Tender dan Tarif, PR Setelah Infrastructure Summit

WAJAH Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie terlihat cerah. Ia didampingi Ketua Kadin MS Hidayat dan Andrew Steer, World Bank Country Director for Indonesia. Ahad (16/1) sore itu, di Ceria Room di Hotel Shangrila, Jakarta sudah penuh sesak wartawan media nasional maupun asing. Maklum, esoknya, 17-18 Januari 2005, Indonesia akan menggelar hajat besar. Indonesia Infrastructure Summit (IIS) 2005.
“Kegiatan ini akan dihadiri 597 delegasi dari 18 negara. Indonesia menawarkan 91 proyek infrastruktur senilai 22,5 miliar dolar AS,” ujar Aburizal, yang juga petinggi kelompok usaha Bakrie Brothers.
Harus diakui ada beberapa kendala dalam pengembangan infrastruktur di Tanah Air. Aburizal menyebutkan, kendala itu meliputi; kualitas layanan yang rendah, kuantitas/cakupan pelayanan yang terbatas, keberlanjutan pelayanan yang kurang terjamin, kebijakan tariff yang kurang fair dan tidak terbuka, kerangka peraturan perundangan yang kadang bias dan kurang konsisten, pembebasan tanah yang sering tak menentu dan bahkan seringkali mengalami kegagalan, serta kemampuan pembiayaan pengembangan infrastruktur yang terbatas.
Kendala yang disebutkan terakhir di atas merupakan pemicu utama digelarnya hajatan Indonesia Infrastructure Summit 2005. Pertemuan tersebut dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kocek pemerintah tidak bisa diharapkan guna membiayai pembangunan infrastruktur. Jangankan untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun (2005-2009) yang diperkirakan menelan sekitar Rp 1.303 triliun. Untuk tahun 2005, sekitar US$ 22,5 miliar saja, kata Aburizal, pemerintah harus mengandalkan dukungan investor swasta (domestik dan asing).

Kondisi Infrastruktur
Saat ini, infrastruktur Indonesia cukup jauh tertinggal dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Tengok saja untuk sektor kelistrikan. Saat ini masih terdapat 45% rumah tangga yang belum tersambung listrik. Bagaimana di sektor lain? “Total panjang jalan tol Indonesia hingga 2004 hanya 562 kilometer, sementara Malaysia sudah mencapai 1.127 kilometer. Bahkan, Cina telah membangun tol sepanjang 4.735 kilometer,” tukas Aburizal.
Sedangkan di sektor telekomunikasi, teledensitas Indonesia masih yang terendah di antara negara-negara Asean, yakni hanya 27 satuan sambungan telepon (SST) dan delapan sambungan telepon bergerak (seluler) di antara 1.000 orang.
Untuk 2005, pada IIS kali ini, pemerintah menawarkan 91 proyek infrastruktur senilai US$ 22,5 miliar. Proyek tersebut meliputi; proyek jalan tol (US$ 9,428 miliar), air minum (US$ 709 juta), kereta api, pelabuhan dan bandara (US$ 1,485 miliar), telekomunikasi (US$ 1,6 miliar), ketenagalistrikan (US$ 5,897 miliar) dan gas (US$ 2,888 miliar).
Beragam respons bermunculan dari para delegasi yang hadir di IIS 2005. “Kami siap mengalokasikan dana sebesar satu miliar dolar AS untuk menggarap berbagai proyek infrastruktur di Indonesia tahun ini asalkan apa yang dijanjikan pemeritah selama KTT Infrastruktur tidak hanya sekadar lips service,” ujar MumTaz Khan, CEO & chairman Emerging Markets Parnership dari Bahrain, kepada Investor Daily, di sela IIS 2005.
Pada IIS 2005, pemerintah berjanji menjamin keamanan investasi asing di Indonesia. “Kita menjamin dengan tekad. Tekad kita meniadakan KKN. Jaminan lainnya adalah misalnya dalam pembebasan tanah. Saya sudah berbicara dengan lima gubernur. Kalau tidak kita jalankan dengan penuh tekad, kita tidak akan dipercaya oleh para investor,” ungkap Wapres Jusuf Kalla, saat jumpa pers penutupan IIS 2005.
Di sisi perangkat hukum, pemerintah mereformasi 11 peraturan pemerintah (PP) dan tiga peraturan presiden (perpres). (lihat tabel)
Salah satunya adalah PP tentang perubahan PP No 69/1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api. “Bahkan, memang agak sedikit liberal, kita akan membuka kesempatan bagi operator di luar PT Kereta Api Indonesia dalam pembangunan jalur KA,” kata Menteri Perhubungan Hatta Radjasa.

Tender dan Tarif
Setelah dua hari menyelenggarakan pertemuan, IIS 2005 akhirnya menelorkan Deklarasi Jakarta “Declaration of Action on Developping infrastructure and Public Private Partnerships”. Deklarasi ditandatangani antara lain oleh Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan perwakilan delegasi 22 negara yang mengikuti pertemuan, antara lain, Kanada, Inggris, Prancis, AS, Malaysia, Singapura, Jerman, dan Cina.
Dalam forum itu, Bank Dunia dan ADB siap untuk menyediakan pendanaan terhadap proyek infrastruktur yang ditawarkan antara US$ 3-4 miliar dalam waktu tiga tahun mendatang. Selain itu, Jepang juga mengumumkan menyiapkan dana sekitar US$ 1 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada 2005. Jepang juga akan menambah investasinya dalam beberapa tahun ke depan.
Peserta IIS 2005 juga mengungkapkan minatnya untuk membiayai proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah. “Malaysia dan Singapura banyak minat ke jalan tol dan kelistrikan. Jepang ke sektor kelistrikan, Belanda air minum dan Amerika Serikat banyak ke sektor energi,” tukas Aburizal.
Pada kesempatan terpisah, Menhub Hatta Radjasa menegaskan, “Investor dari Cina mendominasi minatnya terhadap investasi pada infrastruktur bandara dan pelabuhan.”
Sementara itu, menurut Karst Hoogsteen, CEO Waterleidingmaatschapppij Drenthe (WMD), Belanda, pihaknya menyambut baik komitmen pemerintah yang menawarkan pengembalian investasi yang menyeluruh, mengingat proyek-proyek air minum di Indonesia saat ini sangat jarang bisa mengembalikan biaya investasi. “Ini merupakan kabar yang baik. Langkah besar dilakukan pemerintah dengan menawarkan full cost recovery di sektor ini,” ujarnya.
Forum IIS 2005 memang bukan ajang menggaet investor dalam arti sekaligus menentukan siapa berhak menggarap proyek apa. Forum tersebut merupakan ajang menggalang komitmen dunia internasional untuk bersedia berinvestasi di sektor infrastruktur.
Setelah minat para calon investor dapat diinventarisir, langkah selanjutnya adalah pembukaan tender dari proyek yang ditawarkan. Pelaksananya adalah departemen teknis terkait. Proyek pelabuhan, bandara, dan kereta api ditangani Departemen Perhubungan, proyek jalan tol dan air ditangani Departemen Pekerjaan Umum. Dan sudah barang tentu, proyek-proyek ketenagalistrikan di bawah kendali Departemen Energi Sumber Daya Mineral.
Pemenang tender untuk membangun proyek infrastruktur kemungkinan baru diketahui pada minggu pertama Maret 2005.
Boleh jadi, mengutip pernyataan Hatta Radjasa, usai penutupan IIS 2005, selama satu-dua bulan, pemerintah akan mem-follow up IIS 2005 dengan melaksanakan tender.
Diharapkan tender tersebut berlangsung transparan dan berlangsung fair.
Setelah diketahui siapa pemenang tender, persoalan selanjutnya adalah bagaimana penentuan tarif jasa dari pengelolaan infrastruktur.
Operator bandara atau pelabuhan tentu akan terkait dengan tarif bongkar muat. “Tarif nanti akan ditentukan oleh pemerintah lewat badan independen yang akan dibentuk kemudian,” tutur Menteri Perdagangan Mari Pangestu.
Di sektor jalan tol, kata Direktur Sistem Jaringan Prasarana Ditjen Prasarana Wilayah DPU Eduard T Pauner, mengenai tarif tol, akan disesuaikan dengan tarif yang ditawarkan investor dalam rencana bisnis mereka. Pemerintah memberikan kesempatan penyesuaian tarif terhadap inflasi, setiap dua tahun sekali. Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004, pembangunan tol adalah untuk kepentingan umum.
Harapan masyarakat, siapapun operator jalan tol, air minum, listrik maupun telepon, tarif tetap dapat terjangkau kocek mereka. (edorusyanto)

Perluasan Bandara Hasanuddin Dorong Ekonomi KTI

Makassar- Perluasan Bandara Internasional Hasanuddin Makassar yang dimulai Sabtu (15/1), akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Perluasan Bandara Hasanuddin akan memperlancar arus barang dan jasa dari dan ke KTI karena letak Makassar yang strategis dan merupakan pintu gerbang ke KTI," kata Pakar Ekonomi Unhas, H Halide di Makassar, Sabtu, menanggapi dimulainya proyek bernilai hampir Rp 1 triliun itu.
Menurut Halide, roda perekonomian di KTI akan berputar lebih kencang sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan itu juga akan lebih tinggi. Selama ini, perekonomian di KTI masih sulit berkembang karena terhambat faktor transportasi sebagai dampak dari kondisi geografis daerah-daerah di KTI yang umumnya merupakan kepulauan.
Pada awalnya, daerah-daerah di KTI hanya mengandalkan transportasi laut sehingga mobilitas barang dan jasa lambat, namun setelah sejumlah maskapai penerbangan membuka penerbangan ke KTI, perekonomian di wilayah ini mulai menggeliat dan fenomena itu akan semakin terlihat nyata setelah Bandara Hasanudin diperluas.
"Dulu penerbangan ke Palu, Gorontalo dan Kendari serta beberapa kota di KTI, sangat langka, tetapi sekarang makin banyak maskapai telah menerbangi rute itu dan hampir seluruhnya adalah rute pengembangan dari Makassar," ujarnya.
Karena itu, Halide menyimpulkan, perluasan Bandara Hasanuddin tidak saja menguntungkan Makassar dan Sulsel tetapi juga seluruh KTI. Alasannya, faktor kelancaran transportasi yang ditopang oleh makin ramainya penerbangan udara, berperan 50-60% terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
"KTI adalah kawasan yang meliputi wilayah kepulauan, sehingga moda transportasi yang paling efektif dan efisien di wilayah ini adalah transportasi udara," katanya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Radjasa dalam sambutannya sebelum meresmikan proyek perluasan bandara ini mengakui, daya tampung Bandara Hasanuddin sekarang sudah di luar kemampuannya.
Saat ini, jumlah penumpang di Bandara Hasanuddin telah mencapai tiga juta per tahun, padahal, saat bandara ini dibangun beberapa tahun lalu, angka ini diprediksi baru akan terjadi tahun 2007.
"Mengingat pertumbuhan penumpang di Bandara Hasanuddin ini mendekati 30 persen, sejak sekarang kita persiapkan kapasitas pelayanan untuk penumpang sekitar tujuh juta orang yang diprediksi terjadi tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2008 sampai 2009 kita akan melakukan perluasan terminal lagi," katanya.
Menhub menegaskan, tidak ada alasan lagi perluasan Bandara Hasanuddin ditunda, sebab jika kondisi yang demikian tidak diantisipasi maka akan menyebabkan perlambatan ekonomi di KTI karena bandara ini merupakan bandara penghubung (hub port) antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan KTI.
"Hal ini terbukti, dari sekitar tiga juta penumpang yang lewat di bandara ini setiap tahunnya, hanya sekitar 40 persen saja yang bertujuan akhir ke Makassar. Sebanyak 60 persen di antaranya hanya transit," ujarnya.

Dua Tahap
Perluasan Bandara Hasanuddin akan dikerjakan dalam dua tahap di atas areal seluas 500 hektare dan menelan dana Rp 844 miliar.
Tahap pertama, pengembangan bandara tersebut akan dikerjakan pada areal 185 hektare meliputi pembangunan paralel taxiway (jalan pesawat menuju landasan) dan exit taxiway dua unit, apron (lapangan parkir pesawat) berkapasitas tujuh pesawat serta terminal penumpang seluas 48.500 meter persegi. Kapasitas terminal tersebut menampung sekitar tujuh juta penumpang per tahun. Selain itu, pengembangan fasilitas penunjang airside dan landside dengan anggaran Rp 400 miliar.
Tahap kedua pada tahun 2006 akan membangun sebuah landas pacu baru sepanjang 3.000 meter dengan melengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Menurut Menhub, salah satu sumber pendanaan untuk bandara tersebut kemungkinan berasal dari penerbitan obligasi. Ia menjelaskan, Bandara Hasanuddin membutuhkan dana senilai Rp 844 miliar. PT Angkasa Pura (AP) I akan mengerjakan sendiri proyek tersebut. Sumber pendanaan ada dua. Pertama, dari equity Angkasa Pura I senilai Rp 100 miliar dan pinjaman dari Bank Mandiri senilai Rp 300 miliar. “Tahap kedua, mungkin terbitkan obligasi atau gaet partner,” kata Hatta, kepada Investor Daily, pekan lalu.
“Menurut saya, opsi menggandeng parnert jauh lebih baik karena tidak membebani. Bisa partner lembaga investasi atau operator bandara terserah business to business. Pemerintah tidak bisa ikut campur lagi,” tambah Menhub.
Bandara Hasanuddin saat ini memiliki landas pacu sepanjang 2.500 meter, apron berkapasitas sekitar 16 pesawat dan terminal penumpang berkapasitas 2,5 juta orang pertahun. Padahal bandara tersebut saat ini melayani sekitar 100 kali pergerakan pesawat naik dan turun setiap hari dengan jumlah penumpang naik, transit dan berangkat sebanyak tiga juta/tahun.
Menteri Hatta Radjasa mengatakan, pembangunan bandara internasional Hasanuddin tertinggal tujuh tahun sejak pertama kali didesain menjadi pusat lalulintas udara di KTI, sehingga kini kewalahan melayani aktivitas penerbangan yang bertumbuh sangat pesat. (ant/ed)

Investor Dapat Konsesi 15 Tahun

Menteri Perhubungan Hatta Radjasa:



Mulai Senin (17/1) hingga Selasa (18/1), pemerintah menggelar Infrastructure Summit 2005 di Jakarta. Lewat forum itu, pemerintah menawarkan 91 proyek bernilai US$ 22 miliar (Rp 204,6 triliun). Rencananya, pemerintah juga akan menggelar forum serupa pada November 2004 dengan menawarkan 52 proyek senilai US$ 57,5 miliar (Rp 534,75 triliun).
Di antara proyek-proyek yang ditawarkan pada forum internasional itu adalah proyek yang berada di bawah departemen perhubungan (dephub) mencapai senilai Rp 19,5 triliun.
Untuk mengetahui jenis proyek dan insentif yang ditawarkan dephub, wartawan Investor Daily Edo Rusyanto mewawancarai Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, di ruang kerjanya Jumat (14/1). Berikut petikannya.

Berapa proyek infrastruktur yang ditawarkan oleh Departemen Perhubungan pada Infrastructure Summit 2005?

Dari tempat saya ada empat bandara. Pertama, perluasan terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Kedua, fasilitas pemrosesan kargo dan industri terpadu Bandara Soekarno-Hatta. Ketiga, Bandara Kualanamu, Medan. Keempat, Bandara Lombok Baru. Ini yang memang sudah siap kita tawarkan kepada investor dalam Infrastructure Summit kali ini.
Nilai investasi yang dibutuhkan, untuk bandara Medan Rp 2,25 triliun. Untuk ekspansi terminal Bandara Soekarno-Hatta Rp 2,9 triliun, embangunan fasilitas pemrosesan kargo Soekarno-Hatta Rp 431,35 miliar. Sedangkan untuk Bandara Lombok Baru Rp 1,25 triliun. Kemudian akses transportasi ke Bandara Soekarno-Hatta melalui jalur kereta api menuju stasiun Manggarai membutuhkan investasi Rp 696,08 miliar.

Kenapa Bandara Hasanuddin tidak ditawarkan?

Tadinya memang mau ditawarkan di Infrastructure Summit, tapi PT Angkasa Pura I memiliki kemampuan untuk tahap awal, yakni pembangunan terminal yang luasnya sekitar 48 ribu square meter untuk tujuh juta penumpang.
Bandara Hasanuddin butuh Rp 844 miliar dan dikerjakan sendiri oleh PT Angkasa Pura I. Itu dibagi dua tahap. Pertama, dari modal Angkasa Pura I senilai Rp 100 miliar dan pinjaman dari Bank Mandiri senilai Rp 300 miliar. Tahap kedua, mungkin menerbitkan obligasi atau menggaet mitra. Menurut saya, opsi menggandeng mitra jauh lebih baik karena tidak membebani. Bisa mitra lembaga investasi atau operator bandara, terserah (itu) business to business. Pemerintah tidak bisa ikut campur lagi.
Menurut saya kita harus mendorong dana market (pasar uang dan pasar modal). Bisa saja menerbitkan obligasi. Tapi, itu kewenangan menteri BUMN. Saya menganggap money market cukup besar uangnya.

Bagaimana dengan bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) ?

Sekarang belum untuk bandara UPT. Itu kan bandara kecil yang tidak begitu komersial. Tugas pemerintah memang menjaga bandara yang secara komersial tidak viable (prospektif), tapi secara ekonomi viable. Namun, melalui public service operation (PSO), upaya menjaga keperintisan itu tetap ada.
Untuk proyek-proyek pelabuhan laut, terdiri atas apa saja?
Pelabuhan Bojanegara (Banten) menelan investasi Rp 1,9 triliun. Kemudian pengembangan pelabuhan Tanjung Priok di Ancol Timur itu menelan Rp 4,38 triliun. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong diperkirakan menelan investasi sebesar Rp 6,43 triliun. Terakhir, pengembangan Pelabuhan Balikpapan senilai Rp 648 miliar.
Ada calon investor yang sudah mengajukan minatnya?
Yang dari investor lokal sudah banyak. Bahkan, dari delapan program saya itu memang peminatnya banyak. Saya tidak bisa sebutkan karena nanti akan melalui proses tender. Minat swasta lokal cukup besar terutama untuk ekspansi pelabuhan di Jawa Timur, perluasan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Medan Baru. Mereka tergabung dalam konsorsium nasional.
Kalau yang dari asing, beberapa yang sudah menunjukkan indikasi itu. Ada yang dari Cina, Amerika Serikat dan Singapura. Mereka melalui Kadin.

Berapa return dari proyek-proyek yang Anda tawarkan?

Return-nya sekitar 15-19%. Kalau pelabuhan sekitar 15%. Bandara lebih bagus. Misalnya, bandara Medan itu sekitar 17-19%, tergantung beberapa asumsi tapi tidak di bawah 15%.
Saya yakin proyek yang di Dephub direspons calon investor. Buat saya bukan persoalan laku atau tidak. Saya ingin menunjukkan kepada dunia internasional, new government ready to invite the investor.

Anda tidak takut disebut penjual aset negara?

Ini tidak menjual aset. Aset mana yang saya jual? Saya mengajak mereka untuk investasi. Ini ajakan membangun, bukan menjual aset yang sudah ada. Ini membangun sesuatu yang belum ada.
Berapa lama konsesi yang didapat investor?
Tergantung. Kalau bandara 7 sampai 10 tahun. Untuk pelabuhan tidak ada (konsesi) yang di bawah lima tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Untuk Bojanegara konsesinya panjang karena pelabuhan baru. Ekspansi Bandara Soekarno-Hatta konsesinya sekitar 7-10 tahun.

Kapan tendernya dimulai?

Tentu pada departemen teknis yang akan mengatur tender. Nanti kita lihat, begitu ada yang mengajukan ketertarikan, kita persiapkan tendernya secepat mungkin. Menurut saya project profile-nya sudah. Pembebasan tanahnya sudah. Jadi relatif cepat.
Hanya memang ini harus sejalan dengan legal reform itu. Saya harapkan keduanya berjalan tahun ini. Proyek-proyek yang ada di saya (Dephub,red) harus ditenderkan.

Kendala apa yang dihadapi dalam menjual proyek-proyek di Dephub?

Saya kira masalah legal merupakan yang nomor satu. Kemudian yang kedua, bagaimana tetap melibatkan Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia). Idealnya kita ajak. Karena berada di wilayah Pelindo khususnya yang di Ancol Timur.

Bagaimana dengan peraturan pendukung guna merangsang calon investor?

Kita akan mengubah peraturan pemerintah (PP). Tentunya kalau kita mengubah PP, ini berkaitan untuk mempersingkat perizinan dan akan sedikit liberal. Tapi tidak bisa melebihi apa yang sudah tercantum dalam undang-undang. Kita perlu mengubah undang-undang, tapi butuh waktu kan? Contohnya, saya menginginkan swasta itu bisa membangun rail way (jalur kereta api). Sekarang undang-undangnya tidak mengizinkan. Dia (investor) hanya bisa bekerja sama dengan PT Kereta Api. Tapi, nanti itu tak perlu lagi. Kalau dia mau membangun, silakan. Begitu juga di pelabuhan dan bandara. Yang penting buat saya ada investasi.

Perkembangannya bagaimana?

Sampai Jumat (14/1) belum semua PP rampung. Saya kira akan terkejar target sebelum 17 Januari. Tapi dari delapan PP yang akan diubah, yang kira-kira akan keluar PP perubahannya ada tiga. PP tentang pelabuhan, rail way dan bandara. Harus ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum calon investor tidak mau investasi. Ini yang kita berikan, regulator frame work-nya harus jelas.
Sangat tidak mungkin mengubah undang-undang dalam waktu cepat. Saat ini draf final undang-undang telah selesai. Tinggal selanjutnya diajukan ke DPR. Ini masuk dalam program 100 hari saya.
Tinggal diserahkan ke Bapak Presiden kemudian dimasukan ke DPR. Rencananya minggu depan, draf revisi UU 13, 14, 15 dan 21 (tentang kereta api, jalan raya, laut dan udara, red) selesai kita serahkan ke departemen hukum dan perundangan.
Revisi itu misalnya dari semula yang bisa membangun hanya PT Kereta Api, nantinya siapa saja bisa membangun. Revisi undang-undang tersebut agak berbeda dengan undang-undang migas karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau perlu nanti kita bicarakan dengan Mahkamah Konstitusi.

Kelak akan multioperator?

Nanti kita akan menganut multioperator di segala aspek. Di telekomunikasi dan kereta api bisa multioperator. Saya yakin dengan multioperator akan ada persaingan yang sehat. Ada mekanisme pasar yang sehat. Dan akan ada investasi dan ujungnya pelayanan jadi baik. Ini harus diatur dengan undang-undang yang melindungi investasi.
Di telekomunikasi sudah lebih cepat untuk multioperator. Hanya tinggal selangkah lagi membayar kompensasi kepada pemerintah. Sudah disetujui. Ada komitmen tapi pembayarannya belum. Itu sekitar Rp 478 miliar. *

Tak Ada Insentif Khusus bagi Investor Infrastruktur

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie:


JAKARTA—Pemerintah tidak memberi insentif khusus bagi calon investor di sektor infrastruktur yang mengajukan minatnya pada pertemuan puncak tentang infrastruktur (Indonesia Infrastructure Summit/IIS) 2005. Untuk menarik investor, pemerintah merevisi 11 peraturan pemerintah (PP) dan tiga peraturan presiden yang terkait proyek infrastruktur.
Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menegaskan, investor asing harus berkompetisi secara sehat dengan investor domestik. Setelah investor mengajukan minat, pemerintah akan menggelar tender terbuka. “Tidak ada insentif khusus. Tidak ada perlakuan pajak khusus,” tutur Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, kepada Investor Daily, usai jumpa pers IIS 2005 di Jakarta, Minggu (16/1).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (17/1) dijadwalkan akan membuka IIS 2005. Pertemuan itu akan dihadiri 597 peserta dari 18 negara, antara lain, Jepang, Singapura, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, India, Jerman dan Cina.
Ical menilai, proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah itu bernilai cukup bagus. Dari 91 proyek bernilai US$22,5 miliar yang ditawarkan pada forum kali ini, jelas dia, tingkat pengembalian investasinya (IRR) mencapai 15-23%.
Meski cukup optimistis, Ical tidak memasang target jumlah investor yang bakal digaet lewat forum itu. “Tidak ada target. Kalau bisa semua, bagus. Why not,” kata dia.
Dalam IIS 2005, pemerintah akan menawarkan proyek jalan tol, air minum, pelabuhan, bandara dan ketenagalistrikan. Rencananya, pemerintah juga akan menggelar forum serupa pada November 2005. Pada IIS kedua itu, pemerintah akan menawarkan 52 proyek senilai US$ 57,5 miliar (Rp 534,75 triliun). Selama periode 2005-2009, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur senilai US$ 145-150 miliar atau setara Rp 1.303 triliun.
Guna mendukung minat investor asing, pemerintah merevisi 11 peraturan pemerintah (PP) dan tiga peraturan presiden. Hingga Minggu (16/1), menurut Ical, sudah ada delapan PP yang siap. “Tiga lainnya segera kita rampungkan dalam pekan ini,” tutur dia.
PP dan peraturan presiden tersebut antara lain menyangkut jalan tol, pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, dan rancangan peraturan presiden tentang pengadaan tanah bagi infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga merevisi Keppres 81/2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Keppres 7/1998 tentang Tatacara Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur, RPP tentang perubahan PP N0 69/1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api dan RPP yang mencabut PP N0 70/2001 Kebandarudaraan.
\Proyek DPUSementara itu, Departemen Pekerjaan Umum (DPU) mengaku telah mereformasi regulasi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. DPU telah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai penjabaran undang-undang yang dikeluarkan tahun 2004.
Menteri PU Djoko Kirmanto menjelaskan, pihaknya telah menandatangani RPP tentang jalan tol yang mengacu pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan. Selain itu, pihaknya juga sudah mengesahkan RPP tentang pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai petunjuk pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air.” Tadi malam (Jumat, 14/1) sudah saya tandatangani dan sudah dikirimkan kepada presiden," kata Djoko usai melepas keberangkatan 15 truk tangki air minum bantuan DPU ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) di Jakarta, Sabtu (15/1).
Direktur Sistem Jaringan Prasarana Ditjen Prasarana Wilayah DPU Eduard T Pauner menambahkan, reformasi regulasi itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di sector jalan tol dan pengelolaan sumber daya air.
Mengenai tarif tol, menurut Eduard, akan disesuaikan dengan tarif yang ditawarkan investor dalam rencana bisnis mereka. Pemerintah memberikan kesempatan penyesuaian tarif terhadap inflasi, setiap dua tahun sekali. Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004, pembangunan tol adalah untuk kepentingan umum. “Sehingga tanah yang akan dipakai untuk lahan jalan tol merupakan tanah untuk kepentingan umum,” kata Eduard kepada Investor Daily, Jumat (14/1).
Sebelum ada UU itu, menurut dia, status penggunaan tanah untuk lahan jalan tol masih kabur. Akibatnya, banyak presepsi pembangunan jalan tol hanya untuk kepentingan komersial saja. “Hal itu, menyulitkan pemberesan tanah untuk jalan tol sehingga pembangunannya sering tertunda,” kata Eduard.
Proyek yang Ditawarkan
Terkait Indonesia Infrastructure Summit (IIS) 2005, DPU akan menawarkan proyek di dua sektor, yakni jalan tol dan air minum. Kedua sektor itu diperkirakan membutuhkan dana investasi sekitar Rp 90 triliun. "Proyek jalan tol yang kita tawarkan hampir mencapai Rp 90 triliun dengan masa pembangunan selama lima tahun. Sementara proyek air bersih ditawarkan di 24 lokasi bernilai investasi puluhan miliar rupiah," kata Djoko.
Mengenai bentuk kerja sama, menurut dia, akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam pengelolaan air bersih, misalnya, investor bisa membuka wilayah baru atau sebatas kerja sama manajemen. "Mereka bisa membangun treatment plant sendiri di daerah baru, membangun jaringan distribusi dan kemudian dikelola sendiri selama masa konsesi misalkan 10-15 tahun. Atau, hanya tinggal mengoperasikannya saja, karena pabrik pengolahannya sudah ada," papar Djoko.
Mengenai proyek jalan tol, menurut Eduard, pihaknya lebih memprioritaskan penyelesaian pembangunan trans Jawa. “Penawaran pembangunan jalan tol di Jawa kemungkinan besar lebih menarik para investor dilihat dari sisi prospek komersialnya,” kata Eduard.
Melalui PT Jasa Marga, pemerintah memfokuskan pembangunan jalan tol sepanjang 698,5 km di Pulau Jawa dengan investasi sekitar Rp 41,29 triliun. “Jasa Marga akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pembiayaan baru guna membantu realisasi proyek-proyeknya,” ujar Eduard.
DPU juga akan menawarkan proyek-proyek baru untuk ditenderkan, termasuk enam proyek ruas jalan tol yang telah diumumkan penawaran tendernya pada awal Januari lalu. Selain itu, DPU akan menawarkan proyek-proyek jalan tol yang sempat terhenti akibat krisis ekonomi. “Program DPU parallel dengan upaya yang dijalankan Tim Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur (TPPI),” jelas Eduard.
Dia menjelaskan, Indonesia akan membangun ruas jalan tol sepanjang 1.500 km bernilai sekitar Rp 90 triliun. Namun, Eduard mengakui belum semua proyek itu siap dokumentasinya. (abe/ed)

Akhir Januari, 100% Jaringan PLN di Aceh Pulih

Jakarta- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan, akhir Januari 2005 aliran listrik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sudah pulih 100%.
“Untuk rumah yang sudah dihuni dan tidak rusak karena bencana tsunami, kita harapkan akhir Januari sudah dialiri listrik semua,” tutur Herman Darnel, direktur transmisi dan distribusi PLN, kepada Investor Daily, Rabu (12/1), saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini PLN terus bekerja terutama di Banda Aceh dan Meulaboh. “Progress-nya di Banda Aceh diperkirakan bebannya sudah 28 MW dari 40 MW. Tapi, jumlah konsumen yang tidak rusak rumahnya dan belum dapat listrik kini telah terlayani sekitar 90%-nya. Demikian juga di Meulaboh,” katanya.
Herman menambahkan, jumlah konsumen PLN yang terkena bencana tsunami sekitar 90 ribu, terdiri dari di Meulaboh sekitar 40 ribu, di Banda Aceh sekitar 40 ribu dan ditempat-tempat lain sekitar 10 ribu. “Ini akan kita pulihkan berbarengan dengan rekonstruksi Aceh. Kita belum tahu apakah akan dibikin perumahan baru oleh pemerintah,” tegasnya.
Saat ini di Meulaboh ada satu kelompok pelanggan yang membutuhkan perbaikan 20 km jaringan listrik.
Di Banda Aceh, kata Herman, saat ini PLN sudah memasuki tahap melayani satu per satu pelanggan. “Saat ini kita sudah membuka layanan, jika ada orang yang bangunannya tidak rusak tapi belum dapat listrik belum nyala, posko kita akan melayani,” jelasnya.
Sejak bencana gempa dan tsunami Ahad (26/12) hingga 10 Januari 2005, PLN sibuk memperbaiki jaringan listrik yang rusak. “Lhokseumawe, Bireun, Sigli, Tapaktuan, Subussalam dan Sigli relatif tidak terganggu. Yang terganggu itu di Banda Aceh dan Meulaboh, termasuk di Lamno dan Calang,” katanya.
Menurut Herman, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang rusak mesinnya terletak di Lamno dan Calang. “Tapi di Meulaboh dan Banda Aceh mesinnya tidak rusak,” tutur dia.
Saat disinggung bagaimana langkah PLN ke depan pascabencana, Herman mengatakan, “PLN mengikuti yang lain saja. Dari dulu PLTD kita tidak dekat pantai. Sudah ada kajian soal banjir. Tapi kali ini kan luar biasa. Nanti, bukan PLN yang mengubah kebijakan tapi pemerintah, kita ikuti kebijakan itu.”
Menurut dia, semuanya tergantung pemerintah. Apakah pemerintah akan membangun lagi di atas kota yang rusak terkena bencana atau tidak. “PLN mengikuti yang lain saja. Misalnya kalau orang bangun rumah di situ, kita juga kan aman untuk bangun jaringan listrik,” kata Herman. (ed)

Telekom Malaysia Resmi Masuk ke XL

KUALA LUMPUR—Telekom Malaysia Berhad (Telekom Malaysia) resmi menguasai 27,3% saham PT Excelcomindo Pratama (XL). Penandatangan sale and purchase agreement dilakukan Rabu (12/1), di Kuala Lumpur, Malaysia.
Telekom Malaysia masuk XL melalui anak perusahaannya, TM International (L) Ltd.
Demikian disampaikan pihak Telekom Malaysia setelah menyelesaikan transaksi tahapan pertama akuisisi saham XL, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian antarpihak terkait, Rabu (12/1) di Kuala Lumpur.
Rudiantara, direktur XL saat dikonfirmasi mengatakan, “Tahap pertama Telekom Malaysia mengakuisisi sebanyak 23,1% senilai US$ 265,7 juta, dan sisanya sebanyak 4,2% saham senilai US$ 48,3 juta diharapkan terealisasi pada Maret 2005.”
Rudiantara tidak bersedia menjelaskan lebih detail langkah apa yang akan ditempuh pascaakuisisi tersebut.
TM International juga memiliki opsi menjadi pemegang saham mayoritas XL, berkaitan rencana penawaran perdana saham XL kepada publik yang akan dilaksanakan pertengahan tahun ini.
Manajemen TM International menegaskan, selain penandatanganan transaksi jual beli saham tahap pertama itu, TM International juga telah menyelesaikan perjanjian lainnya yaitu opsi perusahaan untuk menjadi pemegang saham mayoritas pada kondisi tertentu yang disepakati. Opsi yang didapatkan TM International itu berkaitan dengan rencana XL yang akan menawarkan sahamnya kepada publik (initial public offering/IPO) pada pertengahan tahun ini.
Penyelesaian akuisisi XL tahap pertama itu ditandai oleh penandatangan sale and purchase agreement oleh para pihak di Kuala Lumpur, antara lain dari TM International, PT Telekomindo Primabhakti (anak perusahaan Rajawali Group) dan Rogan Partners Inc. Dari pihak TM International diwakili oleh CEO perusahaan, Christian de Faria, CEO Rajawali Group Peter Sondakh PT Telekomindo Primabhakti dan dari Rogan Partners, diwakili oleh Direkturnya, Bruno Sidler. Turut serta menghadiri, CEO Telekom Malaysia Dato' Abdul Wahid Omar.
Pascaakuisisi oleh TM International, komposisi pemegang saham XL terdiri dari; Telekomindo Primabhakti (60%), TM International (27,3%) dan Asia Infrastructure Fund (12,7%).
Sebelumnya, Dato’ Abdul Wahid Omar, CEO Grup Telekom Malaysia mengatakan, visi strategi pihaknya masuk ke XL adalah untuk membantu meningkatkan posisi XL di pasar Indonesia dan dalam proses membuat XL menjadi kontributor pokok terhadap pertumbuhan Telekom Malaysia ke depan. “Kami percaya posisi kami sebagai Pemimpin pasar Malaysia, dikombinasikan dengan pengalaman luas sebagai investor regional akan bermanfaat bagi XL,” ungkap dia (Investor Daily, 10/12).
Pasar seluler Indonesia cukup memikat bagi para investor asing. Hingga akhir tahun 2004, diperkirakan pengguna seluler di Indonesia bisa mencapai lebih dari 27 juta pengguna. Dan, “Tahun 2005 sedikitnya terjadi peningkatan pengguna seluler hingga mencapai 10 juta orang,” tutur Rudiantara yang juga ketua Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI).
Menurut Rudiantara, kehadiran Telekom Malaysia akan membantu rencana peningkatan investasi seluler XL. “Tahun 2005, setidaknya modal kerja (capex) yang akan kami keluarkan sekitar 200 juta dolar AS,” kata dia.
XL termasuk dalam tiga besar operator seluler yang menguasai pasar Indonesia. Per September 2004, perusahaan memiliki sebanyak 4,3 juta pelanggan dengan pangsa pasar sekitar 15,5% dari total pasar. Sepanjang triwulan ketiga, perusahaan meraih momentum, berhasil menambah sekitar 18,6% pelanggan. Pendapatan kotornya dalam sembilan bulan pertama tahun 2004 telah mencapai Rp 2,3 triliun atau sekitar US$ 254 juta. (abe/ed)

Investasi Proyek Infrastruktur 2005

Masih ‘Tergantung’ Pada Investor Asing

INDONESIA butuh dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Sepanjang 2005-2009, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 700 – 1.303 triliun. Dahsyat!
Angka tersebut bisa jadi bertambah, mengingat bencana alam yang meluluhlantakan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Ahad (26/12). Wakil presiden Jusuf Kalla memperkirakan, guna memulihkan sarana dan prasarana di bumi Serambi Mekah itu memerlukan sekitar Rp 8-10 triliun selama lima tahun ke depan.
Ironisnya, kocek pemerintah tak mampu menutupi seluruh kebutuhan investasi di sektor infrastruktur. Paling banter, pemerintah hanya mampu mendanai 30% dari total kebutuhan. Bagaimana jalan keluarnya?
Salah satu strategi dalam menggalang pendanaan pembangunan infrastruktur menurut Ketua Tim Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur (TPPI) Raden Pardede lewat pembentukan Infratructure Fund.
Infrastructure Fund tersebut, menurut draft TPPI, dapat berupa Infrastructure Fund International yang fokus bagi Indonesia atau Infrastructure Fund International independen yang tidak hanya khusus untuk Indonesia. Selain itu, Infrastructure Fund Domestic yang sumber pendanaannya dapat dari dana asuransi jiwa dan dana pensiun. Selain itu dapat berasal dari dana perusahaan domestik yang cash rich, dana dari tambahan pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar.
Menko Perekonomian Aburizal Bakrie sadar betul perlunya menggandeng swasta domestik dan asing. Ia mengatakan, pembentukan Infrastructure Fund ditangani swasta yakni Emerging Market Partnership dan PT Danareksa. Pemerintah, kata dia, mengajak beberapa sumber pendanaan internasional dari Jepang, Brunei, Timur Tengah dan Islamic Development Bank, untuk menyediakan modal awal pembentukan lembaga tersebut.
Raden Pardede melihat perlunya pemerintah mereformasi sektor keuangan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur. “Jadi, saat mereka menaruh uang di sektor infrastruktur, mereka sudah punya kesamaan pendapat antara regulator maupun bank dan dana pensiun atau para peserta di capital market,” kata dia.
Untuk strategi jangka pendek, kata dia, TPPI mengusulkan supaya rasio antara pinjaman dan investasi sektor infrastruktur ditingkatkan. Selain itu, TPPI menganjurkan agar Bank Indonesia (BI) bersama perbankan dalam mengevaluasi risiko menggunakan project finance approach (pendekatan proyek) bukan landing approach (pendekatan besarnya pinjaman) seperti yang dilakukan selama ini.
“Deregulasi perlu dilakukan sehingga antara investor atau sponsor dan proyek bisa difasilitasi,” kata Raden. Ia mencontohkan, dana pensiun dan asuransi jiwa yang menjadi sumber tabungan dalam negeri dan tenornya jangka panjang perlu dideregulasi agar tertarik membiayai infrastruktur.
Guna merealisasi rencana pembentukan Infrastructure Fund pada 17-18 Januari 2005 pemerintah akan menggelar Infrastructure Summit 2005 di Jakarta. Pada forum tersebut, pemerintah juga akan menawarkan sejumlah proyek kepada investor asing yang hadir.

Proyek 2005
Minat calon investor domestik dan asing diperkirakan masih cukup tinggi untuk masuk ke sector infrastruktur. Terlebih untuk sektor jalan tol. Data TPPI menyebutkan, kebutuhan pendanaan untuk sektor jalan tol diperkirakan menelan sekitar Rp 85,2 triliun untuk lima tahun kedepan (2005-2009). (lihat table)
Tahun 2005 ini, ada beberapa proyek jalan tol yang harus rampung. Seperti ruas Cikampek-Padalarang (41 km) dan ruas S Jakarta Out Ring Rout (JORR). Ruas Cikampek-Padalarang ditargetkan rampung April 2005. Proyek ini menjadi prestisius pemerintah mengingat pada bulan tersebut delegasi internasional akan menghadiri 100 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang akan diselenggarakan di Bandung. Ruas Cikampek-Padalarang akan memperpendek jarak tempuh Jakarta-Bandung dari semula sekitar 4-5 jam menjadi sekitar 3,5 jam saja.
Pada 3 Januari 2005, pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum (DPU) membuka tender enam ruas tol yang diperkirakan menelan investasi Rp 12 triliun. Proyek tender tol tahap I 2005 itu merupakan bagian dari rencana pembangunan tol sepanjang 1.500 kilometer (km) yang menghubungkan kota-kota di Jawa.
Menurut Dirjen Prasarana Wilayah DPU Hendriyanto Notosoegondo, enam ruas tol yang ditenderkan DPU pada tahap I, antara lain : tol Medan-Binjai (20,5 Km) di Provinsi Sumatera Utara; tol Makassar Seksi IV (11,0 km) di Provinsi Sulawesi Selatan; tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (56,0 Km) di Provinsi Jawa Barat; tol Depok-Antasari (18,2 Km) di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; tol Cinere-Jagorawi (14 Km) di Provinsi Jawa Barat; tol Cikarang-Tanjung Priok. (53 Km) di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Ketua Panitia Pelaksana Lelang Proyek Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum Eduard T Pauner mengatakan, hingga 7 Januari 2005 telah ada sekitar 167 calon investor yang mengajukan minat.
Ia menyebutkan, diantara perusahaan domestik yang berminat adalah Bakrie Brothers, PT Citra Marga Nusaphala Persada, PT Jakarta Propertindo (BUMN DKI) dan PT Marga Bumi. Sedangkan perusahaan asing yang berminat di antaranya China Harbour Engineering (Cina), Kajima Corporation (Jepang), Plus Express Way Berhad (Malaysia) dan MCA Intergroup.
Untuk menentukan pemenang tender, DPU melakukan tahap penyaringan, dimulai dengan tahap prakualifikasi. Kemudian, bagi peserta yang lulus akan untuk ikut tender investasi. Dan, setelah didapat investornya, kemudian akan dilakukan tender lagi, untuk pekerjaan sipil-nya. Proses tender diperkirakan memakan waktu sekitar 14 bulan atau lebih cepat.
Ruas tol yang ditenderkan tersebut, menurut Hendriyanto, cukup menarik dan memiliki tingkat pengembalian investasi yang baik. “Kalau menurut kita, berdasarkan data pra-feasibility study. Semuanya cukup, seperti ruas Depok-Antasari. Kita hitung internal rate of return (IRR)-nya sekitar 19%. Sementara biaya untuk pembebasan tanah, kan, bisa dikompensasi terhadap periode masa konsesinya atau pada tarif yang akan diusulkan pemenang dalam business plan-nya,” tutur Hendriyanto.
Selain ke-6 ruas tadi. PT Jasa Marga sepanjang tahun 2005 juga akan membangun empat ruas tol. Menurut Direktur Utama Jasa Marga Syarifuddin Alambai, empat ruas tol yang akan dibangun tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun.
Ruas tol yang dimaksud adalah Cikampek–Cirebon (114 km), yang akan digarap bersama tiga investor, serta tiga ruas yang diusulkan Jasa Marga untuk dibangun tahun ini, yaitu Bogor Ring Road (11 km), Semarang – Solo (82 km) dan Gempol – Pasuruan (32 km).
Menurut dia, empat ruas tol tersebut sudah siap dibangun dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang baru.
Ia menambahkan, untuk tiga ruas (Semarang-Solo, Bogor Ring Road dan Gempol Pasuruan), tidak perlu dilakukan tender investasi. Dalam hal ini, Jasa Marga akan bertindak sebagai investor mayoritas bekerjasama dengan pemda setempat. Sementara, untuk ruas Cikampek-Cirebon, Jasa Marga hanya akan bertindak sebagai investor minoritas dengan sharing sekitar 10%.
Alambai menuturkan, kebutuhan Jasa Marga untuk pembangunan tiga ruas tersebut ditambah dengan keikutsertaaan dalam ruas Cikampek – Cirebon berkisar antara Rp 5 – 6 triliun. Untuk itu, Jasa Marga memiliki opsi melakukan pinjaman ke sejumlah bank atau menerbitkan obligasi, pasca ditundanya rencana initial public offering (IPO).
“Dengan kapasitas kita sekarang, belum menghitung prospek yang akan kita bangun ke depan, kita masih bisa pinjam sekitar Rp 5 triliun. Kalau masih ada kekurangan, kemungkinan kita akan pakai cara seperti Cipularang, yaitu melalui pre financing,” jelasnya.
Selain proyek pembangunan jalan tol tersebut, pemerintah juga akan membuka tender ruas tol tahap II pada pertengahan 2005. Sedangkan pekerjaan tambahan pemerintah adalah bagaimana upaya pemulihan prasarana transportasi jalan di NAD.
Menurut Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, pihaknya telah menyiapkan dana sekitar Rp 780 miliar untuk pemulihan sarana transportasi yang rusak akibat bencana alam yang menelan puluhan ribu korban jiwa rakyat NAD dan Sumatera Utara (Sumut).
Selain jalan tol, pada 2005, proyek infrastruktur transportasi yang cukup memikat asing adalah proyek monorel di DKI Jakarta.
Setidaknya, dari kebutuhan sebesar US$ 630 juta, pengelola monorel PT Jakarta Monorail hanya akan menyiapkan sebesar US$ 150 - 180 juta. Selebihnya diusahakan menggaet dana asing. Untuk itu, telah ditunjuk Banca Intesa, lembaga keuangan Italia yang berbasis di Hong Kong, untuk mengorganisir penghimpunan dana dari DBS Bank, Asian Development Bank (ADB), AON Risk Service Singapore dan Export Credit Agencies.
Proyek ini, menurut Direktur Utama PT Indonesia Transit Central (ITC), Ruslan Diwiryo, diperkirakan mencapai tahap break event point (BEP) dalam waktu 10 tahun. Hal itu didasari oleh ekspektasi masyarakat urban Jakarta terhadap moda transportasi tersebut.
Monorel Jakarta diharapkan mampu mengurai benang kusut transportasi darat di DKI Jakarta. Rencananya monorel tersebut akan terdiri dari dua koridor, yaitu jalur green line, yang merupakan jalur melingkar sepanjang 14,8 km, mulai dari Komdak-Kusuma Candra-BEJ-Stadion Utama-Plaza Senayan-TVRI-Taman Ria Senayan-Gedung MPR/DPR-Pejompongan-Karet-Sudirman-Setiabudi Utara-Kuningan Sentral-Taman Rasuna-Casablanca-Grand Melia-Satria Mandala.
Koridor kedua (blue line) sepanjang 12,2 km meliputi Kampung Melayu-Tebet-Dr Sahardjo-Menteng Dalam-Casablanca-Ambassador-Dharmala Sakti-Menara Batavia-Karet-Kebon Kacang-Tanah Abang-Cideng-Roxy.
Melihat besarnya kebutuhan infrastruktur di sepanjang 2005, tidak heran jika Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Sulistijo SM memperkirakan peluang pasar konstruksi 2005, akan bertumbuh antara 10 – 20 % dari tahun 2004 yang nilainya berkisar Rp 200 triliun. Menurut dia, pasar tersebut masih akan didominasi proyek-proyek pemerintah, yang kini menguasai hampir 60 % pasar konstruksi nasional.
Selain tol dan monorel, sektor infrastruktur yang dilirik investor asing adalah sektor pengelolaan air bersih dan jalur rel kereta api (KA).
Untuk air bersih, Metito Overseas Ltd Uni Emirate Arab lewat PT Metito Indonesia telah mengangarkan US $ 170 juta untuk investasi di sejumlah proyek pengadaan air bersih di Indonesia.
Menurut Chairman Metito Overseas Ltd Mutaz Ghandour investasi mereka di Indonesia diawali pada tahun 2004. mereka mengantongi proyek suplai air bersih untuk Pelabuhan Belawan, Dumai dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun milik PT Pelindo I. Tahun ini, Metito membidik proyek suplai air bersih untuk beberapa pelabuhan milik Pelindo II dan Pelindo III. Selain itu, akan memasok air bersih bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan beberapa perusahaan lepas pantai. Metito juga bakal merangsek ke beberapa Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) di luar Jawa seperti ke Kalimantan dan Papua.
Sedangkan untuk infrastruktur KA, pemerintah sedang menyiapkan rancangan pembangunan jalur KA bandara Soekarno Hatta-Manggarai (Jakarta Selatan) dan dua jalur ganda (double double track) Manggarai-Cikarang (Bekasi). Selain itu, saat ini yang sedang tahap konstruksi adalah jalur ganda (double track) Kutoarjo – Yogya (63 km) proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 1,1 triliun. Pemerintah mengambil dana APBN sekitar Rp 305 miliar dan sisanya berasal dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Untuk jalur Kroya – Kutoarjo (76 km) pemerintah juga menggandeng JBIC yang berkomitmen menggelontorkan dana sekitar US$ 95,7 juta. Sementara itu, untuk ruas Cirebon – Kroya (160 km) pemerintah dipastikan menerima pinjaman lunak pemerintah Cina senilai US$ 181,5 juta.

Industri Telekomunikasi
Khusus infrastruktur industri telekomunikasi, operator telekomunikasi telepon tetap (fix phone) -- telepon kabel (fix wireline) dan nirkabel (fix wireless) maupun operator seluler, sepanjang 2005 diperkirakan bakal membutuhkan dana sekitar US$ 1,2 miliar. Namun, untuk sektor ini relatif ‘mandiri’. Operator telepon seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) maupun PT Indosat Tbk, praktis memiliki kocek yang memadai.
Menurut Ketua Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) Rudiantara, tahun 2005 investasi operator seluler masing-masing; Indosat sekitar US$ 600 juta, PT Telkomsel US$ 600 juta dan PT Excelcomindo Pratama (XL) senilai US$ 200 juta.
Kondisi ini cukup melegakan pemerintah. Di sisi lain, program peningkatan kepemilikan telepon tetap pemerintah bakal terus berlangsung di 2005. Selain mengambil dana APBN, pemerintah juga mengutip 0,75% dari pendapatan bersih operator seluler.
Model kemandirian investasi infrastruktur seperti dilakukan operator seluler sebenarnya dapat diterapkan pada sektor lain. Namun, memang masih memiliki kendala-kendala. Mulai dari minimnya partisipasi lembaga keuangan perbankan hingga regulasi yang belum pasti. Misalnya di sector jalan tol, hingga kini peraturan pemerintah (PP) terkait UU Jalan masih dalam penggodokan. Demikian juga dengan PP mengenai pengelolaan air bersih.
Untuk soal PP, Aburizal Bakrie menjanjikan rampung sebelum Infrastructure Summit mendatang. Kita tahu, investor asing butuh jaminan investasi, di antaranya berupa kepastian hukum. Kita tunggu saja. (edo rusyanto)

Menhub Permudah Pasokan Komponen Fastel ke NAD

Jakarta-Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Radjasa menegaskan, pemerintah memberi kemudahan pasokan komponen-komponan fasilitas telekomunikasi (fastel) guna mendukung pemulihan telekomunikasi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
“Untuk memasukkan barang-barang guna perbaikan infrastruktur telekomunikasi tidak ada masalah. Pemerintah siap memberi kemudahan. Seperti bantuan dari Malaysia untuk perbaikan telekomunikasi di daerah terisolir di Aceh,” tutur Menhub, di Jakarta, Senin (10/1).
Sementara itu, Suryatin Setiawan, direktur bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menegaskan, pihaknya telah mendapat tawaran dari vendor-vendor telekomunikasi untuk pemulihan di NAD. “Dari luar negeri kami menerima bantuan dari beberapa operator yg sudah menyampaikan ingin membantu, saat ini British Telecom sudah di lokasi (NAD, red). Dan NTT Jepang dan grupnya dalam pembicaraan akhir,” tutur Suryatin, Senin.
Hatta Radjasa menegaskan, guna memulihkan sistem telekomunikasi di NAD, operator telekomunikasi harus mempercepat pemulihan fasilitas seluler dan menggunakan sistem fix wireless (telepon tanpa kabel). “Kita bersyukur, saat sudah pulih 80-an% fasilitas telekomunikasi di Aceh. Harus dipahami, fix line tak banyak membantu karena fix line tersambung pada building-building, perkantoran pada rumah-rumah yang justru mengalami hancur total. Sehingga Telkom perlu kerjakeras untuk menyediakan telepon seluler dan VSAT (telepon satelit, red) untuk daerah-daerah terisolir,” jelas Hatta.
Sementara itu, Suryatin menegaskan, status recovery fastel di Aceh sudah 68% dari seluruh Sentral Telepon Otomat (STO) yang rusak. Saat bencana terjadi 26 Desember lalu, ada 22 STO Telkom yang mengalami gangguan total itu setara dengan 93% dari seluruh satuan sambungan telepon (SST) di NAD yang mencapai sekitar 98 ribu SST.
Ia mengakui, hingga Senin (10/1), masih ada tujuh lokasi yang STO nya harus dipulihkan. “Dari 7 ada 2 yang belum ada fastel yang masuk,” katanya.
Menurut dia, Telkom melakukan empat langkah untuk memulihkan layanan telekomunikasi di wilayah yang terkena bencana hebat. Pertama, membawa telepon satelit Pasti dan Byru. Kedua, membawa genset dan peralatan VSAT seperti disarankan menhub seperti ke Sinabang dan Meulaboh. Ketiga, mengoperasikan sistem wireless (TelkomFlexi). Dan keempat, melaksanakan recovery fix line.
“Untuk banda aceh kita memasuki tahap empat, sehingga flexi sudah masuk. Minggu (9/1, red) di Ketapang sudah on air dan kita segera masuk ke Darussalam. Fix line sudah dipulihkan secara bertahap. Kita masuk ke lembaga-lembaga yang memang sangat berperan di dalam pemulihan di bidang ekonomi dan sosial. Empat tahap ini akan berlaku untu semua lokasi nantinya, termasuk tujuh lokasi yang harus segera kita recover,” kata Suryatin.
Ia menyebutkan, untuk komunikasi seluler di Meulaboh, Telkom berharap Senin atau Selasa (11/1) sudah kembali dapat dipergunakan. Sedangkan telepon satelit (VSAT) yang sudah beroperasi bisa ditambah jalurnya.
Suryatin menjelaskan, dari tujuh lokasi yang belum pulih, empat lokasi diantaranya sudah melewati tahap satu. “Untuk Calang dan Lamno, sampai sekarang baru bisa menitipkan telepon satelit kepada aparat untuk dioperasikan bagi kepentingan umum,” katanya.
Menurut Suryatin, untuk dalam pengadaan barang-barang fastel pihaknya menempuh berbagai cara termasuk dari internal Telkom yaitu dengan merelokasi perangkat yang dimiliki divisi regional lain. “Perangkat VSAT yang dibawa ke Sinabang dan Meulaboh, hasil relokasi dari Telkom. Ada empat VSAT dibawa dari Kalimantan dan beberapa dari Jawa. Genset juga sangat perlu, karena PLN belum pulih. Masalah selanjutnya soal pasokan BBM,” tukas Suryatin.
Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai, langkah Telkom cukup strategis. “Kalau memulihkan wireline butuh waktu panjang. Kita belum tahu berapa lama proses recovery komunikasi Aceh terselesaikan. Saya perkirakan enam bulan,” katanya, Senin.
Bagi Heru, peranan telekomunikasi sangat signifikan. “Perlu suatu pemikiran, ke depannya seperti apa? Bencana maha dahsyat ini kita tidak harapkan terjadi lagi. Perlu ada lembaga infrastruktur yang memiliki dana untuk setiap saat dapat digunakan untuk mengatasi bencana,” katanya.

Telkomsel 95%
Sementara itu, hingga Senin, PT Telkomsel sudah dapat melayani 95% wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kemampuan layanan ini menyusul pengoperasian 49 base tranceiver station (BTS).
“Kami menargetkan minimal dapat mengoperasikan 62 BTS, sebab, dengan jumlah tersebut berdasarkan perhitungan akibat bencana telah mencukupi,” kata Sjahrul, vice President Corporate Secretary Telkomsel, di Jakarta, Senin.
Telkomsel menetapkan target waktu maksimal pertengahan Februari 2005 pengoperasian seluruh BTS dapat terealisasi.
Akibat bencana alam sebagian besar dari 83 BTS di NAD mengalami kerusakan, khususnya yang berlokasi di Banda Aceh dan Pantai Barat NAD.
VP Network Design Telkomsel Edi Wibawa menuturkan, di samping memulihkan infrastruktur yang rusak untuk memperluas coverage dan kapasitas, Telkomsel juga akan mempercepat pembangunan BTS baru di NAD sebanyak 20 BTS dan 10 BTS Mobile yang akan diselesaikan bertahap dari Januari sampai dengan Februari 2005.
Telkomsel menderita kerugian sekitar Rp 30-35 miliar akibat gempa dan tsunami. Menurut Bajoe, kerugian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan 2004.
Terpisah, Andir Tambunan, GM Corporate Communication PT Indosat Tbk, Senin, menegaskan, pihaknya kembali memberangkatkan pasokan kebutuhan barang-barang jaringan seluler Indosat ke Meulaboh.
Sejak 30 Desember lalu, jaringan seluler Indosat di Banda Aceh telah kembali pulih. Hal itu ditandai dengan beroperasinya empat BTS di empat lokasi, yakni TVRI Banda Aceh, Cot Leupon (bandara), TVRI Sabang dan Sabang.
Sebelum terjadi bencana, Indosat telah memiliki 33 BTS di seluruh wilayah NAD, khusus Banda Aceh memiliki 16 BTS dan satu base switching center (BSC). (ed/tri)



.

2005, Tidak Ada Kenaikan Tarif Telepon

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) memastikan tidak ada kenaikan tarif telepon tetap pada tahun 2005.
“Gak ada. Tahun ini, gak ada kenaikan tarif,” kata Susilo Hartono, direktur Telekomunikasi dan Informasi Ditjen Postel kepada Investor Daily, Rabu (5/1).
Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 1999, untuk menaikkan tarif, pemerintah hanya berwenang memberikan formula. Besaran tarif diserahkan ke operator telekomunikasi.
Namun, permasalahan kenaikan tarif ini merupakan masalah yang sangat sensitif, sehingga harus didiskusikan dengan DPR, dan tentu saja, akhirnya akan melibatkan pemerintah juga.
Di lain pihak, Yosep Umar Hadi, anggota Komisi V DPR RI, mengungkapkan, tahun 2005 ini terbuka kesempatan bagi operator untuk menaikkan tarif telepon tetap. Hal itu sesuai dengan paket kebijakan yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Namun, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, seperti penyesuaian tarif rata-rata tertimbang (tariff rebalancing) harus transparan. Persyaratan lain, terkait dengan pemberlakuan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT). “Saya kira untuk menaikkan tarif lagi, seyogyanya harus menunggu diselesaikannya persoalan SKTT,” kata Yosep.

Rumit
Menurut Susilo, untuk menaikkan tarif telepon tetap di Indonesia persoalannya cukup rumit. Padahal, bagi operator seluler yang kini telah memiliki jumlah pelanggan lebih dari 25 juta, kenaikan tarif bukanlah satu persoalan yang besar. Tapi tidak demikian, bagi operator telepon tetap, meskipun pelanggan telepon ini hanya mencapai 8-9 juta, namun, bila mereka menerapkan kebijakan kenaikan tarif dipastikan hal itu akan mengundang protes besar.
Namun, fenomena itu, bisa dipahami sebab berbeda dengan seluler, pelanggan telepon tetap selain terdiri dari rumah tangga, juga perkantoran hingga pabrik. Sehingga, kenaikan tarif telepon ini dinilai akan menyentuh kehidupan masyarakat secara luas.
Di tempat terpisah, Dirut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Kristiono saat dikonfirmasi, justru meminta agar persoalan tariff ditanyakan ke Ditjen Postel. “Masalah tariff adalah kewenangan pemerintah,” ujarnya singkat.
Sedangkan Suryatin Setiawan, direktur bisnis Telkom justru menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berniat menaikkan tariff telepon. “Sampai saat ini belum ada rencana naikkan tariff sama sekali,” katanya.
Namun, bagi pengamat telekomunikasi Heru Sutadi, Telkom bias saja menaikkan tariff. “Mungkin bisa saja naik dengan alasan mereka masih punya jatah sisa menaikkan tarif seperti disepakati dengan DPR sebelumnya. Tergantung Telkom melobi BRTI dan DPR seperti April 2004 lalu. Jika mereka (BRTI dan DPR, red) bisa dikendalikan, kenaikan tarif akan melenggang dengan aman,” katanya.

Permintaan Tak Naik
Sementara itu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendorong peniadaan kenaikan tarif telepon untuk 2005. Selain, timing-nya tidak tepat karena bersamaan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini dinilai belum perlu dilakukan bila tujuannya untuk menaikkan penetrasi telepon.
”Kalau tujuannya meningkatkan teledensiti, jangan menaikkan tarif deh, karena sangat kecil relevansinya, saya kira lebih baik mereka (operator-Red) melakukan efisiensi,” kata Suryadi Azis, anggota BRTI.
Ia mengakui, operator memang memiliki kesempatan menaikkan tarif pada tahun ini. Namun, diharapkan kesempatan itu tidak digunakan operator. Dia juga mengingatkan tidak mudah bagi operator untuk memanfaatkan kesempatan itu. Sebab, sesuai rapat terakhir dengan antara Ditjen Postel, DPR, BRTI dan operator telah diputuskan, tarif telepon bisa naik, namun dengan syarat rebalancing tarif (penyesuaian tarif) nol.
Dengan rebalancing nol, berarti, bila operator hendak menaikkan tarif telepon lokal maka kenaikan itu harus dikuti dengan penurunan tarif sambungan jarak jauh (SLJJ) atau sambungan internasional (SLI) dengan proporsi yang sama. “Jadi, kalau, toh, mereka tetap menaikkan, saya kira mereka harus itung-itungan lagi, terutama untuk harga SLJJ dan SLI mereka,” tambah Suryadi.
Terkait tarif ini, sebelumnya memang telah terjadi kesepakatan antara pemerintah, DPR dan operator, yakni, penyesuaian tarif 45% dalam dilakukan selama 3 tahun, yakni dari tahun 2002, 2003, dan 2004. Penyesuaian tarif pertama dilakukan pada tahun 2002 sebanyak 15%, kemudian penyesuaian tarif dilakukan lagi pada April 2004 sebanyak 9%. Penyesuaian tahun 2004 tersebut, merupakan penyesuaian tarif yang tertunda selama 16 bulan, karena mestinya penyesuaian dilakukan pada tahun 2003.
Selanjutnya, setelah penyesuaian tarif yang kedua ini, operator mestinya memang masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian tarif sekali lagi, yakni untuk sisa yang 21%. Namun, berdasarkan rapat terakhir, kenaikan tarif hanya bisa dilakukan dengan rebalancing nol persen (0%).
Menanggapi kemungkinan kenaikan tarif telepon, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melalui Direktur Eksekutif YLKAI Tini Hadad, meminta, operator telepon jangan menaikkan tarif untuk tahun 2005 ini. Sebab, bila tarif telepon naik, hal itu dipastikan akan semakin memberatkan beban masyarakat. “Kenaikan BBM sudah tidak dapat dihindarkan lagi, jadi saya pikir tarif telepon jangan dinaikkan dulu, dong. Kenaikan tarif telepon bisa ditunda, apalagi operator telepon selama ini, khan tidak merugi,” kata Tini.
Tini memaparkan dengan kenaikan BBM, kini, masyarakat sudah harus menanggung beban berat. Karena, kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan lain, seperti transportasi, produk konsumsi, dan bahkan kenaikan tarif listrik. Sehingga, beban masayarakat yang sudah berat ini, semestinya tidak ditambah lagi.
Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi Roy Suryo menolak keras adanya kenaikan tarif telepon. Kenaikan tarif telepon dinilai tidak beralasan, sebab saat ini, keuntungan operator sudah mencapai triliunan. Selain itu, dari sisi peraturan dinilai tidak ada yang mendukung kebijakan itu.
Roy menegaskan persetujuan DPR dan pemerintah tentang kenaikan tarif telepon beberapa waktu lalu, dinilai mesti dikaji ulang lagi untuk dicabut. Dia melihat dengan pergantian DPR dan Menteri Perhubungan, semestinya kesepakatan itu juga bisa dibatalkan. “Saya mendesak pencabutan persetujuan DPR itu, sehingga tidak akan ada lagi usulan kenaikan tarif telepon,” kata Roy. (tri/ed)

2004, Pelanggan Seluler Indosat Tembus 9,7 Juta

JAKARTA- Hingga akhir 2004, PT Indosat Tbk membukukan pelanggan lebih dari 9,7 juta. Angka itu melampaui target sepanjang 2004 yang diperkirakan mencapai 9 juta.
“Meskipun belum semua angka masuk dalam pembukuan, namun, terlihat target pelanggan sudah terlewati. Kini, total pelanggan telah melebihi 9,7 juta,” kata Fadzri Sentosa, senior Vice President Celullar Sales Indosat, di Jakarta, Kamis (6/1).
Sepanjang 2005, perseroan menargetkan penambahan pelanggan sekitar 3,7 juta hingga 4 juta pelanggan.
Sebelumnya Hasnul Suhaimi, direktur Pemasaran Seluler Indosat mengatakan, guna merealisasikan target itu, bisnis seluler akan mendapatkan alokasi dana sekitar 80% dari total belanja modal (capital expenditure/Capex) yang besarnya US$ 650 juta hingga US$ 700 juta.
Target perolehan pelanggan baru Indosat tergolong lebih rendah dibandingkan sang pemimpin pasar, PT Telkomsel yang menargetkan penambahan 6 juta pelanggan.
Tahun 2005, Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) memperkirakan terjadi penambahan sedikitnya 10 juta pelanggan telepon seluler. “Jika tahun 2004 sekitar 30 juta total pelanggan seluler, tahun ini akan bertambah sedikitnya sekitar 10 juta,” tutur Rudiantara, ketua ATSI beberapa waktu lalu.
Sepanjang 2004, dari total 30 juta pengguna seluler, selain Indosat yang menguasai 9,7 juta, pemain seluler lainnya PT Excelcomindo Pratama (XL) membukukan sekitar empat juta pelanggan dan Telkomsel sekitar 15 juta pelanggan.
Strategi Pemasaran
Selain itu, guna mencapai target perseroan menerapkan strategi pemasaran yang jitu. Pada awal 2005 ini, perseroan sudah mulai bergerak untuk memperbaharui program pemasaran mereka. Untuk itu, perseroan mengeluarkan paket khusus bagi pengguna kartu prabayar Mentari dan IM3, yakni Paket Mentari Awal Tahun dan Paket IM3 Super.
“Kalau dulu, kita keluarkan paket Mentari Mudik, kini masa mudik sudah lewat, dan kita sekarang keluarkan paket baru lagi,” kata Fadzri.
Paket Awal Tahun Mentari merupakan kartu perdana Mentari yang ditawarkan dengan harga Rp 25.000, termasuk dalam paket ini pulsa preloaded sebesar Rp 15.000 (dengan masa aktif 30 hari dan masa tenggang 37 hari). Paket ini menawarkan bonus pulsa sebesar 10% dari nilai nominal voucher yang dibeli. Sehingga, ketika pelanggan mengisi ulang dengan nominal voucher Rp 100.000 maka pelanggan akan mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp 10.000. Bonus ini diberikan dalam dua kali pengisian ulang pertama, bonus pulsa akan tergantung pada seberapa besar denominasi yang di-reload pelanggan. Paket Mentari Awal Tahun ini berlaku mulai 1 Januari hingga 30 April 2005.
Sedangkan, Paket IM3 Super merupakan paket yang dijual dengan harga yang relatif terjangkau yaitu Rp 20.000 dengan pulsa preloaded sebesar Rp 15.000. Perbedaan paket IM3 Super dengan Paket Awal Tahun Mentari ialah dalam bentuk pemberian bonus. Bagi Paket IM3 Super, bonus diberikan dua kali yakni pada hari ke-33 sebesar Rp 5.250 dan hari ke-66 sebesar Rp 5.250, selama kartu tetap di masa aktif. Paket ini berlaku sampai 28 Februari 2005.
Selain peluncuran program, mulai Jumat (7/1), Indosat menurunkan harga jual voucher Mentari. Dengan demikian, harga jual voucher Mentari sudah termasuk dengan PPN. Sebelumnya, pelanggan Mentari yang membeli voucher isi ulang diharuskan membayar PPN dimuka sebesar 10% dari harga jual resmi voucher (belum termasuk PPN).

Transisi Jaringan
Pada tahun ini, bisnis seluler Indosat diharapkan akan semakin mampu menawarkan kualitas layanan yang lebih baik. Wimbo S Harjito, senior Vice President Pelayanan Seluler Indosat mengatakan, layanan seluler perseroan sudah memasuki masa transisi jaringan yang terintegrasi.
“Di wilayah Jakarta, transisi jaringan sudah mulai dikerjakan dari wilayah Cengkareng, Kedoya, dan, bahkan, Kota (jaringan-red) sudah mulai diganti,” papar dia.
Selain membenahi jaringan, Indosat pun telah memperbaiki kualitas sistem billing. Sistem billing yang sebelumnya menggunakan sistem Jupiter kini telah diganti dengan Geneva.
Diharapkan dengan pergantian sistem billing ini maka kualitas layanan perseroan kepada pelanggan akan baik, terutama terkait dengan penagihan.

Bebas Sewa
Anak usaha Indosat -- PT Aplikanusa Lintasarta, membebaskan sewa jaringan bagi 16 perusahaan yang beroperasi di Banda Aceh. Langkah ini dilakukan sebagai ungkapan kepedulian perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa komunikasi data tersebut, untuk percepatan rehabilitasi fasilitas infrastruktur ekonomi khususnya dukungan komunikasi data. Pembebasan
biaya sewa diberikan sampai Maret 2005.

Lintasarta juga telah mengoperasikan kembali jaringan - jaringan bagi perusahaan yang beroperasi di Banda Aceh antara lain seperti Bank Mandiri dan Bank Bukopin untuk lokasi Daud Bereuh serta PT Indofarma Tbk di lokasi Teuku Imeung Leung Bata, keseluruhannya telah beroperasi sejak 2 Januari 2005. Pengoperasian kembali fasiltas telekomunikasi tersebut dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan kembali roda perekonomian
di wilayah tersebut.
"Pembebasan biaya sewa atas jaringan komunikasi data di wilayah bencana tsunami Banda Aceh merupakan wujud kepedulian Lintasarta dan rasa solidaritas kepada masyarakat Aceh yang tengah mengalami musibah. Kontribusi ini diharapkan dapat mempercepat bergulirnya roda perekonomian di wilayah tersebut," ungkap Yoyo W Basuki, dirut Lintasarta dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis. (ed/tri)