Telkom Akan Lepas Dua Anak Usaha

Jakarta- Manajemen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyatakan, segera melepas kepemilikan saham di dua anak usaha.
Rencana itu bagian dari upaya Telkom meningkatkan kapitalisasi pasar menjadi US$30 miliar pada 2010.
“Penataan anak perusahaan terus dilakukan, yang prospektif di-support lebih sedangkan yang tidak, dipertimbangkan untuk dilepas. Sekarang dibuat mapping. Satu atau dua perusahaan akan dilepas,” jelas Wakil Direktur Utama Telkom Garuda Sugardo, kepada Investor Daily, Minggu (18/9).
Meski belum bersedia menyebutkan kepemilikan mana yang akan dijual, menurut Garuda, saham yang dijual adalah di anak usaha yang dari segi profit nilainya rendah.
Ia menjelaskan, upaya lain untuk mencapai target kapitalisasi pasar US$ 30 miliar adalah dengan terus membenahi organisasi perusahaan, percepatan pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan meningkatkan sinergi dengan anak perusahaan. “Karena target 3010 merupakan kegiatan Telkom Grup. Di antaranya berupa penghematan, joint promotion dan pembahasan yang mengarah pada penggunaan IT yang online,” kata Garuda.
Saat ini Telkom memiliki 16 anak usaha, dengan kepemilikan beragam dari 20-50% hingga di atas 50%.

Konsentrasi Domestik
Garuda menurutkan,saat ini pihaknya konsentrasi penuh pada bisnis di Tanah Air. Kerjasama ke luar negeri lebih bersifat transfer knowledge dan R&D.
“Saat kita (Indonesia, red) diserbu operator asing, kenapa Telkom harus konsentrasi keluar negeri. Telkom lebih konsentrasi ke dalam negeri, sehingga betul kokoh sebelum keluar,” jelas dia.
Garuda yakin pasar bisnis telekomunikasi domestik pertumbuhannya masih cukup tinggi. “Memang ada keinginan pemerintah agar Telkom tidak hanya menjadi jago kandang, tapi kita harus berpikir jernih,” tukas Garuda.
Ia menyebutkan, kiprah Telkom menggandeng mitra asing seperti kerjasama dengan Gambia Telekom adalah lebih kerjasama negara Selatan-Selatan. “Sekaligus cari pengalaman di luar. Transfer knowledge dan R&D, ini bisa dilakukan Telkom karena sudah mengoperasikan beragam teknologi,” ujar dia.
Garuda juga menegaskan, hingga kini Telkom belum memiliki rencana akuisisi dan ekspansi investasi ke luar negeri. “Telkom harus memperkokoh customer base-nya di dalam negeri kalau tidak diserobot asing,” tambah Garuda.
Hingga akhir triwulan kedua 2005, Telkom Grup masih mendominasi industri telekomunikasi domestik. Untuk bisnis telepon (fixed telephone) Telkom menguasai pangsa pasar 93% dengan revenue share Rp16 triliun. Kemudian di bisnis seluler – melalui anak usaha PT Telkomsel, menguasai pangsa pasar sebesar 54% dengan revenue share Rp 14,7 triliun. Sedangkan di bisnis multimedia, Telkom menguasai 55% dengan pendapatan Rp 3 triliun.
Potensi pasar domestik juga cukup tinggi. Untuk bisnis seluler hingga 2010 diperkirakan akan terus berkembang menjadi 90 juta pengguna dibandingkan 40 juta pada saat ini. Untuk fixed phone akan menjadi 18 juta dari sekitar sembilan juta pada saat ini, sedangkan pengguna internet dan broadband menjadi 57 juta dan 1,5 juta.

Perkiraan Moodys
Sementara itu, Moody’s Investor Services memperkirakan operator seluler Indonesia terus akan memperbaiki kredit fundamentalnya. Termasuk di antaranya dalam kinerja operasional dan finansial.
Pasar seluler dinilai masih tetap tumbuh. Posisi pasar yang solid, skala jaringan dan basis pelanggan saat ini dinilai semakin memperkuat kecenderungan tersebut.
Hal itu diungkapkan Anna Ho, analis dari kantor Moody's Hong Kong dalam laporannya tentang sektor telekomunikasi di Indonesia.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa faktor yang memengaruhi peringkat kredit, termasuk di antaranya, adanya prospek pertumbuhan baik itu sektor seluler maupun telepon tetap, kehadiran dari investor asing yang kuat, rencana capex dari operator, kondisi kompetisi dan perkembangan kebijakan regulator. Moody’s mengekspektasikan momentum pertumbuhan di pasar seluler akan berlangsung dalam dua tahun ke depan, dipicu oleh rendahnya tingkat penetrasi (saat ini 14%), lebih tingginya tingkat keterjangkauan sejalan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, harga yang lebih baik atau penawaran produk, dan ekspansi dari jaringan coverage. Namun, pertumbuhan dari telepon tetap diperkirakan masih lambat akibat hambatan geografi, serta kendala signifikan yang membantu kelangsungan Telkom sebagai incumbent. (tri/ed)

Pemerintah Diminta Dorong Kehadiran Investor Asing

Jakarta –Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan, penetrasi industri seluler di Tanah Air masih rendah dibandingkan Vietnam dan Singapura.
“Hal inilah yang perlu diperhatikan pemerintah untuk lebih kreatif dalam mendatangkan investor asing," kata dia, pada sebuah diskusi, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Heru, penetrasi di Vietnam telah mencapai 15% dan Singapura 58%. Sedangkan di Indonesia, pengguna telepon tetap (fixed line) masih sekitar 4% dan seluler 13% dari 230 juta penduduk.
Meski demikian, pertumbuhan industri seluler di Indonesia cukup pesat. Jika pada 2001 baru 6,7 juta pelanggan, pada 2004 jumlah pelanggan seluler melonjak menjadi 40 juta pelanggan.
Heru menuturkan, pemerintah harus mendorong agar investasi yang masuk dapat dikembangkan dan dapat mengembangkan industri turunannya. Misalnya, membuka pabrik handshet di Indonesia.
Bagi anggota Komisi V DPR Darul Siska, bisnis seluler di Indonesia merupakan bisnis yang cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya setuju jika pemerintah terus berupaya mendorong investor asing masuk ke Indonesia utamanya melalui pasar modal. "Jika pemerintah tidak mendorong adanya investor asing masuk, kita akan terus tertinggal dalam pembangunan industri telekomunikasi," kata Darul Siska, belum lama ini.
Ia menegaskan prospek telekomunikasi masih cukup luas, karenanya DPR secara tidak langsung mendorong agar pemerintah mengundang investor asing untuk masuk ke pasar dalam negeri melalui penciptaan perundang-undangan yang kondisif dengan penyempurnaan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef Aviliani mengatakan, peluang pasar di sektor telekomunikasi di Indonesia cukup besar, karena itu wajar jika sudah ada beberapa industri telekomunikasi termasuk seluler, masuk bursa saham.
"Ini menjadi penting untuk menarik para investor lain juga mengikuti langkah Exelcomindo yang akan melakukan publik offering," katanya.
Ia menyebutkan, melihat pengalaman PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Indosat Tbk, kesuksesan perusahaan telekomunikasi masuk bursa karena memang perusahaannya sukses, dan harganya tidak terlalu mahal. Meskipun di dalam BUMN itu sendiri terkandung nilai-nilai tersebunyi yang tidak bisa di nilai dengan uang (hidden value).
“Dengan kondisi pasar dan moneter yang masih lemah, publi telah mengetahui bahwa pemain baru yang akan go public di sektor telekomunikasi merupakan mekanisme investor asing yang memang sudah mau masuk,” ucapnya.Saat ini beberapa investor asing yang memiliki saham di perusahaan telekomunikasi, khususnya seluler adalah; ST Telemedia Singapura yang memiliki 42% saham Indosat, Singtel menguasai 35% PT Telkomsel, Telekom Malaysia menguasai 27,3% saham PT Excelcomindo Pratama, Hutchison menguasai 60% saham Cyber Access Communication dan Maxis menguasai 51% saham Natrindo. (ed)

Pemerintah Diminta Cabut Kepmen Soal SLJJ

Jakarta- BUMN Watch mendesak pemerintah untuk mencabut beberapa keputusan menteri terkait bisnis sambungan langsung jarak jauh (SLJJ).
“”Sebab jika keputusan menteri dan peraturan menteri itu (Kepmen 28,29,30 dan 33 tahun 2004,red), diberlakukan maka Telkom akan lepas dan hancur seperti tragedi lepasnya Indosat ke tangan asing,” ungkap Naldy Nazar Harun, ketua umum BUMN Watch di Jakarta, Senin (5/9).
Menurut Naldy, peraturan tersebut akan meruntuhkan bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). “Peraturan tersebut memberi kesempatan kepada Indosat yang dimiliki Singapura untuk bisnis SLJJ tanpa membangun dan merawat jaringan telekomunikasi di Tanah Air,” kata dia.
Ia menuturkan, sistem call by call dalam penggunaan SLJJ mirip dengan kasus American Telephone & Telegraph (ATT). “Hanya dalam hitungan bulan perusahaan telekomunikasi kebanggaanAmerika itu hancur setelah menerapkan sistem call by call,” ujar Naldy.
Sebelumnya, pada akhir Maret 2005, Serikat Karyawan Telkom mengajukan permohonan pengujian material (judicial review) beberapa peraturan menteri ke Mahkamah Agung RI. Peraturan tersebut terdiri atas, pertama, keputusan menteri (KM) 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 4 tahun 2001 tentang Penetapan RencanaDasar Teknis Nasional 2000. Kedua, KM 29 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Dan, ketiga KM 30tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Per 1 April 2005, pemerintah membuka kode akses SLJJ 011 untuk PT Indosat Tbk dan 017 untuk Telkom. Sedangkan kode akses SLJJ “0” untuk Telkom masih dapat dipergunakan di seluruh kode area sebagaimana berlaku saat ini. “Penggunaan prefiks (“0”) ini bertujuan untuk mengurangi kegagalan panggil (reject call), dan sekaligus memacu semua operator untuk membangun customer based-nya sendiri,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan A Djalil. (Investor Daily, 2/4).
Sesuai dengan Pengumuman Menkominfo No 92/M.Kominfo 2005 tanggal 1 April 2005, pada tahap awal, pemerintah menetapkan pembukaan kode akses SLJJ 011 untuk Indosat di wilayah-wilayah dengan kode area 021 (Jakarta),031 (Surabaya),0361(Denpasar),0778(Batam), dan 061 (Medan). Sebab, di area tersebut secara teknis Indosat dinilai sudah siap untuk berinterkoneksi. Pembukaan kode akses SLJJ 011 ini, akan dilanjutkan dengan kode area lainnya, bila secara teknis juga sudah memungkinkan dan siap untuk berinterkoneksi. Sementara itu, Dirjen Postel Djamhari Sirat menuturkan, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)/Ditjen Postel, Telkom, Indosat dan diperkuat pula, dengan ahli yang expert (kompeten) dan appraiser independen untuk menentukan tahapan-tahapan penerapan kode akses 011 dan 017 tersebut. (ed)

Registrasi Pelanggan Seluler Prepaid Diminta Bertahap

Jakarta-PT Telkomsel akan mengkaji ulang pola yang cocok untuk mendata pelanggan seluler prabayar (prepaid) yang saat ini secara nasional mencapai 45 juta pelanggan.
Manajemen Telkomsel menilai sistem pendataan ulang tersebut memungkinkan apabila hanya sebatas registrasi. Namun, kalau menyangkut validasi pelanggan, dipastikan Telkomsel sebagai operator yang memiliki pelanggan paling besar, mengalami sejumlah kendala.
Menurut Suryo Hadiyanto, corporate communication Telkomsel, seyogyanya pendataan prepaid sebatas wilayah tertentu, misalnya khusus area Jakarta. Ia mengatakan, setelah dianggap berhasil dan melakukan evaluasi matang terhadap hal itu, barulah diterapkan secara nasional.
Saat ini, Telkomsel telah meregistrasi pengguna seluler prepaid seperti yang dilakukan dalam promosi Simpati zone. Telkomsel mengajak agar pelanggan mau meregistrasi. Tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak meregistrasi.
“Kita saat ini mendata ulang dengan melibatkan semua dealer. Secara teknis masih belum ditentukan solusi tepatnya, agar tidak memerlukan biaya yang mahal dan memungkinkan secara cepat dapat didata ulang," paparnya.
Terpisah, eksekutif komunikasi PT Excelcomindo Pratama (XL) Ventura Elisawati menegaskan, keharusan meregistrasi pengguna prepaid akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pelanggan XL. “Sedikit banyak pasti berpengaruh. Kemungkinan hanya beberapa bulan,” ujar Ventura.
Ia menegaskan, XL yang kini memiliki sekitar 4,5 juta pelanggan sedang menyusun antisipasi jika regulasi meregistrasi pelanggan prepaid diterapkan.
Saat ini, rata-rata pelanggan prepaid pada tiga operator seluler terbesar-- Telkomsel, XL dan Indosat, mencapai lebih 90% dari total pelanggan mereka. (har/ed)