakan meraih laba bersih sekitar Rp 76 miliar.
Staf ahli menneg BUMN mengatakan, kebijakan konsolidasi atau merger menjadi struktur korporasi merupakan langkah yang tepat terhadap BUMN yang memiliki usaha sejenis. “Ini dalam upaya value creation (penciptaan nilai,” kata Sunarsip.
Sementara itu, Ade Komaruddin menekankan, agar penggabungan usaha BUMN jangan sembarangan. “Jangan yang sakit digabung dengan yang sehat. Biasanya, yang sakit akan mempengaruhi yang sehat sehingga perusahaan hasil merger malah menjadi sakit,” katanya. (ed/kzy)