Kode Akses SLJJ Tak Berubah

JAKARTA-Kode akses sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) tidak akan berubah. Sehingga, kode akses SLJJ 011 untuk Indosat dan 017 untuk Telkom tidak perlu diterapkan.
“Kalau sudah masuk meja PKS (perjanjian kerjasama, red), berarti itung-itungannya sudah win-win. Telkom win, Indosat win dan terutama masyarakat Indonesia,” kata Wakil Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Garuda Sugardo kepada wartawan, Rabu (21/9).
Garuda menjelaskan, keputusan tidak perlu adanya perubahan kode akses ini merupakan hasil kesepakatan bilateral dengan PT Indosat Tbk.
Interkoneksi SLJJ, lanjut Garuda, merupakan suatu alat telekomunikasi yang berlaku internasional dengan format, formula, dan struktur yang dapat disesuaikan dengan kondisi suatu negara, dan bisa dilakukan secara bilateral dan multilateral.
Tentang, masalah kode akses tersebut, Garuda mengaku penyelesaian kode akses dilakukan dengan mengacu kepada kepentingan nasional dan masyarakat. Perubahan kode akses yang dirasakan merepotkan dan membuat investasi yang tidak efisien dinilai tidak perlu dilakukan.
Sementara itu, Dirut Indosat Hasnul Suhaimi menegaskan, pihaknya menyepakati pengubahan jadwal penerapan kode akses SLJJ. “Kami pikir pada tahap awal operator mengembangkan jumlah pelanggannya, sehingga jumlah satuan sambungan teleponnya menjadi lebih besar,” ujar Hasnul, kepada Investor Daily, Kamis.
Selanjutnya, jelas dia, pelanggan Star One hanya dikenai biaya interkoneksi biasa.
Garuda menyebutkan, perubahan kode akses dipastikan akan merepotkan banyak pihak. Misal, karena adanya perubahan ini membuat masyarakat perlu mengumumkan lagi nomor telepon yang kode aksesnya telah berubah. Selain itu, masyarakat pemakai juga akan dibikin repot bila muncul pemain baru yang memiliki kode akses yang baru pula. Dari sisi investasi perubahan kode akses dinilai juga tidak menguntungkan, karena perubahan ini menuntut adanya investasi baru untuk biaya perubahan infrastruktur.

Tak Langgar KM
Sementara itu, perubahan kode akses sebenarnya sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 06/P/M. Kominfo/5/2005 pada tanggal 17 Mei 2005. Terkait hal ini, Garuda mengatakan kesepakatan dengan Indosat dinilai tidak melanggar peraturan tersebut. “Ini penyelesaian bilateral. Penyelesaian bilateral, tidak melanggar KM sama sekali. Mudah-mudahan, kesepakatan seluruh penyelenggara telekomunikasi hari ini dan yang akan datang tidak perlu ada perubahan,” kata Garuda.
Sebelumnya, kebijakan pemerintah terkait perubahan kode akses ini sempat mengundang protes dari PT Serikat Karyawan (Sekar) Telkom. Sekar Telkom mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan Badan Regulasi telekomunikai Indonesia (BRTI) terkait rencana pemberlakukan kode akses SLJJ. Kebijakan itu dinilai berisiko terlalu besar bagi perseroan, pelanggan bahkan negara.
Kebijakan perubahan kode akses dikhawatirkan justeru menghambat upaya peningkatan penetrasi telepon. Pasalnya, kebijakan tidak berpotensi memunculkan pelanggan baru, sebaliknya oprator baru hanya akan memanfaatkan customer base yang telah dimiliki operator lain.
Sementara itu, menanggapi ketidakpuasan Sekar Telkom tersebut, Menteri Telekomunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil memang telah menyerahkan penyelesaian kode akses ini kepada PT Telkom dan PT Indosat untuk melakukan kesepakatan B to B (business to business).Sofyan menjelaskan, kesepakatan yang dicapai melalui pembicaraan bisnis antara kedua belah dinilai lebih bisa diterima. Sofyan mengakui, hingga saat ini masih bermunculan nada ketidakpuasan terhadap ketetapan pemerintah dalam penyelesaian masalah kode akses SLJJ tersebut. “SK (surat ketetapan) dibuat pemerintah bagi Sekar (Serikat Karyawan Telkom) dinilai tidak fair, sehingga, pembicaraan B to B jauh lebih diterima,” kata Sofyan. (tri/ed)

Penggunaan Ponsel Menjurus ke Konsumerisme?

Tren Pertumbuhan Seluler 2007 (Bagian 2- Habis)

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pengguna seluler di Tanah Air, kita dihadapkan pada kondisi mengenaskan dalam pemanfaatan seluler. Penggunaan seluler yang tidak lagi mengenal profesi, jenis kelamin, maupun batas usia, disebut-sebut mulai tak terkendali. Penggunaan telepon seluler (ponsel) yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup (life style) seseorang, semakin menjurus ke arah yang kurang produktif.
Asmiati Rasyid, dosen dari sekolah tinggi di Bandung terheran-heran dengan perilaku pembantunya di rumah yang kini lebih suka menghabiskan gajinya untuk membeli pulsa. Padahal sebelumnya, si pembantu ini rajin mengirimkan gajinya ke kampung halaman untuk membeli kambing untuk dipelihara orangtuanya.
Belum lagi, anak-anak sekolah juga tidak asing lagi dengan penggunaan ponsel. Anak-anak sekolah yang di antaranya masih duduk di tingkat sekolah dasar kini terlihat tidak lagi canggung meminta jatah uang untuk membeli pulsa.
Secretary General Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhamad Jumadi Idris mengaku miris dengan penggunaan ponsel yang tidak terkendali untuk kebutuhan yang kurang produktif. Dia juga melihat gejala konsumerisme melalui ponsel banyak ditemui di daerah perkotaan.
Penggunaan seluler di kalangan anak-anak, misalnya, bahkan telah memaksa dia untuk lebih jeli memilih sekolah yang tepat untuk anaknya. “Saya memilih sekolah yang membuat aturan, anak-anak hingga kelas V atau VI baru boleh membawa handpone,” ungkap Jumadi.
Tidak terbatas karena alasan konsumerisme, penggunaan seluler di kalangan anak sekolah dinilai kontraproduktif. “Bisa jadi, handpone malah digunakan untuk main game, dan ini mengganggu kegiatan belajar mereka,” tambah Jumadi.

Tak Perlu Khawatir
Di sisi lain, pengamat telematika Roy Suryo melihat pemborosan akibat belanja pulsa tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, pemborosan belanja telekomunikasi hanya merupakan pergeseran jenis konsumsi.
“Ini pergeseran saja, misalnya, kalau dulu anak-anak kecil suka jajan, kini mereka lebih memilih menggunakan handpone,” kata Roy.
Namun demikian, baik Jumadi maupun Roy Suryo menyakini peranan alat telekomunikasi masih positif terhadap perkembangan ekonomi.
“Adanya fasilitas telekomunikasi otomatis menghidupkan perekonomian suatu daerah. Aktivitas bisnis di suatu daerah akan meningkat seiring kehadiran layanan telepon. Itu tidak diragukan lagi,” papar Roy.
Roy juga menyakini perhitungan International Telecommunication Union (ITU) bahwa pertumbuhan densitas (perbandingan jumlah SST untuk 100 penduduk) telepon tetap sebesar 1% akan menyebabkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara setempat sebesar 3%, juga berlaku untuk seluler.
Terkait peran positif seluler ini, Jumadi menggambarkan pentingnya alat telekomunikasi bagi seseorang ketika dia bekerja jauh terpisah dari keluarganya. Dan yang tak kalah pentingnya, sarana komunikasi tersebut dinilai juga sangat mendukung kegiatan bisnis pemiliknya.
“Handphone di tangan seorang tukang ojek bisa berguna, karena dengan handpone tersebut dia bisa menerima order dari pelanggannya,” kata Jumadi.
Namun demikian, Direktorat Jenderl Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) Depkominfo tetap akan mencari data yang akurat terkait masalah ini. Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S Dewa Broto mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan riset khusus untuk meneliti penggunaan layanan telekomunikasi terhadap kontribusi ekonomi.
“Kami usulkan riset tersebut dilakukan pada 2008. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengingatkan masyarakat, bila memang terjadi pemborosan dalam penggunaan layanan telekomunikasi,” kata Gatot.

ARPU Menurun
Di sisi lain, para operator seluler memperkirakan pada 2007, angka penggunaan rata-rata per pelanggan (ARPU) seluler per tahun akan turun dibandingkan 2006.
Dirut Telkomsel Kiskenda Suriahardja menegaskan, pihaknya masih mampu mempertahankan nilai ARPU sebesar Rp 86 ribu. “Tahun ini, diperkirakan akan menurun 8%,” ujarnya.
Kaizad Harjee, deputy president director PT Indosat Tbk bahkan memperkirakan, ARPU Indosat bakal turun 5 hingga 10%. “ARPU kami di kisaran Rp 60 ribu,” katanya.
ARPU operator seluler nomor tiga terbear, PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) juga diperkirakan turun. Persentase penurunannya nyaris sama dengan Indosat, yakni di kisaran 5-10%. Hanya saja, besaran ARPU XL pada 2007, ditaksir sekitar Rp 55 ribu, padahal pada 2006, masih berkisar Rp 60 ribu. (trimurti/edo rusyanto)

Sulitnya Memastikan Pelanggan Riil Seluler

Tren Pertumbuhan Seluler 2007: (Bagian 1 dari 2 tulisan)


TORA Sudiro diapit dua wanita cantik berkulit kuning langsat. Sekelebat sudut mata Tora mengerling. Penuh makna. Dua wanita cantik berbalut busana pekat menatap penuh gelora.

Adegan tersebut bukan cuplikan film layar lebar atau sinetron Dunia Tanpa Koma dimana Tora berperan sebagai pemimpin redaksi (pemred) sebuah majalah. Itu adalah penggalan iklan program perusahaan seluler yang menawarkan layanan menelepon tarif murah dengan bonus pulsa. Siang maupun malam.
Kini telah menjadi tren, para operator seluler menawarkan pulsa telepon seluler dengan tarif murah pada jam-jam tidak sibuk atau istilah para operator seluler, off peak. Menelepon mulai pukul 22.00 hingga pagi hari, pukul 06.00, dibanderol dengan tarif separuh harga dibandingkan jam-jam sibuk (peak hours).
Bagi operator, jurus pemasaran seperti itu tidak merugikan. Pasalnya, jika konsumen menelepon pada larut malam hingga dini hari, selain meningkatkan pendapatan, juga itung-itung mengaktifkan jaringan yang idle. Namun, perilaku pengguna seluler di Tanah Air, mayoritas tidak menelepon pada jam-jam tersebut. Para operator menyebutkan, mayoritas pelanggan menelepon pada jam-jam sibuk berkisar mulai pukul 08.00 hingga 19.00. Selebihnya, frekuensi melorot.
Ragam merayu konsumen daftarnya masih berderet. Inti resepnya pada tarif murah dan embel-embel bonus. Tidak tanggung-tanggung, bonusnya bisa berupa sedan mewah keluaran terbaru.

Terus Tumbuh
Pasar seluler di Tanah Air seakan tak pernah sepi. Lima tahun terakhir tumbuhnya rata-rata bisa mencapai 67%. Tahun 2006, tumbuh dari 45 juta (2005) menjadi 60 juta. Dan, tahun ini Asosiasi Telepon seluler Indonesia (ATSI) memperkirakan bertumbuh menjadi 80 juta. Maklum teledensitas seluler masih di bawah 30% dari total 240 juta penduduk Indonesia.
Dua operator besar, yakni PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk, pada 2007, mematok target perolehan pelanggan masing-masing sekitar sembilan juta dan enam juta. "Tahun 2007, Telkomsel menginvestasikan capex sebesar US$ 1,5 miliar (sekitar Rp 14 triliun,red) untuk menambah sekitar 5.000 BTS baru untuk menyukseskan program melayani kecamatan di 100% kecamatan Kalimantan dan sekitar 60-70% di Sulawesi," ujar Dirut Telkomsel Kiskenda Suriahardja.
Sementara itu, Indosat menyiapkan dana sekitar US$ 1 miliar pada 2007. "Di antaranya untuk membangun 3.500 - 4.000 BTS di seluruh Indonesia," ujar Adita Irawati, division head Public Relations PT Indosat.
Sedangkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), menurut Vice President Public and Marketing Communication Telkom Muhammad Awaluddin, pada 2007 memproyeksikan tambahan pelanggan Flexi hingga dua juta. "Layanan Flexi yang di tahun 2006 berhasil meraih 4,1 juta Satuan Sambungan Flexi (SSF), diproyeksikan tumbuh + 47% menjadi 6,023 juta SSF pada akhir 2007 dengan proyeksi produksi pulsa 43,253 juta menit dan SMS (Short Massage Service) 1,122 juta SMS," kata Awaluddin.

Bersaing Ketat
Kini, tercatat sembilan operator telekomunikasi bersaing ketat memperebutkan pelanggan di Tanah Air. Mereka terdiri atas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8), PT Bakrie Telecom Tbk, PT Sampoerna (eks Mandara), PT Hutchison CP Telecomunications, dan PT Natrindo Telepon Seluler.
Belanja modal (capital expenditure/capex) yang disiapkan para operator besar pada 2007, diperkirakan mencapai US$ 4,5 miliar atau setara dengan Rp 45 triliun (kurs Rp 10.000/dolar AS). Uang sebanyak itu digunakan untuk memperluas infrastruktur dan strategi pemasaran.
Para operator getol membidik segmen menengah bawah. Kelompok ini lebih besar ketimbang segmen atas. Konsumen diberi kemudahan mengaktifkan seluler, bahkan cukup dengan uang Rp 15 ribu seseorang sudah bisa menelepon ke seantero Nusantara dan ditelepon dari segala penjuru dunia.
Meruyaknya seluler dalam sendi-sendi masyarakat merupakan konsekuensi dari agresivitas para operator telekomunikasi. Bayangkan, sejak diperkenalkan 12 tahun lalu, nomor yang kini beredar sudah lebih dari 60 juta. Dibandingkan dengan telepon kabel, angka itu fantastis. Maklum, telepon kabel yang sudah dikenal lebih dari 100 tahun di Indonesia, baru sembilan juta satuan sambungan.
Kemudahan seluler untuk dibawa-bawa oleh penggunanya menjadi daya tarik utama calon konsumen memilih layanan dengan teknologi global system for mobile telecommunication (GSM) itu. Fitur paling digemari adalah layanan pesan singkat (short message service/SMS). Bukan semata karena tarifnya lebih rendah dibandingkan berbicara, SMS juga lebih efektif karena menggunakan bahasa tulis.
SMS bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penggunanya. Di tengah masyarakat kita jumpai seorang pedagang yang menerima order melalui SMS. Sopir taksi dan tukang ojek memanfaatkannya untuk memperoleh penumpang. Ibu rumah tangga menggunakan SMS untuk pesan sayuran kepada mbok tukang sayur. Sang direktur dan manajer bisa memberi perintah kepada stafnya. Wartawan terbantu untuk memobilisasi ide dan mewawancari narasumbernya. Pokoknya, masih segudang manfaat positif dari SMS. Tergantung yang memegang kendali ponselnya.
Tapi tunggu dulu. Adakah faktor negatifnya? "Saya terpaksa memecat pembantu saya karena dia menghabiskan uang belanja untuk membeli pulsa," ujar Yoeniar, seorang manajer di Jakarta.
Kasus itu mungkin bukan satu-satunya. Coba tengok kasus yang menimpa Gandi, seorang eksekutif di Jakarta. "Tagihan telepon rumah saya mencapai Rp 6,5 juta dalam satu bulan. Setelah ditelusuri, pembantu saya menelepon ke seluler berjam-jam," ujar dia.

Pelanggan Riil
Sudah menjadi rahasia umum seseorang memiliki lebih dari satu nomor telepon seluler. Bahkan, orang yang sama memiliki tiga jenis nomor telepon yakni telepon tetap kabel (fixed line), telepon tetap nirkabel (fixed wireless access/FWA), dan seluler (GSM maupun CDMA). Sebenarnya ada satu jenis lagi yaitu telepon satelit. Namun karena jenis ini amat minim, kali ini diabaikan dahulu.
Menjawab berapa pelanggan riil merupakan sesuatu yang amat sulit di negeri ini. Data yang hampir pasti hanya pada pelanggan pascabayar. Ironisnya hampir 99% pengguna seluler maupun FWA adalah pelanggan prabayar. Kebijakan registrasi prabayar yang diterapkan pemerintah mulai akhir 2005 juga belum maksimal. Maksudnya, perilaku konsumen mendaftarkan identitas yang sesungguhnya masih diragukan. Maklum, fitur untuk registrasi bisa diisi sembarangan oleh konsumen.
Faktor lain untuk mendapat data riil berapa pengguna seluler juga dipengaruhi oleh tingkat kartu hangus (churn). "Karena faktor churn besar yakni sekitar 20% maka pengguna riil atau orang yang menggunakan kartunya sekitar 80% dari 60 juta pelanggan seluler yang kini ada," tutur pengamat telekomunikasi Roy Suryo, kepada Investor Daily, Kamis (18/1).
Pengamat lainnya, Heru Sutadi menegaskan, penetrasi seluler sesuai dengan nature-nya, adalah penetrasi yang semu. "Satu orang bisa memiliki lebih dari satu nomor, angka pengguna yang 60 juta itu bisa jadi memang pengguna nya tidak benar-benar 60 juta," tutur Heru.
Bahkan, menurut Lukman Adjam, sekjen Himpunan Pemerhati Praktisi Telematika Indonesia (HPPTI), pelanggan aktif layanan cellular service yang mencakup GSM, CDMA, dan FWA total sekitar 30 juta. "Kartu beredar mungkin sudah lebih dari 60 juta. Hal itu lebih karena aturan sistem distribusi yang dikemas bersama voucher isi ulang yang mewajibkan distributor mengambil nomor perdana," tuturnya. (edo rusyanto)

Telkom Akan Lepas Dua Anak Usaha

Jakarta- Manajemen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyatakan, segera melepas kepemilikan saham di dua anak usaha.
Rencana itu bagian dari upaya Telkom meningkatkan kapitalisasi pasar menjadi US$30 miliar pada 2010.
“Penataan anak perusahaan terus dilakukan, yang prospektif di-support lebih sedangkan yang tidak, dipertimbangkan untuk dilepas. Sekarang dibuat mapping. Satu atau dua perusahaan akan dilepas,” jelas Wakil Direktur Utama Telkom Garuda Sugardo, kepada Investor Daily, Minggu (18/9).
Meski belum bersedia menyebutkan kepemilikan mana yang akan dijual, menurut Garuda, saham yang dijual adalah di anak usaha yang dari segi profit nilainya rendah.
Ia menjelaskan, upaya lain untuk mencapai target kapitalisasi pasar US$ 30 miliar adalah dengan terus membenahi organisasi perusahaan, percepatan pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan meningkatkan sinergi dengan anak perusahaan. “Karena target 3010 merupakan kegiatan Telkom Grup. Di antaranya berupa penghematan, joint promotion dan pembahasan yang mengarah pada penggunaan IT yang online,” kata Garuda.
Saat ini Telkom memiliki 16 anak usaha, dengan kepemilikan beragam dari 20-50% hingga di atas 50%.

Konsentrasi Domestik
Garuda menurutkan,saat ini pihaknya konsentrasi penuh pada bisnis di Tanah Air. Kerjasama ke luar negeri lebih bersifat transfer knowledge dan R&D.
“Saat kita (Indonesia, red) diserbu operator asing, kenapa Telkom harus konsentrasi keluar negeri. Telkom lebih konsentrasi ke dalam negeri, sehingga betul kokoh sebelum keluar,” jelas dia.
Garuda yakin pasar bisnis telekomunikasi domestik pertumbuhannya masih cukup tinggi. “Memang ada keinginan pemerintah agar Telkom tidak hanya menjadi jago kandang, tapi kita harus berpikir jernih,” tukas Garuda.
Ia menyebutkan, kiprah Telkom menggandeng mitra asing seperti kerjasama dengan Gambia Telekom adalah lebih kerjasama negara Selatan-Selatan. “Sekaligus cari pengalaman di luar. Transfer knowledge dan R&D, ini bisa dilakukan Telkom karena sudah mengoperasikan beragam teknologi,” ujar dia.
Garuda juga menegaskan, hingga kini Telkom belum memiliki rencana akuisisi dan ekspansi investasi ke luar negeri. “Telkom harus memperkokoh customer base-nya di dalam negeri kalau tidak diserobot asing,” tambah Garuda.
Hingga akhir triwulan kedua 2005, Telkom Grup masih mendominasi industri telekomunikasi domestik. Untuk bisnis telepon (fixed telephone) Telkom menguasai pangsa pasar 93% dengan revenue share Rp16 triliun. Kemudian di bisnis seluler – melalui anak usaha PT Telkomsel, menguasai pangsa pasar sebesar 54% dengan revenue share Rp 14,7 triliun. Sedangkan di bisnis multimedia, Telkom menguasai 55% dengan pendapatan Rp 3 triliun.
Potensi pasar domestik juga cukup tinggi. Untuk bisnis seluler hingga 2010 diperkirakan akan terus berkembang menjadi 90 juta pengguna dibandingkan 40 juta pada saat ini. Untuk fixed phone akan menjadi 18 juta dari sekitar sembilan juta pada saat ini, sedangkan pengguna internet dan broadband menjadi 57 juta dan 1,5 juta.

Perkiraan Moodys
Sementara itu, Moody’s Investor Services memperkirakan operator seluler Indonesia terus akan memperbaiki kredit fundamentalnya. Termasuk di antaranya dalam kinerja operasional dan finansial.
Pasar seluler dinilai masih tetap tumbuh. Posisi pasar yang solid, skala jaringan dan basis pelanggan saat ini dinilai semakin memperkuat kecenderungan tersebut.
Hal itu diungkapkan Anna Ho, analis dari kantor Moody's Hong Kong dalam laporannya tentang sektor telekomunikasi di Indonesia.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa faktor yang memengaruhi peringkat kredit, termasuk di antaranya, adanya prospek pertumbuhan baik itu sektor seluler maupun telepon tetap, kehadiran dari investor asing yang kuat, rencana capex dari operator, kondisi kompetisi dan perkembangan kebijakan regulator. Moody’s mengekspektasikan momentum pertumbuhan di pasar seluler akan berlangsung dalam dua tahun ke depan, dipicu oleh rendahnya tingkat penetrasi (saat ini 14%), lebih tingginya tingkat keterjangkauan sejalan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, harga yang lebih baik atau penawaran produk, dan ekspansi dari jaringan coverage. Namun, pertumbuhan dari telepon tetap diperkirakan masih lambat akibat hambatan geografi, serta kendala signifikan yang membantu kelangsungan Telkom sebagai incumbent. (tri/ed)

Pemerintah Diminta Dorong Kehadiran Investor Asing

Jakarta –Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan, penetrasi industri seluler di Tanah Air masih rendah dibandingkan Vietnam dan Singapura.
“Hal inilah yang perlu diperhatikan pemerintah untuk lebih kreatif dalam mendatangkan investor asing," kata dia, pada sebuah diskusi, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Heru, penetrasi di Vietnam telah mencapai 15% dan Singapura 58%. Sedangkan di Indonesia, pengguna telepon tetap (fixed line) masih sekitar 4% dan seluler 13% dari 230 juta penduduk.
Meski demikian, pertumbuhan industri seluler di Indonesia cukup pesat. Jika pada 2001 baru 6,7 juta pelanggan, pada 2004 jumlah pelanggan seluler melonjak menjadi 40 juta pelanggan.
Heru menuturkan, pemerintah harus mendorong agar investasi yang masuk dapat dikembangkan dan dapat mengembangkan industri turunannya. Misalnya, membuka pabrik handshet di Indonesia.
Bagi anggota Komisi V DPR Darul Siska, bisnis seluler di Indonesia merupakan bisnis yang cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya setuju jika pemerintah terus berupaya mendorong investor asing masuk ke Indonesia utamanya melalui pasar modal. "Jika pemerintah tidak mendorong adanya investor asing masuk, kita akan terus tertinggal dalam pembangunan industri telekomunikasi," kata Darul Siska, belum lama ini.
Ia menegaskan prospek telekomunikasi masih cukup luas, karenanya DPR secara tidak langsung mendorong agar pemerintah mengundang investor asing untuk masuk ke pasar dalam negeri melalui penciptaan perundang-undangan yang kondisif dengan penyempurnaan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef Aviliani mengatakan, peluang pasar di sektor telekomunikasi di Indonesia cukup besar, karena itu wajar jika sudah ada beberapa industri telekomunikasi termasuk seluler, masuk bursa saham.
"Ini menjadi penting untuk menarik para investor lain juga mengikuti langkah Exelcomindo yang akan melakukan publik offering," katanya.
Ia menyebutkan, melihat pengalaman PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Indosat Tbk, kesuksesan perusahaan telekomunikasi masuk bursa karena memang perusahaannya sukses, dan harganya tidak terlalu mahal. Meskipun di dalam BUMN itu sendiri terkandung nilai-nilai tersebunyi yang tidak bisa di nilai dengan uang (hidden value).
“Dengan kondisi pasar dan moneter yang masih lemah, publi telah mengetahui bahwa pemain baru yang akan go public di sektor telekomunikasi merupakan mekanisme investor asing yang memang sudah mau masuk,” ucapnya.Saat ini beberapa investor asing yang memiliki saham di perusahaan telekomunikasi, khususnya seluler adalah; ST Telemedia Singapura yang memiliki 42% saham Indosat, Singtel menguasai 35% PT Telkomsel, Telekom Malaysia menguasai 27,3% saham PT Excelcomindo Pratama, Hutchison menguasai 60% saham Cyber Access Communication dan Maxis menguasai 51% saham Natrindo. (ed)

Pemerintah Diminta Cabut Kepmen Soal SLJJ

Jakarta- BUMN Watch mendesak pemerintah untuk mencabut beberapa keputusan menteri terkait bisnis sambungan langsung jarak jauh (SLJJ).
“”Sebab jika keputusan menteri dan peraturan menteri itu (Kepmen 28,29,30 dan 33 tahun 2004,red), diberlakukan maka Telkom akan lepas dan hancur seperti tragedi lepasnya Indosat ke tangan asing,” ungkap Naldy Nazar Harun, ketua umum BUMN Watch di Jakarta, Senin (5/9).
Menurut Naldy, peraturan tersebut akan meruntuhkan bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). “Peraturan tersebut memberi kesempatan kepada Indosat yang dimiliki Singapura untuk bisnis SLJJ tanpa membangun dan merawat jaringan telekomunikasi di Tanah Air,” kata dia.
Ia menuturkan, sistem call by call dalam penggunaan SLJJ mirip dengan kasus American Telephone & Telegraph (ATT). “Hanya dalam hitungan bulan perusahaan telekomunikasi kebanggaanAmerika itu hancur setelah menerapkan sistem call by call,” ujar Naldy.
Sebelumnya, pada akhir Maret 2005, Serikat Karyawan Telkom mengajukan permohonan pengujian material (judicial review) beberapa peraturan menteri ke Mahkamah Agung RI. Peraturan tersebut terdiri atas, pertama, keputusan menteri (KM) 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 4 tahun 2001 tentang Penetapan RencanaDasar Teknis Nasional 2000. Kedua, KM 29 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Dan, ketiga KM 30tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Per 1 April 2005, pemerintah membuka kode akses SLJJ 011 untuk PT Indosat Tbk dan 017 untuk Telkom. Sedangkan kode akses SLJJ “0” untuk Telkom masih dapat dipergunakan di seluruh kode area sebagaimana berlaku saat ini. “Penggunaan prefiks (“0”) ini bertujuan untuk mengurangi kegagalan panggil (reject call), dan sekaligus memacu semua operator untuk membangun customer based-nya sendiri,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan A Djalil. (Investor Daily, 2/4).
Sesuai dengan Pengumuman Menkominfo No 92/M.Kominfo 2005 tanggal 1 April 2005, pada tahap awal, pemerintah menetapkan pembukaan kode akses SLJJ 011 untuk Indosat di wilayah-wilayah dengan kode area 021 (Jakarta),031 (Surabaya),0361(Denpasar),0778(Batam), dan 061 (Medan). Sebab, di area tersebut secara teknis Indosat dinilai sudah siap untuk berinterkoneksi. Pembukaan kode akses SLJJ 011 ini, akan dilanjutkan dengan kode area lainnya, bila secara teknis juga sudah memungkinkan dan siap untuk berinterkoneksi. Sementara itu, Dirjen Postel Djamhari Sirat menuturkan, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)/Ditjen Postel, Telkom, Indosat dan diperkuat pula, dengan ahli yang expert (kompeten) dan appraiser independen untuk menentukan tahapan-tahapan penerapan kode akses 011 dan 017 tersebut. (ed)

Registrasi Pelanggan Seluler Prepaid Diminta Bertahap

Jakarta-PT Telkomsel akan mengkaji ulang pola yang cocok untuk mendata pelanggan seluler prabayar (prepaid) yang saat ini secara nasional mencapai 45 juta pelanggan.
Manajemen Telkomsel menilai sistem pendataan ulang tersebut memungkinkan apabila hanya sebatas registrasi. Namun, kalau menyangkut validasi pelanggan, dipastikan Telkomsel sebagai operator yang memiliki pelanggan paling besar, mengalami sejumlah kendala.
Menurut Suryo Hadiyanto, corporate communication Telkomsel, seyogyanya pendataan prepaid sebatas wilayah tertentu, misalnya khusus area Jakarta. Ia mengatakan, setelah dianggap berhasil dan melakukan evaluasi matang terhadap hal itu, barulah diterapkan secara nasional.
Saat ini, Telkomsel telah meregistrasi pengguna seluler prepaid seperti yang dilakukan dalam promosi Simpati zone. Telkomsel mengajak agar pelanggan mau meregistrasi. Tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak meregistrasi.
“Kita saat ini mendata ulang dengan melibatkan semua dealer. Secara teknis masih belum ditentukan solusi tepatnya, agar tidak memerlukan biaya yang mahal dan memungkinkan secara cepat dapat didata ulang," paparnya.
Terpisah, eksekutif komunikasi PT Excelcomindo Pratama (XL) Ventura Elisawati menegaskan, keharusan meregistrasi pengguna prepaid akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pelanggan XL. “Sedikit banyak pasti berpengaruh. Kemungkinan hanya beberapa bulan,” ujar Ventura.
Ia menegaskan, XL yang kini memiliki sekitar 4,5 juta pelanggan sedang menyusun antisipasi jika regulasi meregistrasi pelanggan prepaid diterapkan.
Saat ini, rata-rata pelanggan prepaid pada tiga operator seluler terbesar-- Telkomsel, XL dan Indosat, mencapai lebih 90% dari total pelanggan mereka. (har/ed)

Telkom Perbaiki Langganan Intagjastel

Semarang - PT Telkom Divisi Regional (Divre) IV Jawa Tengah/DIY memperbaiki tata cara berlangganan layanan informasi tagihan jasa telkomunikasi (Intagjastel), agar kalangan pelanggan telepon lebih nyaman menerima layanan tersebut.
"Setelah berjalan sekitar satu tahun di Divre IV Jateng/DIY, Intagjastel yang dikelola Telkom bekerjasama dengan mitra akhirnya tata cara berlanganannya diperbaiki," kata Kepala Divre IV Jateng/DY Tri Djatmiko di Semarang, Kamis(25/8).
Menurut Tri, perbaikan sistem dilakukan tanpa ada maksud tertentu, tetapi semata-mata sebagai upaya Telkom dalam meningkatkan layanan di berbagai bidang Intagjastel, karena jika dulu ada kesan setengah memaksa kepada pelanggan untuk berlangganan, kini kondisinya dibalik melalui pelanggan yang meminta layanan Intagjastel. Ia mengatakan, mekanisme perubahan dimulai dari penawaran kembali ke pelanggan dengan cara menyisipkan formulir permintaan berlangganan Intagjastel pada "Intagjastel Existing" yang selama ini dikirim ke pelanggan.
"Masa penawaran ke pelanggan selama dua bulan yang dilakukan pada periode pengiriman Intagjastel September 2005 dan Oktober 2005. Pengembalian formulir tidak dipungut biaya, mekanismenya dapat dikembalikan melalui Pos atau Plasa Telkom terdekat dengan batas waktu 31 Oktober 2005," katanya, seperti ditulis Antara.
Dengan demikian, jelas dia, hanya pelanggan yang mengembalikan formulir sampai 31 Oktober 2005 yang selanjutnya dinyatakan berlangganan Intagjastel, sedangkan pengirimannya dilanjutkan bulan berikutnya. Dia mengatakan, kalangan pelanggan telepon yang tidak mengembalikan formulir Intgjastel dinyatakan berhenti berlangganan, sehingga pengiriman Intagjastel sejak Desember 2005 akan dihentikan. Ia mengatakan, pelanggan Intagjastel di Jateng/DIY sampai Agustus 2005 sebanyak 282 ribu, sedangkan Flexy 1,1 juta pelanggan yang terdiri atas 720 ribu pelanggan kabel dan 380 pelanggan Flexy. "Mitra yang diajak berkerjasama dalam pelayanan Intagjastel selama ini adalah PT Datanet menguasai wilayah Yogyarakrta, Solo, Semarang, Salatiga, dan Ungaran, sedangkan PT Intercity Kerlipan (Pekalongan dan Purwokerto)," katanya. Menurut dia, Telkom selama ini hanya mematok tarif langganan Intagjastel sebesar Rp 1.500 per pelanggan, lebih murah dibandingkan operator lain yang mematok biaya sebanyak Rp 2.500 per pelanggan. (ed)

Mendongkrak Teledensitas Dengan Telkom Flexi

TELEDENSITAS telepon di Tanah Air masih rendah. Saat ini, dari 200-an juta jiwa penduduk, teledensitas masih di bawah 5%. Bahkan, masih ada sekitar 400 ribu lebih desa yang belum terjangkau fasilitas telekomunikasi (fastel).
Kemampuan pemerintah membangun fastel amat terbatas. Tidak heran jika pada 2003, pemerintah membuat program kewajiban pelaksanaan universal (universal service obligation /USO). Hasilnya, pada 2003, pemerintah membangun sebanyak 3.010 satuan sambungan telepon (SST) mencakup wilayah Sumatera (1.009 SST), Kalimantan (573 SST), Kawasan Timur Indonesia/KTI (1.388 SST), dan Jawa-Banten (40 SST). Sedangkan pada 2004, pemerintah hanya membangun 2.620 SST. Artinya, dalam dua tahun, pemerintah hanya membangun 5.630 SST.
Melihat masih rendahnya pembangunan tersebut, skema pembiayaan program USO pun diubah. Sejak tahun 2005, selain dari APBN yang jumlahnya relatif kecil yakni sekitar Rp 5 miliar – Rp 45 miliar, pemerintah meminta kontribusi dari para operator telepon. Besarannya, 0,75% dari pendapatan kotor. Jika program itu berjalan mulus, setidaknya pemerintah mengantungi sekitar Rp 400-an miliar. Suatu angka yang besar untuk program USO. Namun, menurut Ditjen Postel Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) Basuki Yusuf Iskandar, lima tahun ke depan pemerintah membutuhkan Rp 5,1 triliun untuk penetrasi telepon ke seluruh desa di Tanah Air hingga 2009.
Sementara itu, operator telepon PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Tbk dan PT Bakrie Telecom ‘diwajibkan’ membangun 18.823.556 SST hingga 2009. (lihat tabel)
Kewajiban operator membangun sambungan telepon tentu saja disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Selain, tentunya mempertimbangkan daya serap pasar terhadap produk mereka. Untuk apa membangun banyak sambungan, sementara respons konsumen nihil.
Di tengah itu semua, Telkom melenggang dengan gagasan brilian. Lahirlah telepon mobilitas terbatas (fixed wireless access/FWA) Telkom Flexi dengan teknologi code division multiple access (CDMA)2000 1X pada akhir 2002. Pelanggan mendapat pilihan menggunakan Flexi prabayar (Trendy) atau Flexi pascabayar (Classy). Manajemen mengklaim dengan penggunaan teknologi tersebut memungkinkan pengembangan jaringan telepon secara cepat dengan investasi lebih rendah dibandingkan jaringan telepon tetap (fixed wireline).
Hal itu terbukti dengan pesatnya pertumbuhan Telkom Flexi. Pada akhir 2003, Telkom berhasil menjual 467.933 satuan sambungan flexi (SSF). Padahal, pada sepanjang 2003, total penambahan telepon tetap Telkom sekitar 654 ribu SST. “Memang sebagian besar adalah kontribusi Telkom Flexi,” tutur Mundarwiyarso, head of corporate communication Telkom. Artinya, lebih dari separuh pertumbuhan telepon tetap Telkom berasal dari Telkom Flexi.
Pertumbuhan terus berlanjut di tahun 2004. Menurut data BUMN yang pertamakali masuk bursa pada 14 November 1995 itu, pada 2004, pertumbuhan pelanggan telepon tetap mencapai sekitar 1,5 juta SST. Pada 2004, pertumbuhan telepon tetap Telkom hanya 4,2% menjadi 8.559.350 SST. Sedangkan Telkom Flexi tumbuh 439,8% menjadi 1.429.368 SSF. Total sambungan berbayar Telkom mencapai 9.988.718 SST atau tumbuh 17,8% dibandingkan tahun 2003.
Pesatnya pertumbuhan Telkom Flexi dengan slogan bukan telepon biasa, sesungguhnya bisa mendorong penetrasi telepon lebih cepat. Dengan kata lain, peningkatan teledensitas telepon di Tanah Air dapat terbantu. Citra sebagai telepon bergerak dalam satu kode area tertentu, mendorong calon konsumen memilih Telkom Flexi ketimbang telepon seluler (GSM/global system for mobile communication). Terlebih, dari sisi pentarifan, citra yang muncul di kalangan masyarakat adalah lebih murah dibandingkan tarif GSM.
Tidak heran jika hingga pertengahan 2005, pelanggan Telkom Flexi sudah tembus ke angka tiga juta dan diperkirakan bakal tembus 4,5 juta pada akhir 2005. Suatu angka yang setimpal dibandingkan investasi yang telah dikeluarkan Telkom. BUMN itu diperkirakan telah mengeluarkan sekitar Rp 2,5 triliun untuk pengembangan Telkom Flexi.

Tantangan
Telkom Flexi tidak bermain sendiri di area bisnis FWA. Ada dua pemain lainnya, yakni Indosat dengan Star One dan Bakrie Telecom dengan Esia. Hingga kini, kedua pesaing itu masih belum mampu mengejar Telkom Flexi. Jika Esia mengaku mengantongi 250 ribu pelanggan, Star One justru terseok-seok dengan hanya mengantungi sekitar 70 ribu pelanggan.
Di tengah laju pertumbuhan yang signifikan, Telkom Flexi justru mendapat tantangan dari sisi regulasi. Pemerintah berniat memindahkan frekuensi Telkom Flexi dari 1.920-1.980 MHz. Sehingga, pelanggan yang berada di area Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, yang menggunakan handset (terminal) single frekuensi 1.900 MHz, harus mengganti terminalnya. Saat ini Telkom Flexi juga beroperasi di frekuensi 800 MHz.
Nasib serupa juga menimpa Star One, milik Indosat.
Jika pemindahan terwujud, Telkom akan menanggung biaya sekitar Rp 1,3 triliun yang terdiri atas biaya penggantian perangkat sekitar Rp 561,58 miliar, penggantian handset Flexi CDMA Rp 756,06 miliar, biaya optimasi (tuning) menara pemancar (base transceiver station/BTS) sebesar Rp 14,5 miliar.

Jalan Terus
Meski direpotkan dengan rencana pemindahan frekuensi – dengan alasan frekuensi 1.920-1.980 MHz untuk layanan seluler generasi ketiga (3G), menurut Wakil Direktur Utama Telkom Garuda Sugardo, pembangunan dan pengembangan Telkom Flexi tetap jalan terus.
Flexi ditargetkan memberi kontribusi pendapatan Rp 2,5 triliun pada 2005. Tahun ini, Telkom menyiapkan Rp 1,7 triliun untuk pengembangan Flexi. Sebagian besar dana diperuntukkan menambah 500 BTS. Sepanjang dua tahun terakhir, Telkom telah mengeluarkan dana lebih dari Rp 2 triliun untuk pengembangan Flexi.
Melihat pesatnya perkembangan Telkom Flexi, seyogyanya pemerintah cukup bijaksana dalam menelurkan kebijakan. Mengingat di satu sisi, penetrasi telepon di Tanah Air dapat terbantu. Sehingga masyarakat dapat mengakses fastel yang dibutuhkannya. (edo rusyanto)

Perlu Keseriusan dan Konsistensi Pemerintah

PEMBANGUNAN infrastruktur butuh dana besar. Sepanjang lima tahun (2005-2009) diperkirakan menghabiskan sekitar Rp 1.303 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sadar betul bahwa tanpa infrastruktur yang baik, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia sulit tercapai. Saat meresmikan tol Cikampek-Padalarang II beberapa waktu lalu, di Bandung, SBY menegaskan, guna mendukung pembangunan infrastruktur dirinya membuat peraturan presiden (perpres) No 36 tahun 2005 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Fasilitas Umum. Guna mendukung rencana pembangunan infrastruktur pemerintah bahkan menggelar Indonesia Infrastructure Summit (IIS) pada 17-18 Januari 2005 dan segera disusul IIS kedua pada November 2005. Semangat pembangunan memang harus terus menyala. Sehingga upaya memperbaiki kondisi infrastruktur seperti jalan, kereta api, pelabuhan, bandara, telekomunikasi dan listrik, dapat berjalan mulus.
Hingga 60 tahun Indonesia merdeka, kondisi infrastruktur tersebut bisa dibilang masih mengenaskan. Hingga kini, Indonesia baru memiliki jalan tol sepanjang 600 kilometer (km). Padahal, negara tetangga seperti Malaysia mampu membangun lebih dari 1.500 km. Apalagi negeri tirai bambo, Cina, mampu membangun puluhan ribu kilometer jalan tol. Demikian pula infrastruktur kelistrikan. Setiap hari kita mendengar kabar pemadaman bergilir di beberapa daerah di Tanah Air. Bahkan, belakangan ini pemadaman bergilir terjadi di Ibu Kota RI, DKI Jakarta. Memprihatinkan.
Sedangkan perkembangan infrastruktur telekomunikasi juga tidak kalah memprihatinkan. Operator telekomunikasi baru berhasil merealisasikan tingkat penetrasi telepon tetap di kisaran 4,5% dan seluler 14%. Pencapaian ini dinilai masih jauh dari mencukupi bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam kondisi penetrasi yang rendah ini, pemerintah berkomitmen setidaknya semua desa dapat terjangkau telepon. Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pada tahun 2009, seluruh perdesaan dapat terjangkau telepon bila tersedia dana sekitar Rp 5,1 triliun. Namun, sumber pendanaan yang ada, kini baru berasal dari dana program universal service obligation (USO), senilai Rp 2 triliun.
Pemerintah berupaya mencari sumber pendanaan lain untuk menutup selisih Rp 3 triliun. Tapi, bila upaya mencari dana untuk menutupi kekurangan ini gagal, pemerintah terpaksa akan memundurkan target hingga 2015.
Program USO telah dimulai sejak 2003 dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 45 miliar. Tahun 2003, total pembangunan sebanyak 3.010 satuan sambungan telepon (SST). Kemudian, tahun 2004, dengan dana Rp 45 miliar, pemerintah hanya merealisasikan pembangunan fastel USO sebanyak 2.620 SST.
Namun, pada tahun 2005 ini, pembangunan fastel USO tidak ada. Sebab dana APBN, yang hanya sebesar Rp 5 miliar, akan dialokasikan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan fastel. Sedangkan, dana kontribusi USO 0,75% dari pendapatan operator telekomunikasi, yang penarikannya direncanakan tahun ini, diperkirakan baru bisa digunakan pada 2006.
Di sisi lain, Suryadi Aziz, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengatakan, operator telekomunikasi sebenarnya telah berhasil mencapai target pembangunan telepon tetap sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam lisensi penyelenggaraan jaringan tetap dan jasa telepon dasar (modern licencing). Tercatat, PT Telkom Tbk telah membangun lebih dari 12 juta sambungan telepon yang meliputi jaringan telepon kabel dan tanpa kabel. Sedangkan, telepon seluler, PT Telkomsel telah memiliki 16 juta pelanggan pada akhir 2004.
Demikian juga dengan PT Indosat Tbk, dalam kurun waktu 2004-2008, berkomitmen membangun jaringan telepon tetap sebanyak 3.250.000 SST. Pada tahun 2004 ini, Indosat telah menyelesaikan pembangunan telepon fixed line sebanyak 566.912 SST atau membukukan kelebihan target sebesar 66.912 SST. Sedangkan, untuk seluler, per akhir 2004, perusahaan ini telah memiliki sekitar 9,7 juta pelanggan.
Sementara itu, PT Bakrie Telecom, salah satu perusahaan operator telepon tetap mengaku sudah membangun 300 ribu SST atau melebihi 25% dari komitmen dalam modern licensing pada tahun 2004. Selanjutnya, perseroan yang masih beroperasi di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini, menargetkan mampu membangun jaringan telepon sebanyak 500 ribu SST pada tahun 2005 ini.

Konsistensi Regulasi
Sebagai negara berkembang, kondisi infrastruktur Indonesia memang harus terus ditingkatkan. Pada IIS Januari 2005, pemerintah menawarkan 91 proyek infrastruktur senilai US$ 22,5 miliar. Proyek tersebut meliputi; proyek jalan tol (US$ 9,428 miliar), air minum (US$ 709 juta), kereta api, pelabuhan dan bandara (US$ 1,485 miliar), telekomunikasi (US$ 1,6 miliar), ketenagalistrikan (US$ 5,897 miliar) dan gas (US$ 2,888 miliar).
Seiring penawaran tersebut, pemerintah ‘berbenah’ guna menarik dana calon investor masuk ke proyek-proyek yang ditawarkan. Beberapa regulasi telah dikeluarkan rezim SBY. Di antaranya adalah Perpres No 36 tahun 2005 2005 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.
Selain menyusun peraturan, pemerintah juga harus konsisten menjalankannya. Sektor jalan tol mendapat pengalaman berharga baru-baru ini. Saat pemerintah berharap menarik investor asing untuk membiayai proyek-proyek jalan tol melalui tender investasi. Para investor asing yang tergabung dalam beberapa konsorsium justru hengkang, meski telah lolos tahap prakualifikasi. Menurut pengamat, kepergian calon investor tidak terlepas dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengimplementasikan UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang tersebut memberi kepastian akan kenaikan tarif jalan tol setiap dua tahun sekali. Namun, sejak kenaikan terakhir pada Juni 2003, pemerintah belum bersedia menaikkan tarif pada tahun ini. Memang, rencana sudah disusun untuk menaikkan sebesar 15%. Namun, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto masih ragu-ragu, setelah mendapat ‘tekanan’ dari berbagai kalangan.
“Kami menunggu hasil evaluasi Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT,red). Setelah itu surat keputusan menteri akan saya tandatangani,” ujar Djoko Kirmanto, baru-baru ini.Harapan seluruh rakyat adalah agar pembangunan berjalan lancar dan kesejahteraan dapat dinikmati segala lapisan warga Ibu Pertiwi. Dirgahayu Republik Indonesia. (edo rusyanto dan trimurti)

Telkom Takkan Kurangi Sahamnya di Telkomsel

JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tidak berniat mengurangi kepemilikan sahamnya di Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia. Telkom juga tidak akan mendesak Singtel untuk melepas kepemilikannya di Telkomsel.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Telkom Arwin Rasyid menjawab pertanyaan Investor Daily, dalam pertemuan antara direksi Telkom dan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Rabu (3/8).
Saat ini komposisi kepemilikan Telkomsel terdiri atas 35% (Singtel) dan 65% (Telkom).
Selain bermitra langsung, Telkom dan Singtel juga bermitra tidak langsung dalam proyek kerjasama operasi (KSO) Telkom Divre VII wilayah Indonesia Bagian Timur. Singtel menggandeng Bukaka dan memperoleh hak mengoperasikan Divre VII hingga 2010.
Komitmen untuk tidak melepas saham di Telkomsel, menurut Arwin, didasari pertimbangan bahwa prospek bisnis seluler sangat bagus. Telkomsel hingga semester pertama 2005 menguasai 54% pangsa pasar seluler di Tanah Air. Tahun ini, pasar seluler diperkirakan tumbuh menjadi 50 juta pengguna. Dan, ujar Arwin, akan melesat menjadi 90 juta pengguna pada 2010, dengan teledensitas 38%. Sedangkan pertumbuhan telepon tetap hingga 2010 baru mencapai 18 juta, dengan teledensitas7,7%. “Jadi, Telkom tidak akan mengurangi porsi sahamnya, dan kami juga tidak minta Singtel (Singapore Telecommunications, red) untuk melepasnya,” ungkap mantan Wakil Dirut BNI itu.
Pernyataan Arwin ini dikemukakan terkait dengan rencana pemerintah untuk meninjau ulang batasan kepemilikan asing di perusahaan telekomunikasi. Bahkan, Wapres Jusuf Kalla pekan lalu menyatakan niat pemerintah untuk membeli kembali saham PT Indosat Tbk yang berada di tangan publik maupun di Singapore Technologies Telemedia. Di PT Indosat Tbk, pemerintah memiliki saham 14,69%.
Arwin menegaskan, Telkom tetap membutuhkan kehadiran Singtel. Telkom masih memerlukan injeksi modal dan transfer teknologi dari perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Asean itu. Pada 2004, Singtel memiliki pendapatan sebesar US$ 7,5 miliar dengan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) US$ 3,7 miliar.
Tentang kondisi keuangan Telkom, Arwin menyebut bahwa perseroan memiliki EBITDA sebesar Rp 22 triliun, dengan utang sekitar Rp 17,9 triliun. “Umumnya, perusahaan berhak mendapat plafon kredit tiga kali dari EBITDA. Jadi, Telkom sebenarnya berhak memperoleh kredit Rp 60 triliun lebih,” ujar Arwin.
Hingga 30 Juni 2005, Telkomsel masih mendominasi kontribusi bagi pendapatan Telkom yang mencapai 33,1%, disusul pendapatan telepon tetap (fixed phone) dengan porsi 27,86%, pendapatan interkoneksi 18,06%, dan jasa jaringan 13,9%. Pendapatan dari jasa seluler tercatat Rp 6,41 triliun, sedangkan telepon tetap sebesar Rp 5,47 triliun. Pada periode tersebut, total pendapatan usaha Rp 19,34 triliun. Dengan EBITDA sebesar Rp 11,63 triliun dan EBITDA margin 60%.Telkom kini memiliki pelanggan telepon tetap 12,09 juta nomor, telepon tetap nirkabel Telkom Flexi 3,46 juta nomor, serta pelanggan telepon seluler (Telkomsel) mencapai 22 juta nomor.
Komposisi pemilik saham Telkom terdiri atas, pemerintah Indonesia (51,19%), pemodal asing (45,85%) dan pemodal nasional (2,96%). (pd/ed)

Telkomsel Perketat Kerja Sama Content Provider

Jakarta-PT Telkomsel memperketat perjanjian kerja sama dengan content provider guna mengantisipasi fenomena SMS berisi pesan negatif atau bermodus penipuan (SMS spamming).
Menurut Corporate Communications Telkomsel Suryo Hadiyanto, pihaknya membuat perjanjian hukum yang melarang mitranya untuk mengisi layanan dengan hal-hal yang dilarang hukum dan moral, seperti pornografi, perjudian, dan sebagainya. ”Secara sistem pun dibangun persyaratan permission base di mana pihak provider hanya bisa mengirimkan content atas permintaan dan persetujuan pelanggan,” ujar Suryo, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (1/8).
Sehingga, kata dia, layanan berbasis SMS yang dilakukan di jaringan Telkomsel bebas dari hal-hal yang melanggar hukum dan moral.
Sementara itu, General Manager Mobile Data Telkomsel Anyia Rumonda menegaskan, pihaknya pernah memberi surat peringatan kepada mitra content provider yang saat ini jumlahnya mencapai 213 perusahaan. ”Pernah ada yang menyimpang, langsung kami beri peringatan. Kami minta content-nya disesuaikan dengan perjanjian. Kami bisa memutuskan kontrak secara sepihak,” ujar Anyia.
Ia juga menambahkan, Telkomsel telah menelusuri secara intensif terhadap asal-usul SMS spamming. ”Dari hasil investigasi tersebut diindikasikan bahwa SMS tersebut berasal dari salah satu network operator selular di negara Eropa. Untuk itu, Telkomsel telah memblokir akses SMS spamming yang berasal dari luar negeri tersebut,” tuturnya.
Anyia menegaskan, Telkomsel tidak pernah merekomendasi maupun mendukung SMS spamming. Ia menghimbau kepada semua pelanggan untuk tidak merespons SMS spamming tersebut.
Aksi SMS spamming sebagian besar mengganggu pengguna telepon seluler. Menurut General Manager Corporate Communication Telkomsel Azis Fuedi, operator seluler bekerjasama saling menginformasikan, bahkan memblokir nomor-nomor tertentu yang dimanfaatkan mengirim SMS spamming. ”Jadi, jika ada laporan dari pelanggan. Para operator akan saling bekerjasama agar memblokir nomor telepon seluler yang digunakan untuk SMS spamming,” tukas Azis.
Selain itu, ujar dia, Telkomsel bekerjasama dengan perbankan untuk tidak merespons SMS spamming. ”Kami juga melakukan edukasi lewat media massa. Selain tentunya, membuka diri bagi pelanggan yang mau melapor apabila ada SMS spamming,” kata dia. Azis menambahkan, selain itu pihaknya juga bekerjasama dengan kepolisian. Meski, kata dia, untuk wilayah hukum yang menyangkut pidana, adalah urusan pihak kepolisian.
Saat ini, kata Azis, dari Grapari besar di Wisma Mulia, Jakarta pada bulan ini tercatat ada 22 pengaduan mengenai SMS spamming. ”Jumlah itu menurun dibandingkan sebulan sebelumnya,” kata dia. SMS spamming adalah SMS yang dikirim ke para pelanggan operator telekomunikasi oleh pihak tertentu dengan berbagai modus dan tujuan, tanpa seizin operator. Beberapa jenis SMS spamming yang sering muncul antara lain; promo produk dan layanan hingga SMS yang bersifat negatif seperti penipuan dan ajakan berjudi. SMS spammming bisa dari berbagai sumber, karena hal ini terkait dengan sifat jaringan telekomunikasi yang memiliki interkoneksi, baik secara nasional maupun internasional. Juga interoperability dengan platform jaringan lain seperti jaringan internet. (ed)

Satelit Telkom 2 Diluncurkan Oktober

JAKARTA-Manajemen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memastikan bahwa peluncuran satelit Telkom 2 akan dilaksanakan dua bulan mendatang.
“Peluncuran satelit Telkom 2 akan diluncurkan Oktober 2005,” ujar Wakil Direktur Utama Telkom Garuda Sugardo, kepada Investor Daily, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendapat kepastian dari pabrikan satelit, Orbital Sciences Corporation AS bahwa ‘perbaikan’ satelit tersebut telah rampung.
Sebelumnya, Head of Corporate Communications Telkom Mundarwiyarso menegaskan, kepastian peluncuran satelit Telkom 2 menunggu pengecekan launch integration system roket peluncur. Semula, satelit tersebut akan diluncurkan pada minggu ketiga Juni 2005.
Satelit Telkom 2 merupakan pengganti satelit Palapa B4 Telkom. Peluncurannya akan dilakukan oleh Arianespace bersamaan dengan satelit milik Departemen Pertahanan Prancis.
Satelit senilai US$ 160 juta itu diperkirakan menghabiskan biaya sekitar US$ 62,9 juta untuk peluncurannya. Satelit akan diluncurkan di Tanjung Kourou Guyana Prancis.
Telkom 2 dipesan dari Orbital Sciences Corporation AS dan bakal menggantikan Palapa B-4 yang masa edarnya (life time) telah habis. Palapa B-4 telah diperpanjang hingga empat tahun. Saat ini, masih ada enam transfonder di B-4 yang seluruhnya dimanfaatkan untuk internal Telkom.
Posisi Telkom 2 pada 118 derajat lintang timur dan dalam operasinya akan memperluas ruang lingkup Telkom di kawasan Indonesia bagian barat, selain Asia Selatan dan daratan India. Satelit yang memiliki life time sekitar 15 tahun itu memiliki 24 transfonder.
Selain untuk internal Telkom, juga akan dimanfaatkan untuk melayani pelanggan komersial. Perbandingan yang disewakan dan dimanfaatkan sendiri sekitar 60 banding 40. Penyewa satelit Telkom di antaranya adalah kalangan perbankan dan stasiun televisi. Beberapa link Palapa B-4 pada Februari 2005 telah dipindahkan ke satelit China Star dan Telkom 1. (ed)

Telkom Pikul Biaya Pengalihan Flexi Rp 1,3 Triliun

Jakarta –Pengalihan frekuensi Telkom Flexi menimbulkan beban finansial sekitar Rp 1,3 triliun terhadap PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).
Menurut Wakil Dirut Telkom Garuda Sugardo, komponen biaya tersebut terdiri atas; biaya penggantian perangkat sekitar Rp 561,58 miliar, penggantian terminal (handset) Flexi CDMA Rp 756,06 miliar, biaya optimasi (tuning) menara pemancar (base transceiver station/BTS) sebesar Rp 14,5 miliar.
“Pemerintah harus mencari jalan keluar sehingga tidak menimbulkan biaya bagi operator yang frekuensinya direlokasi dari 1.920 -1.980Mhz,” ungkap Garuda, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (27/7).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan A Djalil menuturkan, pemerintah tidak ingin membebani pelaku industri telekomunikasi dengan biaya akibat kebijakan pemindahan frekuensi. “Inti prinsipnya, industri harus di-support , diberikan kesempatan untuk berkembang, jangan dibebankan biaya-biaya yang tidak perlu,” kata Sofyan A Djalil. (Investor Daily, Selasa, 26/7).
Pemindahan frekuensi Flexi – termasuk juga Star One milik Indosat dan WIN, dari 1.920-1.980 MHz, menurut Sofyan A Djalil, sebagai bagian atas pembenahan frekuensi karena area itu ditujukan bagi seluler generasi ketiga (third generation/3G), sebagaimana ditentukan oleh International Mobile Telecomunication (IMT).
Biaya yang dipikul Telkom tersebut, kata Garuda, merupakan risiko yang harus dipikul Telkom, khususnya untuk wilayah Telkom Divisi Regional (Divre) II dan Divre III. Di wilayah tersebutlah pengguna Flexi dilayani lewat frekuensi 1.900 MHz.
Di kedua divre yang mencakup wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat itu, Telkom memiliki 641 menara pemancar (base transceiver station/BTS) dengan total pelanggan 1,08 juta satuan sambungan flexi (SSF). Hingga 27 Juli 2005, sekitar 850 ribu pelanggan (78%) menggunakan terminal Flexi Code Division Multiple Access (CDMA) 1.900. Sedangkan untuk daerah pengoperasian di divre-divre lain milik Telkom, Flexi beroperasi pada spectrum 800 MHz. Saat ini secara nasional pelanggan Flexi mencapai 3,7 juta SSF, terdiri atas 860.000 pelanggan Flexi Classy (pascabayar) dan 2,84 juta Flexi Trendy (pra bayar). Pengguna Flexi tersebar di 221 kota di Indonesia.

Kompensasi
Menurut Garuda, hingga kemarin pihaknya belum menerima surat resmi pemindahan frekuensi Flexi dari Menkominfo. Manajemen Telkom bahkan baru memperoleh penjelasan resmi, Selasa (26/7). Menyeruaknya perpindahan frekuensi Flexi terjadi Jumat (22/7), setelah media massa memberitakan pernyataan Menkominfo. Proses pemindahan tersebut mendapat tenggang waktu lima tahun. “Bagi Telkom cukup untuk me-recovery Flexi,” ujar dia.
Imbas dari pemindahan tersebut, bagi Telkom, selain harus merogoh kocek Rp 1,3 triliun, juga menanggung risiko migrasi pelanggan.
Menurut data Divre II Telkom, pascapemberitaan pemindahan frekuensi, penjualan selama tiga hari terakhir sejak 22 Juli mencapai 1.055 SSF. Sedangkan sebelum pemberitaan, rata-rata per hari 922 SSF.
Namun, ujar Garuda, pelanggan Flexi di Jakarta, Jawa Barat dan Banten tidak perlu resah. Dan, “Bagi pelanggan yang menggunakan Flexi CDMA 1.900 (single band,red) maka pada saat dilakukan perubahan frekuensi akan mendapat pergantian terminal yang setara,” jelas Garuda.
Saat disinggung kompensasi apa yang diharapkan Telkom, Garuda enggan menjawab rinci. “Kompensasi bias berupa lisensi atau biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi,” kata dia.
Namun, jelas Garuda, pihaknya menanti langkah selanjutnya dari Depkominfo. Pastinya, “Jika pemerintah bisa menata frekuensi 1.900 MHz maka semestinya juga bisa mengatur pengalokasian frekuensi 800 MHz,” tutur dia.
Sebagaimana diberitakan, pada frekuensi 800 MHz bercokol operator CDMA lainnya yakni Esia milik Bakrie Telecom.
Sebelumnya, Ketua Masyarakat Telekomunikasi Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengingatkan, regulator harus bersikap adil terhadap Telkom. “Untuk kebijakan pemindahan frekuensi, Telkom harus mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Sebab, pemindahan frekuensi Flexi merupakan tanggung jawab pemerintah. Di samping itu, Telkom juga harus dijauhkan intervensi kepentingan politik,” ujar dia.
Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menegaskan, meski Telkom menghadapi tantangan berat, badan usaha milik negara (BUMN) itu tetap akan mampu menjadi pemain telekomunikasi yang dominan. “Semua itu berpengaruh tapi saya yakin itu tidak akan membuat Telkom bangkrut atau rugi,” katanya.
Ia menilai, Telkom memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan aset yang memadai.
Menurut Garuda, meski menghadapi proses pemindahan frekuensi, pihaknya tetap membangun BTS di dua divre yang terkena imbas. (ed)

Telkomsel Bangun 400 BTS per Bulan

Jakarta-Manajemen PT Telkomsel menyatakan, mulai Juli hingga Desember 2005, pihaknya akan membangun 400 base transceiver station (BTS) per bulan. Pembangunan itu guna mengejar target menjangkau seluruh ibukota kecamatan di Tanah Air.
“Agustus 2005, seluruh IKK (ibukota kabupaten,red) akan terlayani. Sedangkan IKC (ibukota kecamatan,red) kami usahakan pada 2006,” tutur Direktur Utama (Dirut) Telkomsel Kiskenda Suriahardja, kepada Investor Daily, belum lama ini.
Saat ini, kata dia, layanan Telkomsel telah menjangkau sekitar 90% ibu kota kecamatan.
Namun, beberapa wilayah, seperti Telkomsel wilayah Jabotabek dan Banten, pada pertengahan Agustus 2005 telah mampu menjangkau 100% IKC.
Guna mewujudkan ekspansi, Telkomsel menyediakan dana belanja modal hingga US$ 700 juta pada 2005.
Menurut Kiskenda, Telkomsel memiliki tiga strategi guna menguasai pangsa pasar seluler domestik. Pertama, terus meningkatkan jangkauan sinyal hingga ke pelosok Tanah Air. Kedua, meningkatkan kualitas layanan. Dan, “Ketiga memasuki bisnis baru, seperti layanan 3G (seluler generasi ketiga,red),” ungkap mantan Kadivre II PT Telkom Tbk itu.
Soal layanan 3G, Kiskenda menuturkan, Telkomsel siap mengikuti tender lisensi frekuensi jika memang pemerintah berkehendak demikian. Pastinya, kata dia, setelah melaksanakan ujicoba layanan 3G pada Maret 2005. Pada Agustus mendatang, Telkomsel juga siap melakukan ujicoba layanan 3G di Batam dan Surabaya. “Kami sudah mendapat izin menggunakan 5 MHz untuk ujicoba 3G di Batam dan Surabaya,” kata dia. Dalam ujicoba layanan 3G, Telkomsel menggandeng tiga vendor yaitu Siemens, Nokia dan Ericsson.
Ia menambahkan, Telkomsel berharap pada 2006 sudah menyelenggarakan layanan komersial untuk 3G. Potensi pasar layanan tersebut, kata dia, membidik 3,5 juta pengguna general packet radio service (GPRS) Telkomsel.

Kesiapan Vendor
Pembangunan 400 BTS tersebut, ujar Kiskenda, bukan pekerjaan mudah. Perseroan melibatkan beberapa vendor. Seperti Siemens, Motorola, Nokia dan Ericsson.
Menurut General Manager Marketing and Business Development Ericsson Indonesia Sigit Permana, pihaknya siap mengerjakan permintaan Telkomsel untuk membangun 400 BTS per bulan. Meski, kata dia, jatah bagi Ericsson kemungkinan rata-rata 100 BTS per bulan pada Oktober hingga Desember 2005. “Awal tahun hanya 30 BTS dan terus meningkat menjadi 80 BTS pada Juli 2005,” kata Sigit, kepada Investor Daily, baru-baru ini.
Hingga akhir tahun 2005, Ericsson memperkirakan membangun 700 BTS bagi Telkomsel. Angka itu naik dua kali lipat dibandingkan 2004 yang baru mencapai 300-an BTS.
Menyinggung jumlah pelanggan, Kiskenda mengatakan, target internal Telkomsel adalah membukukan total pelanggan 25 juta hingga akhir 2005. Target tersebut merevisi target sebelumnya sebesar 22 juta. “Hingga Juli ini, Telkomsel telah meraih 22,5 juta atau meningkat lebih dari enam juta pelanggan, dari jumlah pelanggan akhir 2004,” tutur Kiskenda. Per Juli 2005, anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) itu menguasai pangsa pasar seluler hingga 55%. Sisanya diperebutkan PT Indosat Tbk dan PT Excelcomindo Pratama. (ed)

Telkom Hadapi Tantangan Berat

JAKARTA - Manajemen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menghadapi tantangan berat menyusul dikeluarkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang perpindahan frekuensi Flexi dan implementasi kode akses SLJJ.
Telkom diduga akan kehilangan pendapatan cukup besar dan berpotensi kehilangan 30% pelanggan Flexi-nya. Demikian rangkuman Investor Daily dari wawancara dengan pengamat telekomunikasi dari Universitas Indonesia Heru Sutadi, Ketua Masyarakat Telekomunikasi Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan analis Kuo Capital Edwin Sinaga, akhir pekan lalu.
Menurut Heru, pemberlakuan SK Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu juga berdampak pada komunitas warnet. “Komunitas warnet berpotensi meninggalkan layanan Speedy Telkom serta implementasi sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT),” katanya di Jakarta, Sabtu (23/7).
Terkait pemindahan frekuensi Flexi dari 1.900-1.980 MHz -- frekuensi untuk seluler generasi ketiga (3G), Telkom harus mensinkronkan fasilitas di base transceiver station (BTS)-nya. Telkom harus merogoh kocek sekitar Rp 100 juta-Rp 200 juta per BTS. Hingga kini, lebih dari 1.250 BTS Telkom melayani sekitar tiga juta pelanggan Flexi lebih di 216 kota.
“Dari sisi image, jika kompetitor Telkom memanfaatkan momentum perpindahan frekuensi yang notabene berpengaruh terhadap handset single band yakni hanya 1.900 MHz, akan terjadi migrasi dari Flexi. Saya perkirakan sekitar 30% pelanggan Flexi akan pindah,” tutur Heru.
Heru menyarankan agar perbaikan BTS dilakukan serempak. Jika tidak, image-nya akan buruk bagi pelanggan Flexi dan mendorong terjadinya migrasi. Pelanggan Flexi saat ini diperkiarakan sekitar tiga juta, itu berarti hampir 900.000 pelanggan berpindah ke operator lain. “Sehingga potential loss Telkom sekitar 900.000 kali angka penggunaan rata-rata per pelanggan (ARPU) yaitu sekitar Rp 100 ribu,” tambah dia. Dengan pengalian angka itu, potential loss Telkom sekitar Rp 90 miliar per bulan akibat migrasi, dan jika ditambah biaya ‘perbaikan’ BTS Rp 250 miliar, total potential loss Telkom sekitar Rp 340 miliar.
Dari sisi pendapatan, Flexi ditargetkan memberi kontribusi sekitar Rp 2,5 triliun pada 2005. Tahun ini, Telkom menyiapkan Rp 1,7 triliun untuk pengembangan Flexi. Sebagian besar dana diperuntukkan menambah 500 BTS. Sepanjang dua tahun terakhir, Telkom telah mengeluarkan dana lebih dari Rp 2 triliun untuk pengembangan Flexi. Sekitar 55% pelanggan Flexi adalah kelompok prabayar (Flexi Trendy) dan 45% pelanggan pascabayar (Flexi Classy).
Sedangkan mengenai implementasi kode akses sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), menurut Heru Sutadi, potential loss Telkom diperkirakan sekitar 3% pada jangka pendek.
Bisnis SLJJ memberikan kontribusi terhadap pendapatan Telkom sekitar 25% hingga 35%. Total pendapatan Telkom – non konsolidasi, sekitar Rp 23,5 triliun pada 2004. (lihat tabel).
Sedangkan dari sisi pendapatan interkoneksi – terkait implementasi SKTT, menurut Heru, Telkom diperkirakan akan kehilangan potensi pendapatan sekitar 20%. Tahun lalu, pendapatan interkoneksi Telkom sebesar Rp 6,1 triliun.
“Telkom cukup dominan dalam pelaksanaan settlement interkoneksi lewat SOKI. Jika SKTT diterapkan bisa jadi pendapatan Telkom berkurang 20% dari interkoneksi,” kata Heru.
Ia menjelaskan, untuk layanan internet Speedy, ancaman komunitas warung internet (warnet) untuk berpindah dari Speedy Telkom ke operator lain, harus direspons positif oleh Telkom. “Telkom harus menambah bandwith dan sebenarnya Telkom masih memiliki sekitar 2,5 giga byte (GB),” ungkap Heru. Telkom memiliki pendapatan sekitar Rp 4,8 triliun dari layanan data dan internet pada 2004.

Takkan Bangkrut
Menurut Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, meski Telkom menghadapi tantangan berat, BUMN itu tetap akan mampu menjadi pemain telekomunikasi yang dominan. “Semua itu berpengaruh tapi saya yakin itu tidak akan membuat Telkom bangkrut atau rugi,” katanya.
Ia menilai, Telkom memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan aset yang memadai.
Mas Wig mengingatkan, regulator harus bersikap adil terhadap Telkom. “Untuk kebijakan pemindahan frekuensi, Telkom harus mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Sebab, beroperasinya Flexi di alokasi 3G, juga merupakan tanggungjawab pemerintah. Di samping itu, Telkom juga harus dijauhkan intervensi kepentingan politik,” ujar dia.
Sementara itu, Edwin Sinaga mengatakan, dalam jangka pendek bisa saja berbagai kebijakan pemerintah -- termasuk pungutan 0,75% kontribusi operator untuk program universal service obligation (USO), akan berdampak negatif. “Ya mungkin, dalam jangka pendek earning berkurang,” kata dia.
Tapi, ujar Edwin, dalam jangka panjang kinerja Telkom tetap akan berkembang. Alasannya, industri telekomunikasi masih memiliki potensi yang sangat besar, karena tingkat penetrasi dalam industri ini masih rendah. Sedangkan, tentang kemampuan Telkom menghadapi kompetisi terlihat dari kesiapan infrastruktur perusahaan. “Telkom lebih duluan,” katanya.

Tak Perlu Resah
Wakil Dirut Telkom Garuda Sugardo mengatakan, kebijakan pemerintah merupakan hal yang biasa dan menjadi tantangan bagi manajemen untuk ke depan. “Saya rasa ini merupakan bagian dari reformasi industri telekomunikasi,” ujar dia, kepada Investor Daily, Sabtu (23/7).
“Saya yakin tujuannya baik, tetapi, implementasinya harus disesuaikan dengan industri telekomunikasi,” kata dia.
Tentang pemindahan frekuensi Flexi, kata Garuda, pelanggan dan para distributor tidak perlu resah, sebab pemindahan itu berlaku lima tahun.
Hingga akhir pekan lalu, kata dia, Telkom belum mendapat surat resmi pemindahan frekuensi Flexi.
Pemindahan frekuensi , jelas dia, akan berpengaruh pada pelanggan Flexi di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. “Pelanggan yang menggunakan handset 1.900 MHz yang akan terkena dampaknya. Jumlahnya tidak terlalu banyak mungkin sekitar 400 ribu,” kata Garuda.
Selama lima tahun cukup bagi Telkom untuk melakukan pengkajian dan reengineering dari segi teknis, marketing, pelayanan dan penghitungan finansial. “Kalau pemindahan itu merupakan kebijakan pemerintah, mau tidak mau Telkom harus mengikuti, dan memang ada konsekuensi keuangan yang harus ditanggung Telkom,” tambah dia.
Garuda menekankan, pelanggan tidak boleh dirugikan. “Kebijakan pemerintah tujuannya baik yaitu untuk menyeragamkan frekuensi Flexi di seluruh Indonesia. Dampaknya yang harus diminimalisasi,” tukasnya. Ia menepis perkiraan adanya potensi kehilangan pendapatan akibat perpindahan frekuensi Flexi.
Menyinggung migrasinya pengguna layanan Speedy, menurut Garuda, pihaknya dalam waktu segera akan menambah pita (bandwith) Speedy.
“Permasalahannya pemakaian Speedy cukup besar, tapi kita segera menambah bandwith. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diatasi,” katanya.
Terkait implementasi kode akses SLJJ, menurut Garuda, masih dalam tahap pengkajian, termasuk kemungkinan membuka kerja sama untuk operasi SLJJ. “Kami mengerti, maksud pemerintah adalah memberi pilihan kepada masyarakat. Kami masih koordinasi dengan pemerintah. Itu kan perlu sosialisasi dan implementasinya bertahap,” ujar Garuda.
Ia menuturkan, Senin (25/7) baru mendapat informasi mengenai kepastian pelaksanaan kode akses SLJJ. Telkom berharap, implementasi itu mempertimbangkan azas manfaat, keadilan dan pemerataan. “Telkom telah membangun dengan investasi cukup besar, membangun customer based hampir 60 tahun,” ujarnya. Tanpa sosialisasi yang baik, kata dia, pembukaan kode akses SLJJ justru akan membingungkan masyarakat.Sedangkan terkait implementasi SKTT, Garuda mengaku belum mendapat informasi lebih jauh. “Ia mengaku SKTT akan berpengaruh bagi Telkom. Pengaruh baiknya juga mungkin ada,” kata dia. (tri/ed)

Investor Jalan Tol Butuh Kepastian Tarif

Jakarta - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati menilai, investor yang masuk di jalan tol masih menginginkan iklim yang lebih pasti. "Mereka butuh kepastian baik di bidang tarif maupun masalah pengadaan lahan," kata Sri Mulyani saat dihubungi wartawan usai menghadiri pelantikan Kepala Badan Pertanahan Nasional dari Lutfi I Nasoetion kepada Joyo Winoto, Jumat (22/7). Di bidang tanah setidaknya sudah ada kepastian hukum dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 36 tahun 2005 menggantikan Keppres No 55 tahun 1993. Namun, menyangkut tarif ke depannya harus ada kebijakan yang komprehensif melalui badan yang independen sehingga lebih obyektif dalam menentukan tarif. Saat ini memang telah berdiri Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sesuai UU Jalan No.38 tahun 2004, namun anggotanya masih terdiri atas dua orang dari kalangan pemerintah dan dua non-pemerintah. Tarif seharusnya dihitung dari biaya investasi dan perawatan di samping juga memperhatikan kemampuan daya beli dari masyarakat. Di antara dua hal ini harus ditentukan secara obyektif oleh badan tersebut. Namun, sekarang ini biasanya ditentukan mekanisme menteri masing-masing. "Harus ditata kembali tidak hanya jalan tol tetapi juga tarif listrik. Hal itu akan segera dibahas dalam forum Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI)," tuturnya, seperti dikutip Antara.
Pembebasan LahanSementara itu, PT Jasa Marga pada Agustus 2005 sudah mulai memasuki tahap pembebasan lahan untuk pekerjaan tiga ruas tol yang ditugaskan pemerintah yakni Bogor Ring Road, Gempol-Pasuruan, dan Semarang Solo. "Pengadaan lahan untuk tiga ruas itu akan bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah," kata Direktur Pengembangan dan Niaga PT Jasa Marga Frans S Sunito. Saat ini, PT Jasa Marga telah merampungkan land plan untuk pembangunan tiga ruas tersebut. “Kemudian tinggal menunggu Surat Penetapan Penggunaan Lahan (SP2L) barulah dilakukan upaya pembebasan,” jelas Frans. Ia juga menjelaskan, sesuai rencana jalan untuk pembangunan tol tersebut diusahakan tidak akan melalui kawasan permukiman. "Kita belajar pengalaman bahwa tidak mudah untuk membangun tol di atas lahan yang huniannya sudah padat," jelasnya. Namun, Frans meminta kepada pemerintah daerah untuk mulai menghentikan transaksi jual beli lahan pada koridor yang akan dilalui jalan tol, sehingga tidak memberi peluang kepada spekulan yang ingin mengambil manfaat dari proyek tol tersebut. Melalui Perpres No 36 tahun 2005 diharapkan penetapan harga dapat lebih adil diterima kedua pihak. Sesuai peraturan dimungkinkan untuk menunjuk penilai independen untuk menetapkan harga lahan yang wajar. Menurut Frans, sesuai PP No 15 tahun 2005 mengenai jalan tol, PT Jasa Marga diharuskan membebaskan seluruh lahan untuk tiga proyek tol tersebut sebelum memulai pekerjaan konstruksi. Berdasarkan pengalaman jika membebaskan lahannya hanya sebagian-sebagian justru lebih sulit seperti dalam kasus pengadaan lahan proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang tidak kunjung usai sehingga merugikan PT Jasa Marga karena jalan tersebut terlambat dioperasikan. (ed)

Pekan ini, Pemerintah Tagih Dana USO

JAKARTA-Pemerintah pekan ini akan menagih kontribusi program universal telekomunikasi (universal services obligation/USO) kepada para operator telekomunikasi.
“Minggu-minggu ini, kita akan keluarkan tagihan,” kata Sofyan A Djalil, menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), di Jakarta, Kamis (21/7).
Operator telekomunikasi diwajibkan menyetor 0,75% pendapatan kotor Januari-Juni 2005.
Landasan hukum penagihan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Depkominfo, tertanggal 5 Juli 2005.
Menkominfo menjelaskan, pemerintah akan memungut dana USO dalam dua tahap pembayaran. Sedangkan untuk periode Juli-Desember 2005, akan ditagih pada September dan Desember.
Mengenai potensi dana kontribusi USO, Menkominfo mengatakan, tergantung pada hasil penjualan operator tahun ini. Dia menggambarkan, bila tahun ini, nilai penjualan mencapai Rp 50 triliun maka dana kontribusi USO mencapai Rp 400 miliar.
Terkait penghitungan dana yang akan disetor, pemerintah menyerahkan proses tersebut kepada masing-masing operator (self assesment). Namun, Menkominfo mengingatkan, operator tidak boleh curang dalam menghitung dana kontribusi itu. Kecurangan, lanjut dia, akan dapat diketahui melalui perhitungan riil akhir tahun. Dan, apabila terbukti, operator bersangkutan bisa dituduh melakukan pembohongan publik.
Sofyan Djalil berharap operator tidak keberatan dengan kewajiban pembayaran ini. Karena, besaran kontribusi USO di Indonesia dinilai sangat kecil, bila dibandingkan dengan besaran yang diterapkan di negara lain. “Kalau, di negara lain bisa mencapai 3%-4%,” kata dia.
Sementara itu, manajemen PT Indosat mengaku bisa menerima keputusan pemerintah dalam kebijakan pembayaran kontribusi USO. Meskipun perhitungan pembayaran USO sejak awal tahun, sedikit di luar dugaan operator. “Kalau ketetapan begitu, mau diapain lagi, kita bayarkan saja,” kata Johny Swandy Sjam, direktur consumer market Indosat.
Terpisah, Direktur Corporate PT Excelcomindo Pratama (XL) Rudiantara menuturkan, operator yang baik adalah sudah mempersiapkan jauh-jauh hari kewajiban pembayaran dana USO. “Isu ini kan sudah beredar sejak jauh hari. Bagi XL, jika sudah menjadi keputusan kita akan ikuti saja,” ujar Rudiantara, kemarin.
Hal senada dilontarkan oleh manajemen PT Telkomsel.

Perbaiki Program
Sofyan juga berkomitmen akan memperbaiki program USO, setelah hasil program USO tahun 2003 dan 2004 dinilai tidak efisien. Tercatat, fasilitas telekomunikasi (fastel) hasil program USO sebelumnya banyak yang tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak ada yang mengoperasikan.
“Dulu, Postel (Ditjen Postel,red) memang hanya membeli perangkat, dan suruh PSN (PT Pasifik Satelit Nusantara, salah satu operator pelaksana USO,red) memasang. Namun, tak ada yang operasikan. Kalau nanti, siapa yang punya USO (pelaksana USO,red) harus jamin paling sedikit 3-4 tahun,” kata Menkominfo.
Pemerintah juga merencanakan program USO secara terintegrasi, sehingga, program ini dapat menyediakan berbagai fasilitas layanan, seperti telepon perdesaan, internet, relay radio, dan sebagainya.
Menkominfo menambahkan penyediaan fasilitas USO dapat dilakukan di kantor pemerintah. Sehingga, nanti dimungkinkan, di satu kantor pemerintah dapat dibangun warnet, wartel dan layanan pos.
Di samping itu, pemerintah juga siap mengalokasikan dana untuk biaya operasional. Tercatat, selain mengandalkan dana kontribusi operator, pemerintah juga akan menggunakan dana up front fee (biaya bayar di muka) dari frekuensi seluler generasi ketiga (3G) dan dana public service obligation untuk PT Pos Indonesia.
Program USO dimulai pada 2003 dengan total pembangunan sebanyak 3.010 satuan sambungan telepon (SST) mencakup wilayah Sumatera (1.009 SST), Kalimantan (573 SST), KTI (1.388 SST), dan Jawa-Banten (40 SST). Teknologi yang digunakan pada proyek USO 2003 hanya dua jenis yakni portable fixed satellite (PFS) sebanyak 2.975 SST dan 35 SST lainnya menggunakan teknologi very small aperture terminal (VSAT). Sedangkan, tahun 2004 teknologi untuk pembangunan fastel USO diperluas, selain PFS dan VSAT juga teknologi radio, seluler, dan IP based dengan total kapasitas 2.620 SST. (tri/ed)

Pemerintah Pastikan Flexi Keluar dari Alokasi 3G

JAKARTA-Pemerintah memastikan frekuensi Telkom Flexi akan dipindahkan dari alokasi frekuensi seluler generasi ketiga (3G). “Pita itu benar-benar akan didedikasikan untuk UMTS (universal mobile telecommunication services,red) 3G. Flexi harus keluar,” kata Sofyan A Djalil, menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo), seusai membuka Workshop Layanan Seluler 3G, Kamis (22/7).
Pemerintah belum akan membicarakan kompensasi bagi perpindahan Flexi. Pemerintah hanya akan memberikan tolerensi waktu bagi proses perpindahan frekuensi ini. Namun, Menkominfo belum bersedia menyebutkan berapa lama toleransi waktu yang akan diberikan kepada Telkom.
Menkominfo yakin dengan masa transisi yang cukup, biaya penyesuaian (cost adjusment) atas perpindahan frekuensi menjadi tidak terlalu besar. Biaya-biaya itu di antaranya penyesuaian handset milik pelanggan Flexi yang saat ini mencapai sekitar tiga juta. Dengan transisi yang panjang diperkirakan biaya penyesuaian handset terselesaikan dengan sendirinya.
“Misal, kalau kita kasih waktu lima tahun. Handset yang ada sekarang, khan, sudah tidak dipakai lagi dalam lima tahun ke depan,” kata dia.
Pernyataan Menkominfo agak berbeda dengan sebelumnya. Semula Menkominfo berkomitmen tidak memindahkan frekuensi Flexi. Alasannya, pelanggan Flexi sudah cukup besar. Pemindahan frekuensi Flexi dikhawatirkan memberikan konsekuensi biaya besar. Tercatat, jumlah pelanggan Flexi yang sudah di kisaran tiga jutaan, 1,5 juta di antaranya merupakan pelanggan di frekuensi 1.900 MHz yang berada di alokasi frekuensi 3G, yakni, pelanggan di wilayah Jabotabek dan Jawa Barat.

Star One dan WIN Tergusur
Di sisi lain, bukan hanya frekuensi Flexi saja yang bakal tergusur dari alokasi frekuensi 3G, melainkan juga frekuensi Star One (milik PT Indosat) dan PT WIN. Pemerintah bertekad tidak akan membiarkan adanya penggunaan frekuensi berbeda di pita frekuensi yang sama. Alasannya, posisi frekuensi tersebut akan membuat mubazir sebagian frekuensi 3G. Tercatat, pita frekuensi 1.900 MHz yang diperuntukkan untuk frekuensi IMT-2000 core band (frekuensi 3G), telah ditumpangi frekuensi PCS 1900 (frekuensi Telkom Flexi, Star One, dan PT WIN).
Berkaitan dengan, kemungkinan perpindahan frekuensi Star One, Johnny Swandy Sjam, direktur consumer marketing Indosat mengatakan, kebijakan pemindahan frekuensi harus diikuti dengan pertimbangan kepentingan pelayanan. “Kalau dipindahkan, konsekuensinya seperti apa, kemana pindahnya , ini jangan sampai membuat pelayanan terganggu. Karena ini (frekuensi,red) yang akan dipindahkan sudah ada pelanggannya,” kata Johnny.
Sementara itu, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, ketua Masyarakat Telematika (Mastel) mengatakan, pemindahan frekuensi Flexi akan memberikan konsekuensi penggantian filter dan pemindahan frekuensi base transceiver station (BTS). Namun, pemindahan itu tidak memberikan konsekuensi kepada pelanggan untuk mengganti handset, karena perpindahan frekuensi masih tetap di area pita 1.900 Mhz. “Hanset hanya perlu sedikit di-setting,”tambah Mas Wig.
Terkait besarnya biaya, Mas Wig memprediksikan biaya yang cukup besar harus dikeluarkan Telkom untuk mengubah BTS dan filter. Sedangkan, biaya setting handset diperkirakan sebesar US$ 1 per handset.
Tentang pihak yang harus menanggung biaya, Mas Wig melihat pemerintah harus bertanggung jawab atas biaya migrasi Flexi. Sebab, beroperasinya Flexi di frekuensi 3G terjadi dengan persetujuan pemerintah pula. “Telkom berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah,” ujarnya.

Alokasi Frekuensi
Pemerintah berharap Agustus mendatang, sudah dapat mengalokasikan frekuensi 3G bagi para operator seluler. Sejauh ini, pemerintah juga sudah menyiapkan perangkat regulasi untuk mendukung kebijakan men-charge (membebankan biaya) alokasi frekuensi kepada operator melalui tender. Perangkat tersebut adalah, Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
“Memang tidak diatur secara detail, tapi yang penting kita bisa dapatkan up front fee baik melalui penentuan harga langsung maupun tender,” kata Sofyan.
Terpisah, anggota komisi V DPR Marwan Jafar mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa menender ulang frekuensi yang telah dialokasikan kepada PT Cyber Access Communication (CAC) dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS). “Semestinya pemerintah mengevaluasi penerima lisensi. Jika tidak memenuhi kewajibannya, barulah ditentukan kebijakan selanjutnya,” kata Marwan, kemarin.Menurut Marwan, sekalipun dilakukan tender, maka itu ditujukan bagi operator yang belum mendapatkan lisensi 3G, seperti PT Indosat Tbk, PT Excelcomindo Pratama dan PT Telkomsel. (tri/ed)

Pelanggan XL Bisa Tembus Lima Juta

Jakarta-Pelanggan seluler PT Excelcomindo Pratama (XL) diperkirakan bisa menembus lima juta pada akhir 2005.
“Sekarang saja sudah menembus empat jutaan pelanggan,” ujar Lambang Budi, manager regional sales operation Jabotabek XL, kepada Investor Daily, di Jakarta, Kamis (21/7).
Menurut Budi, pascamasuknya Telekom Malaysia ke XL, agresifitas pemasaran XL semakin meningkat. Ia menyebutkan langkah yang ditempuh untuk kawasan Jakarta-Bogor-Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). “Di Jabotabek pemasaran makin agresif, awal tahun 2005 pelanggan XL masih 1,1 juta, saat ini sudah mencapai 1,6 juta dan hingga akhir tahun bisa mencapai 1,8 juta,” tambah Budi.
Ia menuturkan, sebagian besar pelanggan XL di kawasan Jabotabek didominasi oleh pelanggan prabayar. Untuk Jabotabek, pelanggan XL dilayani oleh sekitar 1.300 base transceiver station (BTS). “Hingga akhir tahun akan ditambah menjadi sekitar 1.400 BTS,” kata dia.
Budi menjelaskan, pangsa pasar (market share) XL di kawasan Jabotabek hampir sama dengan tingkat nasional yaitu sekitar 15%. “Kita masih nomor tiga,” ujarnya.
Jumlah pelanggan di Jabotabek merupakan yang terbesar dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Di Jawa Timur (Jatim) saja, XL baru memiliki sekitar 750 ribu pelanggan, dengan target hingga akhir tahun sebesar satu juta pelanggan. “Persaingan antara operator memang ketat, tapi potensi pasar di Jatim masih sangat besar yang bisa diraih. Dilihat dari jumlah penduduk sebesar 38 juta, sementara pelanggan selulernya baru lima juta. Masih banyak calon pelanggan potensial,” ujar GM Sales Operation East Area XL Kencono Wibowo, belum lama ini, di Surabaya.
Menurut Budi, persaingan di Jabotabek juga tidak kalah ketat. “Semua operator bersaing keras di Jabotabek,” kata dia.
XL memiliki produk pascabayar X-Plor, sedangkan kartu prabayar-nya adalah Jempol dan Bebas.

Gandeng Peterpan
Sementara itu, guna meningkatkan brand image kartu Bebas, XL menggandeng grup band Peterpan. Terhitung sejak 1 September 2005 hingga 1 Maret 2007, Peterpan menjadi duta XL khususnya untuk produk kartu Bebas.
“Kami berharap grup musik papan atas itu dapat menjadi jembatan penghubung untuk mengkomunikasikan produk Bebas ke konsumen,” kata CEO XL Christian Manuel de Faria, kemarin.
Sedangkan Direktur Corporate XL Rudiantara menambahkan, pemilihan Peterpan sebagai duta XL adalah karena segmentasi grup band itu sama dengan kartu Bebas milik XL, yakni anak muda usia 15 hingga 24 tahun.
Ia menegaskan, sinergi keduanya diharapkan akan menarik lebih banyak pengguna-pengguna baru kartu Bebas.
“Sekitar 90% pelanggan XL adalah pengguna kartu Bebas,” kata Rudiantara.
Pertengahan Januari 2005, Telekom Malaysia melalui TM International secara resmi masuk ke XL. Tahap pertama Telekom Malaysia mengakuisisi sebanyak 23,1% senilai US$ 265,7 juta, dan sisanya sebanyak 4,2% saham dihargai sebesar US$ 48,3 juta. Pascaakuisisi oleh TM International, komposisi pemegang saham XL terdiri dari; Telekomindo Primabhakti (60%), TM International (27,3%) dan Asia Infrastructure Fund (12,7%).TM belakangan juga menyatakan berniat menguasai 80% saham XL. Mengacu pada transaksi sebelumnya, setidaknya TM harus merogoh koceknya hingga US$ 600 juta untuk menguasai 80% saham XL. (ed)